Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2018 Nomor 366
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa yang Bersumber Dari APBN
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan yang mengatur ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap desa, ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota, perlu menetapkan peraturan bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian DD yang bersumber dari APBN.
Materi Pokok: Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Kabupaten Kaur TA 2015 adalah sebesar Rp51.138.239.000,00. DD dibagi dengan komposisi 90% dibagi secara merata dan 10% dibagi berdasarkan indikator/variabel jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2018.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 19 Tahun 2020
STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN AIR MINUM KABUPATEN KAUR
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 821
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Minum Kabupaten Kuar
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213), Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
1. UU No. 09 Tahun 1967
2. UU No. 03 Tahun 2003
3. UU No. 17 Tahun 2003
4. UU No. 1 Tahun 2004
5. UU No. 23 Tahun 2004
6. UU No. 23 Tahun 2014
7. PP No. 23 Tahun 2005
8. PP No. 71 Tahun 2010
9. PP No. 122 Tahun 2015
10. PP No. 2 Tahun 2018
11. Permenkeu No. 10/pmk.02/2006
12. Permendagri No. 79 Tahun 2018
13. Permenkes RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010
14. PermenPUPR No. 01/PRT/M/2014
15. PermenPUPR No. 26/PRT/M/2014
16. Permendagri No. 80 Tahun 2015
17. PermenPUPR No. 27/PRT/M/2016
18. Perda Kab. Kaur No. 14 Tahun 2016
Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan ,inimal pada BLUD SPAM
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2020.
26
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 63 Tahun 2016
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KAUR
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, Berita Daerah Kabupaten Kaur 2015 Nomor 450
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat di Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
a. Bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal, perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya diberikan kemudahan dalam pemberdayaan, berupa pendekatan pelayanan perizinan usaha melalui program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
b. Bahwa usaha mikro dan kecil perlu diberikan legalitas hukum dalam bentuk izin usaha untuk memperkuat dan mengembangkan usahanya dalam mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum ;
c. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk usaha Mikro dan Kecil, Pelaksanaan IUMK adalah Camat yang mendapatkan Pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota;
1. UU No. 03 Tahun 2003
2. UU No. 20 Tahun 2008
3. UU No. 03 Tahun 2014
4. UU No. 7 Tahun 2014
5. UU No. 23 Tahun 2014
6. PP No. 17 Tahun 2014
7. Perpres No. 98 Tahun 2014
8. Permendagri No. 83 Tahun 2014
Pasal 5 :
(1) Pelaksanaan pemberian IUMK didelegasikan kepada Camat.
(2) Camat dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim pelaksana.
Pasal 6 :
(1) Setiap PUMK wajib memiliki IUMK
(2) IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga sebagai Izin Gangguan (HO).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2016.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 9 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015 Nomor 346
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi yang terdiri dari kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 28 Tahun 1999
3. UU No. 3 Tahun 2003
4. UU No. 17 Tahun 2003
5. UU No. 1 Tahun 2004
6. UU No. 15 Tahun 2004
7. UU No. 33 Tahun 2004
8. UU No. 12 Tahun 2011
9. UU No. 23 Tahun 2014
10. PP No. 20 Tahun 2001
11. PP No. 14 Tahun 2005
12. PP No. 23 Tahun 2005
13. PP No. 54 Tahun 2005
14. PP No. 55 Tahun 2005
15. PP No. 56 Tahun 2005
16. PP No. 57 Tahun 2005
17. PP No. 58 Tahun 2005
18. PP No. 79 Tahun 2005
19. PP No. 6 Tahun 2006
20. PP No. 8 Tahun 2006
21. PP No. 3 Tahun 2007
22. PP No. 38 Tahun 2007
23. PP No. 60 Tahun 2008
24. PP No. 71 Tahun 2010
25. PP No. 30 Tahun 2011
26. PP No. 2 Tahun 2012
27. Permendagri No. 13 Tahun 2006
28. Permendagri No. 61 Tahun 2007
29. Permendagri No. 55 Tahun 2008
30. Permendagri No. 31 Tahun 2011
31. Permendagri No. 53 Tahun 2011
32. Permendagri No. 64 Tahun 2013
33. Perda Kab. Kaur No. 05 Tahun 2015
Pasal 2 :
(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kaur menerapkan SAP Berbasis Akrual.
(2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Akun.
(3) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalm penyajian pelaporn keuangan.
(4) Kebijakan Akuntansi Akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan SAP atas :
a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan
b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2015.
Mencabut :
1) Perbup Kaur No. 51 Tahun 2012
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 53 Tahun 2019
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAUR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 738
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan sikronisasi Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dan Untuk memenuhi ketentuan pasal 49 Peraturan Bupati Kaur No. 115 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kaur No. 69 Tahun 2016 tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kab. Kaur
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 43 Tahun 1999
3. UU No. 3 Tahun 2003
4. UU No. 10 Tahun 2003
5. UU No. 33 Tahun 2004
6. UU No. 23 Tahun 2014
7. PP No. 18 Tahun 2016
8. Permendagri No. 80 Tahun 2015
9. Peraturan Menteri Pendidikan RI No. 47 Tahun 2016
10. Peraturan Menteri Pendidikan RI No. 16 Tahun 2018
11. Perda Kab. Kaur No. 14 Tahun 2017
12. Perbup Kaur No. 69 Tahun 2016
13. Perbup Kaur No. 115 Tahun 2018
Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang Pendidikan dan urusan pemerintah bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Kabupaten serta tugas pembantuan yang diberikan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
Peraturan Bupati No 21 Tahun 2017
22
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 7 Tahun 2020
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 809
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Kaur Nomor 115 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
Dalam Peraturan Bupati Kaur No. 115 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dilakukan perubahan lampiran
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 17 Tahun 2003
4. UU No. 1 Tahun 2004
5. UU No. 15 Tahun 2004
6. UU No. 33 Tahun 2004
7. UU No. 23 Tahun 2014
8. PP No. 20 Tahun 2001
9. PP No. 57 Tahun 2005
10. PP No. 58 Tahun 2005
11. PP No. 71 Tahun 2010
12. Perpres No. 54 Tahun 2010
13. Permendagri No. 13 Tahun 2006
14. Permendagri No. 32 Tahun 2011
15. Permendagri No. 64 Tahun 2013
16. Permendagri No. 33 Tahun 2019
17. Permenkeu No 78/PMK.02/2019
18. Permendagri No. 80 Tahun 2015
19. Perda Kab. Kaur No. 5 Tahun 2015
20. Perda Kab. Kaur No. 14 Tahun 2016
Beberapa ketentuan Pasal Peraturan Bupati Kaur No. 115 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan TA 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur diadakan perubahan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.
Peraturan Bupati Kaur No. 115 Tahun 2019
17
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 11 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 234
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
Guna memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat perokok dan bukan perokok, karena asap rokok merupakan salah satu zat adiktif yang dapat membahayakan kesehatan manusia baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, perlu adanya pengaturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok. Kesehatan mewajibkan pemerintah daerah menetapkan kawasan tanpa asap rokok.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
UU NO 09 TAHUN 1967
UU NO 08 TAHUN 1999
UU NO 36 TAHUN 2009
UU NO 23 TAHUN 2002
UU NO 12 TAHUN 2011
UU NO 23 TAHUN 2014
PP NO 27 TAHUN 1983
PP NO 19 TAHUN 2003
PP NO 109 TAHUN 2012
Peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri NO 188/MENKES/PB/I/2011
PERMENDAGRI NO 80 TAHUN 2015
Melindungi kesehatan keluarga, perseorangan, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapa menyebabkan penyakit, kematian dan menurunkan kualitas hidup baik langsung maupun tidak langsung. Setiap orang berhak atas lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat manusia. Setiap orang dilarang menjual rokok di KTR, kecuali di pasar, terminal, tempat wisata, pertokoan dan hotel. Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR. Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan KTR. Pelanggaran terhadap pelanggaran Perda ini dilakukan Penyifik PNS.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2016.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 9 Tahun 2014
ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN PER KECAMATAN DALAM KABUPATEN KAUR TA 2014
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2014 Nomor 294
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Per Kecamatan dalam Kabupaten Kaur TA 2014
ABSTRAK:
a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014, Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis , jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
b. Bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktifitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Kaur;
c. Bahwa subsidi pupuk dimaksud untuk meningkatkan kemampuan petani dalam menerapkan sistem pemupukan berimbang;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 12 Tahun 1992
3. UU No. 8 Tahun 1999
4. UU No. 3 Tahun 2003
5. UU No. 18 Tahun 2004
6. UU No. 32 Tahun 2004
7. UU No. 18 Tahun 2009
8. PP No. 8 Tahun 2001
9. PP No. 38 Tahun 2007
10. Perpres No. 77 Tahun 2005
11. Permentan No. 08/Permentan/SR.140/4/2007
12. Permentan No. 40/Permentan/SR.140/4/2007
13. Permentan No. 28/Permentan/SR.130/5/2009
14. Permendag No. 17/M.DAG/PER/6/2011
15. Permentan No. 69/Permentan/SR.130/11/2012
16. Pergub Bengkulu No. 35 Tahun 2013
Pasal 3 :
(1) Kebutuha Pupuk Bersubsidi dihitung berdasarkan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan ususlan kebutuhan yang diajukan oleh Kepala Dinas Kabupaten kepada Kepala Dinas Provinsi.
(2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan seperti tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2014.
11 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 12 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 235
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembiayaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
1. UU No. 18 ayat (6) Tahun 1945
2. UU No. 9 Tahun 1967
3. UU No. 3 Tahun 2003
4. UU No. 23 Tahun 2011
5. UU No. 23 Tahun 2014
6. PP No. 14 Tahun 2014
7. Permendagri No. 80 Tahun 2015
Maksud Peraturan Daerah ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan amanah pasal 69 peraturan pemerintah nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, yang bertujuan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan pembiayaan operasional kepada Badan Amil Zakat Nasional
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2016.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 55 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 943
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka peningkatan PAD dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah. PAD yang dimaskud merupakan sumber keuangan daerah yang perlu dilakukan ekstensifikasi dan intensifikasi;
b. Bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan daerah sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu adanya optimalisasi potensi PAD; dan
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Kaur tentang Optimalisasi PAD Kab Kaur.
1. UU No 9 Th 1967;
2. UU No 28 Th 1999;
3. UU No 3 Th 2003;
4. UU No 17 Th 2003;
5. UU No 1 Th 2004;
6. UU No 15 Th 2004;
7. UU No 28 Th 2009;
8. UU No 23 Th 2014;
9. PP No 56 Th 2005;
10. PP No 12 Th 2019;
11. PP No 10 Th 2021;
12. Perpres No 54 Th 2010;
13. Permendagri No 80 Th 2015;
14. Permendagri No 77 Th 2020;
15. Perda Kab Kaur No 13 Th 2020; dan
16. Perda Kab Kaur No 14 th 2016.
OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2021.
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
