Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kota Surabaya

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 9 Tahun 2017
Pencabutan Peraturan Walikota Surabaya Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Sub Urusan Pemerintahan Bidang Pos dan Telekomunikasi

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
PERWALI NO 9 TH 2017.pdf

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 9, BD Kota Surabaya Tahun 2017 No 9

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Peraturan Walikota Surabaya Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Sub Urusan Pemerintahan Bidang Pos dan Telekomunikasi

ABSTRAK:

a. bahwa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pos dan telekomunikasi di Kota Surabaya, telah ditetapkan beberapa Peraturan Walikota Surabaya tentang Pelaksanaan Sub Urusan Pemerintahan Bidang Pos dan Telekomunikasi; b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya ketentuan Lampiran huruf P Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, terkait pembagian urusan bidang komunikasi dan informatika, tidak diatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang pos dan telekomunikasi; c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu dilakukan pencabutan terhadap beberapa Peraturan Walikota Kota Surabaya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Sub Urusan Pemerintahan Bidang Pos dan Telekomunikasi;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
Dengan Peraturan Walikota Surabaya ini, maka : 1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 3); 2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pelayanan Perizinan di Bidang Pos dan Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 30); 3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pelayanan Perizinan di Bidang Pos dan Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 74); 4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 64); 5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Operasional Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 67); 6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pelayanan Perizinan di Bidang Pos dan Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 31). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2017.
Dengan Peraturan Walikota Surabaya ini, maka : 1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 3); 2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pelayanan Perizinan di Bidang Pos dan Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 30); 3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pelayanan Perizinan di Bidang Pos dan Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 74); 4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 64); 5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Operasional Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 67); 6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pelayanan Perizinan di Bidang Pos dan Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 31). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3 Halaman

Provinsi Kalimantan Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 119 Tahun 2019
SATU DATA

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Pergub No 119 Tahun 2019.pdf

Abstrak

INFORMASI

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 119, BD.2019/NO.120, LL Prov Kalbar : 9 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang SATU DATA

ABSTRAK:

Bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.25 Tahun 1956, UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU No.4 Tahun 2011, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, Perpres No.27 Tahun 2014, Perpres No.39 Tahun 2019, Permendagri No.80 Tahun 2015
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan umum, Perencanaan Data; Penyelenggara Data; Pengumpulan Data; Pengolahan Data; Verifikasi dan Validasi Data; Penyebarluasan Dan Pengamanan Data.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2019.
Peraturan ini memiliki 9 halaman

Kota Banda Aceh

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 57 Tahun 2021
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Standar/Pedoman

Abstrak

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan - Standar/Pedoman

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 57, BD. 2021/No. 57

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel melalui Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dipandang perlu mengatur Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
Dasar hukum peraturan walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017; Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2017.
Peraturan walikota ini terdiri atas 53 pasal dan 14 bab: Bab I Ketentuan Umum; Bab II Hak dan Kewajiban; Bab III Klasifikasi Informasi Publik; Bab IV Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; Bab V Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; Bab VI Kelengkapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi; Bab VII Tata Kerja; Bab VIII Tata Cara Penetapan Pengecualian Informasi Publik; Bab IX Standar Pelayanan Informasi Publik; Bab X Mekanisme Permohonan Informasi dan Dokumentasi; Bab XI Sarana dan Prasarana; Bab XII Tata Cara Pengelolaan Keberatan; Bab XIII Pendanaan; Bab XIV Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2021.
29 halaman.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2014
Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi Kebencanaan

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Download :
Peraturan BNPB Nomor 8 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 18 Tahun 2016
Pengeolaan jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Download :
PDF PERBUP NO 18 TH 2016 ttg Pengelolaan JDIH.pdf

Abstrak

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2016/NO.18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengeolaan jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum

ABSTRAK:

dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, diperlukan suatu jaringan pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu danberkesinambungan secara terus menerus dan berkelanjutan guna menunjang pembangunan dan pengembangan system informasi hukum di Kabupaten Hulu Sungai Tengah,dalam rangka pelaksanaan dokumentasi dan publikasi produk hukum daerah serta menunjang kerjasama dengan instansi terkait melalui pertukaran informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009;Undang-Undang N omor 12 Tahun 2011;Undang-Undang N omor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ;Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 ;Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 ;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 .
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Maksud, Tujuan, Dan Fungsi 3.Pengelolaan 4.Pembinaan Dan Pengawasan 5.Pembiayaan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2016.
9

Kabupaten Tangerang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 83 Tahun 2017
Pedoman Pemberian Penghargaan Pelaksanaan Kegiatan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahan

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Kebijakan Pemerintah

Download :
Perbup 83 Tahun 2017 Penghargaan Perusahaan (CSR).pdf

Abstrak

Pedoman Pemberian Penghargaan Pelaksanaan Kegiatan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, BD.2017/NO.83

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Pelaksanaan Kegiatan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Pelaksanaan Kegiatan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
1.UU No. 14 Tahun 1950 ;2.UU No. 23 Tahun 2000 ;3.UU No.40 Tahun 2007 ;4.UU No.23 Tahun 2014 ;5.PP No.47 Tahun 2012 ;6.Perda Kab Tanggerang No.15 Tahun 2011 ;7.Perbup No.42 Tahun 2012
1.ketentuan umum;2.ruang lingkup;3.tata cara penilaian ;4.persyaratan pemberian penghargaan pelaksanaan kegiatan TSLP;5.bentuk penghargaan;6.penomasian;7.tim penilaian;8.pendanaan;9.ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2017.
5 halaman

Kabupaten Kayong Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 7 Tahun 2014
Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kayong Utara

Badan Layanan Umum Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Abstrak

SOTK

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2014/NO.7, LL KAB. KAYONG UTARA: 16 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kayong Utara

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menunjang akses publik terhadap siaran informasi, pendidikan dan hiburan serta penyajian program siaran yang dapat mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkukuh integrasi nasional guna membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menjaga citra positif bangsa perlu didirikan lembaga Penyiaran Publik Lokal di Kabupaten Kayong Utara; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Publik Lokal dapat didirikan oleh pemerintah daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kayong Utara
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No32 Tahun 2002, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2007, PP No. 11 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kab.Kayong Utara No. 1 Tahun 2009; Perda Kab.Kayong Utara No. 2 Tahun 2009
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pendirian dan Kedudukan; Sifat, Fungsi, Tujuan dan Kegiatan; Kekayaan dan Sumber Pembiayaan; Cakupan Wilayah Layanan Siaran; Organisasi; Kepegawaian; Pertanggungjawaban; Pembubaran; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2014.
16 HLM

Kabupaten Garut

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 21 Tahun 2014
Keterbukaan Informasi Publik

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERDA NO 21 TH 2014 TTG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 44 Tahun 1984
Hari Anak Nasional

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Download :
KEPPRES NO 44 TH 1984.pdf

Abstrak

Kabupaten Ciamis

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 11 Tahun 2022
Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu di Kabupaten Ciamis

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Keluarga, Perlindungan Anak

Abstrak

Kabupaten Tapin

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 26 Tahun 2009
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV (RAN TV)

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Download :
PERBUP 26 THN 2009.pdf

Abstrak

Kabupaten Padang Pariaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 6 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 18 TAHUN 2OT4 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak

Kota Tangerang Selatan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 17 Tahun 2019
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK.

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda_17_2019.pdf

Abstrak

penyelenggaraan - pelayanan - publik

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2019/No.17

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK.

ABSTRAK:

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terhadap Pelayanan Publik, pemerintah daerah berkewajiban menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
Pasal 18 ayat (6) UUD Th 1945; UU No 11 Th 2008; UU No 14 Th 2008; UU No 51 Th 2008; UU No 25 Th 2009; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 96 Th 2012; Pp No 38 Th 2017; Perpres No 76 Th 2013; Permendagu Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi No 15 Th 2014; Permendagu aparatur negara dan reformasi Birokrasi No 24 Th 2014; Permendagu Aparatur dan Reformasi Birokrasi No 30 Th 2014; Permendagu aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 14 Th 2017; Permendagu aparatur dan reformasi Birokrasi No 16 Th 2017; Permendagu Aparatur dan reformasi Birokrasi No 17 Th 2017.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEMBINA, PENANGGUNGJAWAB, PENYELENGGARA DAN PELAKSANA; BAB III HAK,KEWAJIBAN DAN LARANGAN, BAB IV KERJASAMA PELAYANAN PUBLIK; BAB V PENYELENGGARAN PELAYANAN PUBLIK; BAB VI INOVASI PELAYANAN PUBLIK; BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT; BAB VIII PENGAWASAN DAN EVALUASI; BAB IX PENDANAAN; BAB X KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF; BAB XI KETENTUAN PERALIHAN; BAB XII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2019.
33 Halaman

Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03/2019 Tahun 2019
Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Peraturan OJK No. 5/POJK.03/2022 Tahun 2022 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan

Download :
pojk 42-2019.pdf

Abstrak

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2014
Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Sewa Saluran Siaran Pada Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan :

Mengubah :

Permenkominfo No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran
Permenkominfo No. 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Sewa Saluran Siaran pada Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing

Download :
Permen Kominfo Nomor 27 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Kabupaten Soppeng

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 4 Tahun 2021
TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Download :
PERBUP SOPPENG NO.4 TAHUN 2021 KOMINFO.pdf

Abstrak

TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, JDIH.SOPPENGKAB.GO.ID

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS

ABSTRAK:

media cetak/elektronik/ merupakan wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini yang dapat menumbuhkembangkan, interaksi positif dalam mendukung tercapainya pembangunan di Daerah; informasi merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat dalam lingkungan sosialnya, sehingga menjadi bagian integral dalam proses kemajuan pembangunan dan ketahanan Daerah; dalam rangka penyebarluasan informasi melalui media cetak/elektronik/ online sebagai wujud pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang bertanggung jawab, maka perlu dilakukan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan media massa; berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Perusahaan Pers.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagiamana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
KETENTUAN UMUM ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN RUANG LINGKUP KERJASAMA DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS PERSYARATAN KERJASAMA TATA CARA KERJASAMA DAERAH BENTUK PENYEBARLUASAN INFORMASI HAK DAN KEWAJIBAN HASIL KERJASAMA TATA CARA PEMBAYARAN SUMBER PEMBIAYAAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA TANGGUNG JAWAB PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2021.
13

Kabupaten Blora

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 57 Tahun 2014
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gagak Rimang Kabupaten Blora

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Standar/Pedoman

Download :
PERBUP-57-2014-TUNLAK-GAGAK-RIMANG.pdf

Abstrak

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 30 Tahun 2013
Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Arsip Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Abstrak

Kabupaten Tabalong

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 31 Tahun 2012
Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Tabalong

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Download :
Perbup No 31 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Kabupaten Lamongan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2020
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
6 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.pdf

Abstrak

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan - Perizinan, Pelayanan Publik

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

ABSTRAK:

a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting pemerintahan daerah yang demokratis untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik; b. bahwa keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan mewujudkan kesejahteraan Lamongan.
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Setiap orang yang mengajukan permohonan untuk memperoleh Informasi Publik wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2020.
32 Halaman

Kabupaten Sragen

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 52 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 58 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Download :
52. Perbup No 52 TH 2017.pdf

Abstrak

PENYIARAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD No 52/2017

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 58 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen

ABSTRAK:

a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 58 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan sehingga pedu diubah dan disesuaikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 58 Tahun2012 tentarrg Tata Cara Pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen;
1, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan l,embaga Penyiaran Publik; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia; 8. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 02 Tahun 20O5 tentang Pedoman Pendirian dan Perijinan l,embaga Penyiaran Publik Lokal; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen; 11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 58 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Ptiblik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen; 12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 58 Tahun 2013 tentang Nama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen; 13. Peraturan Bupati Sragen Nomor 33 Tahun 2OO6 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2O06 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 18 Tahun 2017 tenlehg Perubahan Ketiga atas Peraturarn Bupati Sragen Nomor 33 Tahun 20O6 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 20O6 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen;
Beberapa yang dibuah dalam Peraturan Bupati ini adalah : - Anggota Dewan Pengawas - Syarat Calon Anggota Dewan Pengawas - Tahapan Seleksi

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017.
Peraturan Bupati Sragen Nomor 58 Tahun 2O12 tentang Tata Cara Pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen
6 hal

Kabupaten Paser

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 9 Tahun 2018
KEBIJAKAN INTEROPERABILITAS SISTEM INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
9. KEBIJAKAN INTEROPERABILITAS SISTEM INFORMASI DI LINGKUNGAN.pdf

Abstrak

KEBIJAKAN INTEROPERABILITAS-SISTEM INFORMASI

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2018 NO.09

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBIJAKAN INTEROPERABILITAS SISTEM INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik (good governance) dan meningkatkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Pemerintah daerah perlu menggunakan pendekatan terpadu guna mempermudah interaksi data antar Perangkat Daerah untuk membentuk satu sistem yang terintegrasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Interoperabilitas Sistem Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.27 Tahun 1959; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang disingkat Diskominfostaper adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser. E-Government adalah semua hal yang terkait dengan upaya lembaga pemerintah dalam bekerja bersama-sama memanfaatkan teknologi telematika, sehingga mereka dapat menyediakan jasa layanan elektronik dan informasi yang akurat baik kepada individu maupun lingkungan usaha. Interoperabilitas adalah kemampuan dua atau lebih sistem untuk bertukar data atau informasi. Kebijakan interoperabilitas sistem informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser ini dimaksudkan untuk mempermudah pemerintah daerah dalam hal pengelolaan, pengaksesan data, sharing informasi dalam rangka memberikan pelayanan publik bagi masyarakat yang lebih efektif dan efesien. Ruang lingkup Kebijakan Interoperabilitas Sistem Informasi ini meliputi : a. Interoperabilitas pada sistem informasi Government to Government (G2G); dan b. Interoperabilitas dengan memanfaatkan format dokumen terbuka

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2018.
5 hlm.

Kabupaten Sleman

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 45 Tahun 2013
Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, dan Izin Praktik Kerja Lapangan

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Pendidikan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Sleman No. 32 Tahun 2017 tentang Izin Penelitian, Izin Praktik Kerja Lapangan, dan Izin Kuliah Kerja Nyata

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1953
Pengubahan "Algemene Bepalingen Ter Uitvoering Van Het Internationale Post Besluit 1948" (Internationale Postverordening 1948, Staatsblad 1949 No. 76)

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan :

Mengubah :

PP No. 27 Tahun 1959 tentang Pos Internasional
PP No. 42 Tahun 1957 tentang Pengubahan Lebih Lanjut "Internationale Postverordening 1948" (Staatsblad 1949 No. 76), Sebagaimana Telah Kerap Kali diubah dan ditambah, Terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 13)
PP No. 21 Tahun 1952 tentang Mengubah "Algemene Bepalingen Ter Uitvoering Van Het Internationaal Postbesluit 1948" (Internationale Postverordening 1948, Staatsblad 1949 No. 76)

Download :
PP No. 007 Tahun 1953.pdf

Abstrak

Kabupaten Bulungan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 34 Tahun 2018
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Download :
Perbup-No.-34-Thn-2018-ttg.-PPID-BULUNGAN-2018.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 1.129 peraturan (dalam 0,01 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 1984.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal .

Hasil Pencarian Menemukan 1.129 peraturan (dalam 0,01 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 1.129 peraturan (dalam 0,01 detik)