Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 9 Tahun 2015

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kaur

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pasal 2 : (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kaur menerapkan SAP Berbasis Akrual. (2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Akun. (3) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalm penyajian pelaporn keuangan. (4) Kebijakan Akuntansi Akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan SAP atas : a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kaur

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kaur

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Kaur Selatan

Tanggal Penetapan

16 Februari 2015

Tanggal Pengundangan

17 Februari 2015

Tanggal Berlaku

17 Februari 2015

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015 Nomor 346

Subjek

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kaur

Bidang

Halaman ini telah diakses 371 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup 9 2015 KEBIJAKAN AKUTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KAUR.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KAUR

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015 Nomor 346

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kaur

ABSTRAK:

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi yang terdiri dari kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun;
1. UU No. 9 Tahun 1967 2. UU No. 28 Tahun 1999 3. UU No. 3 Tahun 2003 4. UU No. 17 Tahun 2003 5. UU No. 1 Tahun 2004 6. UU No. 15 Tahun 2004 7. UU No. 33 Tahun 2004 8. UU No. 12 Tahun 2011 9. UU No. 23 Tahun 2014 10. PP No. 20 Tahun 2001 11. PP No. 14 Tahun 2005 12. PP No. 23 Tahun 2005 13. PP No. 54 Tahun 2005 14. PP No. 55 Tahun 2005 15. PP No. 56 Tahun 2005 16. PP No. 57 Tahun 2005 17. PP No. 58 Tahun 2005 18. PP No. 79 Tahun 2005 19. PP No. 6 Tahun 2006 20. PP No. 8 Tahun 2006 21. PP No. 3 Tahun 2007 22. PP No. 38 Tahun 2007 23. PP No. 60 Tahun 2008 24. PP No. 71 Tahun 2010 25. PP No. 30 Tahun 2011 26. PP No. 2 Tahun 2012 27. Permendagri No. 13 Tahun 2006 28. Permendagri No. 61 Tahun 2007 29. Permendagri No. 55 Tahun 2008 30. Permendagri No. 31 Tahun 2011 31. Permendagri No. 53 Tahun 2011 32. Permendagri No. 64 Tahun 2013 33. Perda Kab. Kaur No. 05 Tahun 2015
Pasal 2 : (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kaur menerapkan SAP Berbasis Akrual. (2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Akun. (3) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalm penyajian pelaporn keuangan. (4) Kebijakan Akuntansi Akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan SAP atas : a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2015.
Mencabut : 1) Perbup Kaur No. 51 Tahun 2012
9 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521