Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak
ABSTRAK:
Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dipelihara, dididik, dan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat, oleh karena otu anak-anak harus dikondisikan menjadi anak yang sehat, cerdas, ceria dan berbudi pekerti tinggi, namun karena anak masih memiliki berbagai keterbatasan, maka mereka perlu mendapatkan perlindungan untuk menjadi anak-anak yang dicita-citakan. Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, baik fisik, seksual maupun berbagai bentuk diskriminasi. Perlindungan anak mengupayakan agar terjaminnya hak-hak setiap anak, bahwa anak akan menerima apa yang mereka butuhkan untuk mendapatkan kesejahteraannya dan semua pihak berkewajiban terlibat untuk mengenali, mewujudkan dan mengawasi upaya tersebut. Untuk itu perlu menetapkan pergub ini.
Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PermenPPPA No. 11 Tahun 2011.
Dalam Peraturan ini diatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, asas dan tujuan, hak dan kewajiban, penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, perwalian, kewajiban dan tanggung jawab, partisipasi anak, kabupaten/kota layak anak, pembiayaan, organisasi penyelenggara, larangan, penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2014.
25 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 23 Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (2) Perda No. 16 Tahun 2010 tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, perlu menetapkan pergub ini.
Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 13 Tahun 2006; PP No. 4 Tahun 2006; PermenPPPA No. 1 Tahun 2010; Perda No. 16 Tahun 2010.
Dalam Peraturan ini diatur tentang pembentukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, pembentukan P2TP2A, tugas dan prinsip pelayanan, jenis dan standar operasional pelayanan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2014.
9 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 22 Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Perda No. 3 Tahun 2009 tentang Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumsel sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 16 Tahun 2011 telah diterbitkan Pergub No. 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Prov. Sumsel. Program Sekolah Gratis merupakan Bantuan Operasional Sekolah dan bantuan Pendidikan Menengah Universal yang dananya bersumber dari sharing APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga Program Sekolah Gratis dapat juga disebut Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Mulai tahun 2014, Program Sekolah Gratis berfungsi sebagai sharing dana BOS dan Bantuan PMU yang bersumber dari APBN, sehingga penyaluran dana Program Sekolah Gratis sama dengan penyaluran dana BOS dan dana PMU. Pergub No. 31 Tahun 2009, belum mengatur secara lengkap sistem pengelolaan dana bantuan PMU, sehingga perlu disempurnakan. Untuk itu perlu menetapkan pergub ini.
Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; Perda No. 3 Tahun 2009.
Dalam Peraturan ini diatur tentang pedoman penyelenggaraan program sekolah gratis dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, sasaran program dan besaran PSG, penerapan PSG, organisasi pelaksana, prosedur pelaksanaan dan penggunaan dana, tata tertib pengelolaan PSG, monitoring, pengawasan dan pelaporan, layanan pengaduan masyarakat, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2014.
Mencabut Pergub No. 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Prov. Sumsel
16 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 21 Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Berdasarkan Pergub No. 39 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, telah diatur mengenai penyelenggaraan pelauanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penambahan objek perizinan dan non perizinan yang dikelola oleh Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penyederhanaan pelayanan dan percepatan waktu penyelenggaraan perizinan. Untuk itu perlu menetapkan pergub ini.
Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2007; Perpres No. 27 Tahun 2009; Perpres No. 39 Tahun 2014; Permendagri No. 20 Tahun 2008; PerkaBKPM No. 14 Tahun 2011; PerkaBKPM No. 5 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PerkaBKPM No. 12 Tahun 2013; Perda No. 4 Tahun 2011; Pergub No. 6 Tahun 2014.
Dalam Peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, tujuan dan sasaran, penyelenggaraan pelayanan perizinan, jenis dan waktu pelayanan, tata cara pelayanan, layanan pengaduan, pembiayaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pelaporan, informasi, kepuasan masyarakat, insentif pegawai, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2014.
Mencabut Pergub No. 39 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
11 hlm, Lampiran : 6 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 20 Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014
ABSTRAK:
Berdasarkan Permendagri No. 26 Tahun 2014 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014, ketentuan pasal 5 ayat (9), dan Pasal 11 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, bahwa penghitungan dasar pengenaan PKN dan BBNKB ditetapkan dengan Pergub.
Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; Permendagri No. 26 Tahun 2014; Perda No. 3 Tahun 2011; Pergub No. 11 Tahun 2012.
Dalam Peraturan ini diatur tentang penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2014 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, penghitungan dan penetapan dasar pengenaan PKB dan BBNKB, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2014.
Mencabut Pergub No. 25 Tahun 2013 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB
8 hlm, Lampiran : 7 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 19 Tahun 2014
PERGUB Prov. Sumatera Selatan No. 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Nilai Ganti Kerugian Atas Pemakaian Tanah dan Pembebasan Tanam Tumbuh, Bangunan Di Atasnya Akibat Operasi Eksplorasi, Eksploitasi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta Lainnya
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Tarif Nilai Ganti Kerugian Atas Pemakaian Tanah dan Pembebasan Tanam Tumbuh, dan Bangunan di Atasnya, Akibat Operasi Eksplorasi dan/atau Eksploitasi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta Lainnya
ABSTRAK:
Tarif-tarif nilai ganti kerugian pembebasan sesuatu hak atas tanah dengan atau tanpa bangunan/tanam tumbuh di atasnya yang terkena operasi eksplorasi dan/atau eksploitasi BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta lainnya sebagaimana diatur dengan Pergub No. 25 Tahun 2009 sudah tidak sesuai lagi dengan perekonomian dan tingkat perkembangan harga dewasa ini sehingga perlu diadakan penyesuaian dan penyempurnaan. Untuk itu perlu menetapkan pergub ini.
Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 20 Tahun 1961; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 21 Tahun 2001; UU No. 18 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 2 Tahun 2012; Perpres No. 71 Tahun 2012.
Dalam Peraturan ini diatur tentang pedoman tarif nilai ganti kerugian atas pemakaian tanah dan pembebasan tanam tumbuh dan bangunan di atasnua akibat operasi eksplorasi dan/atau eksploitasi BUMN, BUMD, dan Perusahaan Swasta Lainnya dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, nilai ganti kerugian untuk keperluan eksplorasi dan/atau eksploitasi, pembiayaan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2014.
Mencabut Pergub No. 25 Tahun 2009 tentang Pedoman tarif nilai ganti kerugian atas pemakaian tanah dan pembebasan tanam tumbuh dan bangunan di atasnua akibat operasi eksplorasi dan/atau eksploitasi BUMN, BUMD, dan Perusahaan Swasta Lainnya
22 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 18 Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan RS Khusus Gigi dan Mulut Prov. Sumsel, perlu adanya kejelasan peran dan fungsi pemilik, pengelola dan staf medik yang dituangkan dalam peraturan internal rumah sakit. Peraturan Internal Rumah Sakit adalah sebagai acuan dalam menyelenggarakan rumah sakit dan bertujuan untuk melindungi semua pihak secara baik dan benar. Untuk itu perlu menetapkan pergub ini.
Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1996; Permenkes No. 1173/Menkes/PER/X/2004; Permenkes No. 755/Menkes/PER/IV/2011; Kepmenkes No. 772/Menkes/SK/VI/2002; Pergub No. 16 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 47 Tahun 2012; Pergub No. 32 Tahun 2013.
Dalam Peraturan ini diatur tentang peraturan internal rumah sakit khusus gigi dan mulut Prov. Sumsel dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, identitas, motto, tujuan, visi, misi, dan janji pelayanan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi, pengorganisasian, penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2014.
13 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 16 Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tatacara, Jangka Waktu Pemberian Kajian Teknis, dan Rekomendasi Ketinggian Bangunan di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-Batas Kawasan Kebisingan Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang perlu menetapkan pergub ini.
Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 3 Tahun 2001; PP No. 70 Tahun 2001; Kepmenhub No. KM 59 Tahun 2004; Kepmenhub No. KM 14 Tahun 2005; Perda No. 1 Tahun 2012.
Dalam Peraturan ini diatur tentang tatacara, jangka waktu pemberian kajian teknis, dan rekomendasi ketinggian bangunan di kawasan keselamatan operasi ppenerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, tujuan, pelaksanaan pembuatan kajian teknis dan pemberian rekomendasi, tindak lanjut permohonan rekomendasi ketinggian bangunan, pembiayaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2014.
8 hlm, Lampiran : 11 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 15 Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perlindungan Sosial Bagi Tenaga Kerja
ABSTRAK:
Tenaga kerja mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting sebagai penggerak rida perekonomian dan pembangunan nasional. Sesuai dengan fungsi dan peranannya, maka untuk kesejahteraan para pekerja perlu diberikan perlindungan sosial. Untuk itu perlu menetapkan pergub ini.
Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 84 Tahun 2013; PP No. 85 Tahun 2013; PP No. 86 Tahun 2013; Perpres No. 109 Tahun 2013; Kepmenaker No. KEP-150/MEN/1999; Kepmenaker No. KEP.196/MEN/1999.
Dalam Peraturan ini diatur tentang perlindungan sosial bagi tenaga kerja dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, tujuan dan sasaran, perlindungan, kepesertaan dan program, tata cara pendaftaran kepesertaan, perlindungan terhadap tenaga kerja anak dan perempuan, besaran dan tata cara pembayaran iuran, besaran dan tata cara pembayaran jaminan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administrasi, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2014.
19 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 14 Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Dengan telah diberlakukannya Perda No. 17 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar dan Beasiswa, maka perlu diatur mengenai pelaksanaan pemberian tugas belajar bagi PNS di Lingkungan Pemprov. Sumsel. Untuk itu perlu menetapkan pergub ini.
Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; Perpres No. 12 Tahun 1961; Perda No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No. 15 Tahun 2013; Perda No. 17 Tahun 2010.
Dalam Peraturan ini diatur tentang pelaksanaan pemberian tugas belajar bagi PNS dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, tujuan dan sasaran tugas belajar, persyaratan dan penetapan peserta, kewajiban, hak dan sanksi, biaya peserta, monitoring dan evaluasi, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2014.
Mencabut Pergub No. 42 Tahun 2009 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemprov. Sumsel
10 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
