Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 6, JDIH Provinsi Kalimantan Utara
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Peraturan Gubernur ini dibuat karena adanya penyesuaian atas penggunaan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan beberapa peraturan Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
UU No.17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2021; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.20 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019; Permenkop UKM No.2 Tahun 2022; Permen Investasi/Kepala BKPM No.3 Tahun 2022;
Peraturan Gubernur ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Perubahan tersebut terkait dengan penyesuaian penggunaan alokasi DAK, yang berdampak pada beberapa pos anggaran pendapatan dan belanja daerah. Secara keseluruhan, anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 tidak berubah, tetap sebesar Rp3.012.361.701.915.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2023.
Peraturan Gubernur ini mengubah Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
37 hlm.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 4, JDIH Provinsi Kalimantan Utara
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
ABSTRAK:
Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan dasar pertimbangan bahwa untuk mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah dengan pelayanan publik terpadu yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih, perlu didukung oleh sumber daya manusia aparatur yang profesional dan produktif. Dalam rangka penataan sumber daya manusia yang mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola pemerintahan daerah, diperlukan informasi jabatan dan kebutuhan komposisi pegawai pada Perangkat Daerah yang diperoleh dari Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Setiap instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Anjab dan ABK.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.20 Tahun 2012; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.18 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2017; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; PermenPAN RB No.01 Tahun 2020; PermenPAN RB No.45 Tahun 2022; Perda Provinsi Kaltara No.16 Tahun 2019.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Anjab dan ABK di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Anjab dan ABK dilakukan terhadap Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional. Hasil Anjab berupa informasi jabatan dan peta jabatan, sedangkan hasil ABK berupa jumlah formasi jabatan dan kebutuhan ASN yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan beban kerja jabatan. Informasi jabatan dan peta jabatan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pemerintah Daerah melaksanakan Anjab dan ABK sebagai alat untuk menyusun peta jabatan dan uraian jabatan, pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Sekretaris Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Biro Organisasi. Untuk kelancaran pelaksanaan Anjab dan ABK, Pemerintah Daerah membentuk Tim Pelaksana Anjab dan ABK. Biro Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Anjab dan ABK pada Perangkat Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Evaluasi dan pengendalian pengaturan Anjab dan ABK sebagai bagian dari formasi dan penempatan pegawai dalam jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian Daerah. Dalam melaksanakan evaluasi dan pengendalian, Biro Organisasi dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait. Pendanaan atas pelaksanaan Anjab dan ABK bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2023.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:
a. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 78 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 78 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 52);
b. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 79 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 79 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 53);
c. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 80 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 80 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 54);
d. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 81 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 81 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 55);
e. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 82 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 82 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 56);
f. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 83 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 83 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 57);
g. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 84 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 84 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 58);
h. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 85 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perhubungan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 85 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perhubungan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 59);
i. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 86 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Inspektorat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 86 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Inspektorat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 60);
j. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 87 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 87 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 61);
k. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 88 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kepegawaian Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 88 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kepegawaian Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 62);
l. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 89 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 89 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 63);
m. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 90 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 90);
n. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 91 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 91 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 65);
o. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 92 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 92 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 66);
p. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 67);
q. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 94 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 94 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 68);
r. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 95 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 69 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 95 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 69);
s. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 96 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 70 Tabun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 96 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 70);
t. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 97 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kehutanan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 97 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kehutanan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 71);
u. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 98 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 98 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 72);
v. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 99 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 99 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 73);
w. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 100 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Penghubung (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 100 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Penghubung (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 74);
x. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 101 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 101)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 101 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 75);
y. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 102 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 76 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 102 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 76);
z. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 103 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 103 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 77);
aa. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 104 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 104 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 78);
bb. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 105 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pariwisata (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 105 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pariwisata (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 79);
cc. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 106 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 106 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 80);
dd. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 107 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Sosial (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun
1. 2017 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 107 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Sosial (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 81);
ee. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 108 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 108 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 82);
ff. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 109 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 109 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 83); dan
gg. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 110 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 84 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 110 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 84);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
184 hlm.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 3, JDIH Provinsi Kalimantan Utara
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
Peraturan Gubernur ini dibentuk dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.20 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.61 Tahun 2010; PP No.71 Tahun 2019; Perpres No.95 Tahun 2018; Perpres No.39 Tahun 2019; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018.
Peraturan Gubernur ini mengamandemen beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), mencakup penambahan dan perubahan definisi terkait SPBE, arsitektur dan peta rencana SPBE, serta manajemen belanja dan pembangunan infrastruktur TIK. Selain itu, peraturan ini mengatur lebih lanjut tentang manajemen data, pusat data, pengelolaan sumber daya, serta audit TIK. Ketentuan baru mencakup penyusunan rencana anggaran belanja SPBE, standardisasi infrastruktur, manajemen risiko SPBE, dan audit TIK berkala, dengan penghapusan Pasal 22 dan penambahan BAB VIIIA serta Pasal 51A yang memperjelas pelaksanaan audit dan pengelolaan jaringan intra pemerintah daerah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2023.
Peraturan Gubernur ini mengubah Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
23 hlm.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 2, JDIH Provinsi Kalimantan Utara
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
Peraturan Gubernur ini dibentuk untuk menyesuaikan kondisi dan perkembangan saat ini terkait pemberian tambahan penghasilan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara dinilai sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.20 Tahun 2012; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Kaltara No.45 Tahun 2021.
Peraturan Gubernur ini mengubah sejumlah ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), meliputi penambahan definisi terkait berbagai aspek kedisiplinan dan kinerja ASN, serta perubahan signifikan dalam kriteria dan penilaian pemberian Tambahan Penghasilan, termasuk bagi CPNS, PNS dalam kondisi tertentu, dan pejabat yang dialihkan menjadi fungsional. Perubahan juga mencakup pengaturan presensi online, verifikasi laporan kinerja oleh atasan langsung, serta penambahan dan penghapusan ketentuan terkait pemotongan Tambahan Penghasilan berdasarkan produktivitas dan disiplin kehadiran. Peraturan ini juga memperkenalkan penambahan pasal yang mengatur hak Tambahan Penghasilan bagi ASN pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta memperbarui besaran pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2023.
Peraturan Gubernur ini mengubah Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara.
21 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2022
struktur – fungsi – Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TGUP2D)
2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 43, JDIH Provinsi Kalimantan Utara
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2021 tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibuat untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi TGUP2D yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Gubernur No. 3 Tahun 2021. Perubahan ini dianggap perlu guna memperkuat efektivitas tim dalam memberikan masukan, saran, dan pertimbangan kepada Gubernur terkait pelaksanaan pembangunan daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.20 Tahun 2012; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perppu No.2 Tahun 2023; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No.2 Tahun 2023; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.33 Tahun 2018; PP No.45 Tahun 2017; Permendagri 24 Tahun 2011 sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.3 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.77 Tahun 2020; PerDa Kaltara No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kaltara No.16 Tahun 2019; PerDa Kaltara No.5 Tahun 2021; PerGub Kaltara No.9 Tahun 2019; PerGub Kaltara No.3 Tahun 2021;
Perubahan ini mencakup penyusunan ulang definisi, tugas, dan struktur TGUP2D, termasuk pengaturan baru terkait susunan keanggotaan, pembentukan sekretariat, dan penambahan pasal-pasal baru yang mengatur tugas bidang-bidang tertentu dalam TGUP2D. Beberapa pasal yang tidak relevan atau dianggap perlu dihapus juga dicabut dalam peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur No. 3 Tahun 2021 tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah.
14 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 42 Tahun 2022
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2022
2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 42, JDIH Provinsi Kalimantan Utara
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2022
ABSTRAK:
dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2022, perlu menetapkan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sebelum Tahun 2022;
Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah;
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 42 Tahun 2022 secara khusus mengatur tentang penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di wilayah Kalimantan Utara untuk tahun 2022.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2021 DICABUT
12 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 41 Tahun 2022
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
2022
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 41, JDIH Provinsi Kalimantan Utara
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan AdministratifPimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Kalimantan Utara Utara
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 41 Tahun 2022 adalah peraturan yang mengatur perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas. Peraturan ini memberikan pedoman atau aturan pelaksanaan perjalanan dinas bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. terdapat beberapa hal yang diatur dalam aturan ini yaitu Prosedur dan Mekanisme Perjalanan Dinas, Hak dan Kewajiban, Pertanggungjawaban Keuangan, Penyesuaian Anggaran.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
26 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 39 Tahun 2022
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
2022
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 39, JDIH Provinsi Kalimantan Utara
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 39 Tahun 2022 mengatur tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2023. Peraturan ini menjabarkan lebih lanjut alokasi anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara dalam APBD, mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Adapun hal yang diatur dalam peratutran ini meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.
71 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 38 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Peiaksanaan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyeienggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk peiaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH
BAB III PENGELOLA KARTU KREDIT PEMERJNTAH DAERAH
BAB IV UPKKPD
BAB V PENGAJUAN, PENERBITAN DAN PENGGUNAAN KKPD
BAB VI PELAKSANAAN PEMBAYARAN DENGAN KKPD
BAB VII BlAYA PENGGUNAAN KKPD
BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI
BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2022.
69
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 37 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
ABSTRAK:
dalam rangka optimalisasi penyaluran bagi hasil pajak daerah dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu penyesuaian terhadap pedoman pelaksanaannya
Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2019 ten tang Tata Cara Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu dilakukan perubahan sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2022.
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
39
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
