anak - kesejahteraan - sosial - INTEGRATIF - pusat - penyelenggaraan
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2021/57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif di Daerah
ABSTRAK:
Setiap anak mempunyai hak yang sama untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai potensinya sehingga diperlukan program kesejahteraan sosial anak yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Untuk melaksanakan program kesejahteraan sosial anak, diperlukan pengaturan yang terintegrasi dan terkoordinasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif di Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2002; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 39 Tahun 2012; PP No. 65 Tahun 2015; Permensos No. 4 Tahun 2020
Ketentuan Umum; Sasaran; Tugas dan Fungsi; Keanggotaan; Tugas Anggota; SOP; Pembiayaan; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2021.
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 57 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020
ABSTRAK:
Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,
rencana program dan kegiatan prioritas daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dan/ atau keadaan darurat dan keaclaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten (RKPD) Kutai Kartanegara Tahun 2020 perlu
dilakukan penyesuaian, sesuia dengan Permendagri No.86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1), menyatakan bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, untuk itu Perbup Kukar No.39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2020 perlu dilakukan perubahan sebagai landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan PPAS dan APBD Perubahan Tahun 2020, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No.25 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.31 Tahun 2019; Perbup No.39 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020, termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan yang berubah: Pasal 1 ditambah 4 angka yaitu angka 9 angka 10 angka 11 dan angka 12; Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 pasal, yakni
Pasal 2A; ayat (3) dan ayat (4) Pasal 3 diubah dan ditambah 2 ayat yaitu ayat (5) dan ayat (6)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2020.
Peraturan yang Diubah: Perbup Kukar No.39 Tahun 2019
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 57 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Bedasarkan PP No.74 Tahun 2012 Pasal 9 tentang Perubahan PP No.23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan. Serta tarif pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dikarenakan kenaikan harga obat dan alat kesehatan maka perlu dilakukan perbaikan tarif pelayanan kesehatan.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.15 Tahun 2004; UU No.29 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.51 Tahun 2009; PP No.71 Tahun 2010; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.61 Tahun 2007; Permenkes No.12 Tahun 2013; Perda Kutai Kartanegara No.12 Tahun 2011; Perda Kutai Kartanegara No.13 Tahun 2014; Perbup Kutai Kartanegara No.89 Tahun 2012; Perda Kutai Kartanegara No.40 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketetuan Umum, Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, Prinsip-Prinsip Peneteapan Tarif, Kebijakan Penetapan Tarif, Tarif Pelayanan Kesehatan, Pengelolaan Penerimaan Tarif Pelayanan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2015.
Peraturan yang Diubah: UU No.23 Tahun 2014; PP No.23 Tahun 2005; Permendagri No.13 Tahun 2006. Peraturan yang Dicabut: Perbup Kutai Kartanegara No.49 Tahun 2011.
19 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 57 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Perda No.9 Tahun 2016 Pasal 15 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu dibentuk Perbup tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.8 Tahun 2016; Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketetuan Umum, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kelompok Jabatan Fungsional, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2016.
Peraturan yang Diubah: UU No.23 Tahun 2014; Peraturan yang Dicabut: Perbup Kutai Kartanegara No.41 Tahun 2012.
22 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 57 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Dana Atas Investasi Non Permanen Kredit Usaha Kecil Pedesaan Pada Tahun 2006
ABSTRAK:
dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa dan memperkuat Usaha Kecil Pedesaan yang sudah berjalan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyediakan fasilitas Kredit Usaha Kecil Pedesaan (KUKP) melalui Program Pemberdayaan Usaha Kecil Pedesaan Tahun 2006; dana KUKP Tahun 2006 telah diserahkan
kepada masing-masing desa dan kelurahan sehingga penyajian nilai Investasi non permanen berupa kredit usaha kecil pedesaan dalam neraca daerah sangat tergantung pada penyampaian laporan berkala dari masing-masing penerima dana KUKP; berdasarkan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 terdapat penyajian nilai investasi non permanen berupa Kredit Usaha Kecil Pedesaan Tahun 2006 yang belum memadai dan belum terselesaikan pengelolaannya; dipandang perlu untuk ditentukan suatu kebijakan perlakuan akuntansi terhadap Kredit Usaha Kecil Pedesaan Tahun 20A6 sehingga penyajian nilai Investasi non permanen dapat dilakukan sesuai dengan kondisi dan tuntutan
peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Dana Atas Investasi Non Permanen Kredit Usaha Kecil Pedesaan Pada Tahun 2006.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.17 Tahun 2012; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.71 Tahun 2010; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011. Permendagri No.32 Tahun 2011; Perbup No.26 Tahun 2013
Perlakuan atas investasi non permanen dimaksudkan agar menjadi pedoman pada
pelaksanaan perubahan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dari belanja
investasi non permanen menjadi aset lainnya yang dihibahkan; perlakuan atas investasi non permanen yang dihibahkan bertujuan untuk menindaklanjuti laporan hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Wilayah Kalimantan Timur terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 berkaitan dengan pengelolaan dana KUKP Tahun 2006; Perlakuan atas investasi non permanen kredit usaha kecil pedesaan Tahun 2006 yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi kewenangan pengelolaan hibah KUKP Tahun 2006, Pelaksanaan Hibah KUKP Tahun 2006, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan. Pelaksanaan inventarisasi terhadap pengelolaan KUKP Tahun 2006 menjadi wewenang dan tanggung jawab Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Penerima dalam KUKP yang dihibahkan terdiri dari: a. Pemerintah Desa; dan b. Lembaga yang ditunjuk oleh Lurah. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana KUKP kepada Penerima Hibah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2013.
Peraturan yang Diubah: UU No.32 Tahun 2004; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.13 Tahun 2006.
Peraturan yang Akan Diatur: Perlakuan atas investasi non permanen kredit usaha kecil pedesaan Tahun 2006 yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi kewenangan pengelolaan hibah KUKP Tahun 2006, Pelaksanaan Hibah KUKP Tahun KUKP Tahun 2006, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
17 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 57 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara diperlukan Standar Operasional Prosedur dalam penyelenggaraan pemerintahan; setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara perlu segera memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.60 Tahun 2008; PP No.41 Tahun 2007; Permen PAN No.21 Tahun 2008/ Permendagri No.52 Tahun 2011.
Maksud dari Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi SKPD dalam mengidentifikasi, merumuskan, menyusun, mengembangkan, mengawasi dan mengevaluasi SOP Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tujuannya adalah : a. membantu SKPD dalam penyusunan SOP; b. meningkatkan tertib administrasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan; c. meningkatkan efisien dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan, mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas; dan d. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. SOP disusun oleh pelaksana pekerjaan pada masing-masing unit kerja. Identifikasi kebutuhan SOP pada masing-masing SKPD yang dirumuskan dan disusun menurut tingkatan unit kerja dengan mengacu pada tugas dan fungsi SKPD. Hasil identifikasi kebutuhan SOP dirumuskan dalam dokumen inventaris judul SOP. SOP dibuat dalam bentuk tabel, tertulis dan diagram alur. Rancangan SOP yang telah dilakukan verifikasi dan uji coba ditetapkan menjadi SOP dengan Keputusan Bupati. Syarat Pelaksanaan SOP meliputi : a. telah melakukan proses verifikasi, uji coba dan penetapan; b. adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai; c. sumberdaya manusia yang memiliki kualifikasi yang sesuai; d. telah disosialisasikan dan didistribusikan kepada seluruh pegawai di Kabupaten Kutai Kartanegara; dan e. mudah diakses dan dilihat. SOP yang diberlakukan harus dikaji ulang setiap 2 (dua) tahun.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2012.
Peraturan yang Diubah: UU No.32 Tahun 2004
19 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 57 Tahun 2023
dinas - kependudukan - pencatatan sipil - Kedudukan - susunan organisasi - tugas - fungsi - tata kerja
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2023/57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:
Untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional di lingkungan instansi pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 7 Tahun 2022; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 6 Tahun 2017
Ketentuan Umum; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Kepegawaian; Jabatan; Ketentuan Peralihan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2023.
Perbup Kutai Kartanegara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
22 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 57 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan uraian tugas masing-masing Perangkat Daerah tersebut; Untuk maksud diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Badan
Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam suatu Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.43 Tahun 1999; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; PP No.8 Tahun 2002; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perda Kukar No.11 Tahun 2008; Perda Kukar No.15 Tahun 2008.
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ,Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijaksanaan teknis Operasional di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; b. pelaksanaan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; c. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pembinaan UPTD di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; e. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2008.
21 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 58 Tahun 2022
Rsud - aji Muhammad parikesit - pembenTuKan - kedudukan - organisasi - tugas - fungsi - tanggung jawab - wewenang - tata kerja
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD.2022/58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab dan Wewenang, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan 84 (a) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan Surat Kementerian Kesehatan Tanggal 15 Juli 2019, No. HK.04.01/1/2963/2019, Hal: Rekomendasi Penyesuaian Kelas Rumah Sakit Hasil Reviu Kelas Rumah Sakit. Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab dan Wewenang, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab dan Wewenang, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 47 Tahun 2021; Perpres No. 77 Tahun 2015; PP No. 47 Tahun 2021; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permenkes No. 3 Tahun 2020; Permen PAN RB No. 7 Tahun 2022; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 9 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Pembentukan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi; Susunan Organisasi; Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang; Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; Tata Kerja; Jabatan; Ketentuan Peralihan; Pembiayaan; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2022.
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 47 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab dan Wewenang, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
36 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 58 Tahun 2020
APBD TA 2019-PELAKSANAAN-PERTANGGUNGJAWABAN-PENJABARAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019
ABSTRAK:
Perda Kab. Kukar No.2 Tahun 2020 Pasal 11 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda Kab. Kukar No.16 Tahun 2010; Perda Kab, Kukar No.2 Tahun 2020
Dalam peraturan ini diatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2020.
3 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
