Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 218 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Padang Pariaman No. 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Padang Pariaman No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Mengubah

PERBUP Kab. Padang Pariaman No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Padang Pariaman No. 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Download file:

Perbup no 3 tahun 2023.pdf

APBD - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023 NOMOR 3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, dalam hal daerah belum menganggarkan belanja untuk bagian DAU yang ditentukan penggunaannya dalam APBD Tahun Anggaran 2023, Kepala Daerah menganggarkan dalam perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 , Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2022 , Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 51 Tahun 2022
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 1) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 10 (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp.1.179.375.232.000 (satu triliun seratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan setelah pergerseran sebesar Rp.1.179.213.570.000 (satu triliun seratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas : a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH); b.Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU); c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; d.Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik; e. Dana Insentif Daerah; dan f. Dana Desa dan perubahan lainnya

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2023.
8 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tarif Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman

Abstrak

BUMN Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman

Download file:

Perbup no 2 tahun 2023.pdf

BUMN - Air, Sistem Penyediaan Air Minum

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023 NOMOR 2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tarif Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menyesuaikan tata cara penetapan tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 , Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016, Peraturan Daerah Tk. II Padang Pariaman Nomor 03 Tahun 1990
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2023.
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman
2 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Padang Pariaman No. 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Padang Pariaman No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Padang Pariaman No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Mengubah

PERBUP Kab. Padang Pariaman No. 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Download file:

Perbup no 1 tahun 2023.pdf

APBD - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023 NOMOR 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dtetapkan sebelum informasi alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik per jenis/bidang/subbidang per Daerah disampaikan melalui portal (website) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diundangkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan penganggaran Dana Alokasi Khusus Fisik mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2022, Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 51 Tahun 2022
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 51) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 14 (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp.1.198.725.893.394 (satu triliun seratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) dan setelah pergerseran sebesar Rp.1.191.251.774.201 (satu triliun seratus sembilan puluh satu miliar dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus satu rupiah), yang terdiri atas : a. Belanja Pegawai; b. Belanja Barang dan Jasa; c. Belanja Bunga; d. Belanja Subsidi; e. Belanja Hibah; dan f. Belanja Bantuan Sosial. (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum pergeseran sebesar Rp.780.230.997.915 (tujuh ratus delapan puluh miliar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima belas rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.782.788.525.315 (tujuh ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima belas rupiah). (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum pergeseran sebesar Rp.404.194.066.219 (empat ratus empat miliar seratus sembilan puluh empat juta enam puluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.394.858.338.886 (tiga ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2023.
5 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 51 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Padang Pariaman No. 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Padang Pariaman No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Padang Pariaman No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Padang Pariaman No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Download file:

PERBUP NOMOR 51 TAHUN 2022.pdf

Sistem Informasi Pemerint... Lampiran 1 APBD.pdf

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEN...BER DAYA MANUSIA.pdf

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.pdf

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH.pdf

BADAN PERENCANAAN, PENELI...GEMBANGAN DAERAH.pdf

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN.pdf

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.pdf

DINAS KESEHATAN.pdf

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.pdf

DINAS LINGKUNGAN HIDUP, P..., DAN PERTANAHAN.pdf

DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA.pdf

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.pdf

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.pdf

DINAS PENANAMAN MODAL, PE...AN PERINDUSTRIAN.pdf

APBD

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2022 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2023
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.543.328.746.724 (satu triliun lima ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah), yang bersumber dari: a. Pendapatan asli daerah; b. Pendapatan transfer; dan c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dan lampiran lainnya

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
11 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 41 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERBUP NOMOR 41 TAHUN 2022.pdf

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022

ABSTRAK:

bahwa rencana kerja pemerintah daerah merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara terarah dan terencana guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah Kabupaten Padang Pariaman; bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah serta penyesuaian dengan pertimbangan keadaan, perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah; bahwa dalam rangka pelaksanaan efektivitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap rencana kerja pemerintah daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021
PERATURAN BUPATI (PERBUP) INI MENGATUR RRTENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022 DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT : Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. 6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. 7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Pasal 2 (1) Perubahan RKPD Tahun 2022 merupakan dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. (2) Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RPJMD Tahun 2021-2026. dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. Pasal 3 Perubahan RKPD Tahun 2022 digunakan sebagai pedoman bagi: a. Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022; b. landasan penyusunan rancangan Perubahan KUA Tahun 2022, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2022; dan c. landasan penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun 2022. BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 41 Pasal 4 Perubahan RKPD Tahun 2022 meliputi perubahan : a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah; b. target sasaran pembangunan Daerah; c. prioritas pembangunan Daerah; d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Pasal 5 (1) Perubahan RKPD Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut: a. Bab I memuat tentang Pendahuluan; b. Bab II memuat tentang Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun 2022; c. Bab III memuat tentang Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; d. Bab IV memuat tentang Sasaran dan Prioritas Daerah Pembangunan Daerah; e. Bab V memuat tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan f. Bab VI memuat tentang Penutup. (2) Penjabaran Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2022.
4 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 39 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Padang Pariaman

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pendidikan

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Padang Pariaman

Download file:

PERBUP NOMOR 39 TAHUN 2022 FULL.pdf

Administrasi dan Tata Usaha Negara - Pendidikan

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 39

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Padang Pariaman

ABSTRAK:

bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Padang Pariaman sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan layanan Pendidikan sehingga perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Padang Pariaman;
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2021
PERATURAN BUPATI (PERBUP) INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN, DENGAN ISI Mengubah Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Padang Pariaman (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 24) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2022.
42 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Abstrak

APBD

Download file:

PERBUP NOMOR 38 TAHUN 2022.pdf

anggaran pendapatan dan belanja daerah

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 38

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2021, Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2021, Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 44 Tahun 2021
PERATURAN BUPATI (PERBUP) INI MENGATUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021, DENGAN ISI : Pasal 1 Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 terdiri dari: a. Pendapatan 1. 2. 3. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. Rp. Rp. 116.902.688.648,95 1.179.715.146.176,00 66.836.447.168,00 Jumlah Pendapatan Rp. 1.363.454.281.992,95 b. Belanja Daerah 1. Belanja Operasi a) b) c) d) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Rp. Rp. Rp. Rp. 710.253.561.401,67 290.925.392.498,00 9.529.483.410,00 55.000.000,00 Jumlah Belanja Operasi Rp. 1.010.763.437.309,67 2. Belanja Modal a) b) c) d) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. Rp. Rp. Rp. 41.764.570.225,00 39.598.237.372,00 51.222.179.171,00 4.571.618.954,00 3. Jumlah Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Rp. Rp. 428.081.988.916,00 618.675.500,00 4. Belanja Transfer a) Belanja Bagi Hasil b) Belanja Bantuan Keuangan Rp. Rp. 4.722.352.138,00 173.416.835.799,00 Jumlah Belanja Transfer Rp. 178.139.187.937,00 Jumlah Belanja Daerah Rp. 1.326.677.906.468,67 c. Pembiayaan 1. Penerimaan Rp. 17.031.494.709,15 2. Pengeluaran Rp. 7.461.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 9.570.494.709,15 Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan Rp. 46.346.870.233,43 Pasal 2 Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2022.
4 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 37 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERBUP NOMOR 37 TAHUN 2022.pdf

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 37

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022
PERATURAN BUPATI (PERBUP) INI MENGATUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023, DENGAN ISI SEBAGAI BERIKUT : Pasal 1 (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Pasal 2 RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijadikan sebagai pedoman : a. perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2023; b. penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023; dan c. penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023. Pasal 3 (1) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat : a. rancangan kerangka ekonomi daerah; b. prioritas pembangunan daerah; c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (2) Selain muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKPD Tahun 2023 juga memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Pasal 4 (1) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika yang terdiri atas : a. BAB I Pendahuluan; b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah; c. BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah; d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan g. BAB VII Penutup. (2) Penjabaran RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022.
4 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 36 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Dan Perjalanan Dinas

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Padang Pariaman No. 2 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas

Download file:

PERBUP NOMOR 36 TAHUN 2022 FULL.pdf

Administrasi dan Tata Usaha Negara - Standar/Pedoman

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 36

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Dan Perjalanan Dinas

ABSTRAK:

bahwa Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas, perlu diubah dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas;
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016,
PERATURAN BUPATI (PERBUP) INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DAN PERJALANAN DINASPerubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Dan Perjalanan Dinas, dengan isi Pasal I Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 2) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2022.
PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2021
PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2022
22 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 34 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Padang Pariaman No. 16 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas peraturan bupati nomor 56 tahun 2021 Tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2022

Download file:

PERBUP NOMOR 34 TAHUN 2022.pdf

APBD

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 34

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dtetapkan sebelum informasi alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik per jenis/bidang/subbidang per Daerah disampaikan melalui portal (website) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diundangkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan penganggaran Dana Alokasi Khusus Fisik mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan; bahwa untuk lebih efektifnya pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah di Kabupaten Padang Pariaman perlu dilakukan Pergeseran Anggaran; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 56 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan perubahan sebagai berikut : Pasal 14 (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp.1.068.103.576.890 (satu triliun enam puluh delapan miliar seratus tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.1.069.185.184.769 (satu triliun enam puluh Sembilan miliar seratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas : a. Belanja Pegawai; b. Belanja Barang dan Jasa; c. Belanja Bunga; d. Belanja Subsidi; e. Belanja Hibah; dan f. Belanja Bantuan Sosial. (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum pergeseran sebesar Rp.747.708.033.676 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan juta tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.747.661.118.676 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh satu juta seratus delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah). (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum pergeseran sebesar Rp.307.298.714.214 (tiga ratus tujuh miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus empat belas rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.309.002.756.093 (tiga ratus sembilan miliar 2 juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan puluh tiga rupiah).

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2022.
Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021
Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022
5 halaman

First
Previous
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT