Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 19 Tahun 2020

Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Minum Kabupaten Kuar

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan ,inimal pada BLUD SPAM

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Minum Kabupaten Kuar

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kaur

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Kaur Selatan

Tanggal Penetapan

03 Februari 2020

Tanggal Pengundangan

04 Februari 2020

Tanggal Berlaku

04 Februari 2020

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 821

Subjek

AIR, SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kaur

Bidang

Halaman ini telah diakses 478 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Nomor 19 Tahun 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN AIR MINUM KABUPATEN KAUR

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 821

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Minum Kabupaten Kuar

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213), Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
1. UU No. 09 Tahun 1967 2. UU No. 03 Tahun 2003 3. UU No. 17 Tahun 2003 4. UU No. 1 Tahun 2004 5. UU No. 23 Tahun 2004 6. UU No. 23 Tahun 2014 7. PP No. 23 Tahun 2005 8. PP No. 71 Tahun 2010 9. PP No. 122 Tahun 2015 10. PP No. 2 Tahun 2018 11. Permenkeu No. 10/pmk.02/2006 12. Permendagri No. 79 Tahun 2018 13. Permenkes RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010 14. PermenPUPR No. 01/PRT/M/2014 15. PermenPUPR No. 26/PRT/M/2014 16. Permendagri No. 80 Tahun 2015 17. PermenPUPR No. 27/PRT/M/2016 18. Perda Kab. Kaur No. 14 Tahun 2016
Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan ,inimal pada BLUD SPAM

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2020.
26

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521