Hasil Pencarian - ditemukan 486 peraturan

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat
Diakses 1239 kali

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

  Pemerintah Pusat
Diakses 121 kali

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2011
Informasi Geospasial

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

  Pemerintah Pusat
Diakses 370 kali

Undang-undang (UU) Nomor 38 Tahun 2009
POS

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 6 Tahun 1984 tentang Pos

  Pemerintah Pusat
Diakses 1320 kali

Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2009
Perfilman

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman

  Pemerintah Pusat
Diakses 117 kali

Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008
Pornografi

Hak Asasi Manusia Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

  Pemerintah Pusat
Diakses 222 kali

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008
Keterbukaan Informasi Publik

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

  Pemerintah Pusat
Diakses 943 kali

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008
Informasi dan Transaksi Elektronik

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

  Pemerintah Pusat
Diakses 244 kali

Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002
Penyiaran

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran

  Pemerintah Pusat
Diakses 927 kali

Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999
Pers

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967
  2. UU No. 4 Tahun 1967 tentang Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers
  3. UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers

  Pemerintah Pusat
Diakses 913 kali

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1998
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Hak Asasi Manusia Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

  Pemerintah Pusat
Diakses 124 kali

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1997
Penyiaran

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

  Pemerintah Pusat
Diakses 321 kali

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1992
Perfilman

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

  Pemerintah Pusat
Diakses 282 kali

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1984
Pos

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 38 Tahun 2009 tentang POS

Mencabut :

  1. UU No. 4 Tahun 1959 tentang Pos

  Pemerintah Pusat
Diakses 617 kali

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1982
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

Mengubah :

  1. UU No. 4 Tahun 1967 tentang Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers
  2. UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers

  Pemerintah Pusat
Diakses 431 kali

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1967
Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

Diubah dengan :

  1. UU No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967

Mengubah :

  1. UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers

  Pemerintah Pusat
Diakses 757 kali

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1966
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

Diubah dengan :

  1. UU No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967
  2. UU No. 4 Tahun 1967 tentang Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers

  Pemerintah Pusat
Diakses 112 kali

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1959
Pos

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 6 Tahun 1984 tentang Pos

  Pemerintah Pusat
Diakses 99 kali

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 1956
Pengubahan dan Tambahan "Postordonnantie 1935" Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah dengan Undang-Undang No. 76 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No.151)

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 76 Tahun 1954 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1953 Tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto dan Bea" (Lembaran-Negara No. 22 Tahun 1953) Sebagai Undang-Undang

  Pemerintah Pusat
Diakses 148 kali

Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1954
Perjanjian-Perjanjian Pos Sedunia

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 5 Tahun 1961 tentang Perjanjian Pos Sedunia dan Persetujuannya

  Pemerintah Pusat
Diakses 88 kali

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1952
Perubahan Berselang dari Jumlah Opsenten atas Beberapa Pos dari Tarip Bea-Bea Masuk

Bea Cukai, Ekspor-Impor Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 11 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Tambahan Pokok Bea (Opsenten) Atas Bea-Bea Masuk Selama Tahun 1952 (Undang-Undang Darurat Nr 4 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang
  2. UU No. 10 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Tambahan Pokok Bea (Opsenten) atas Bea-Bea Masuk Selama Tahun 1951 (Undang-Undang Darurat Nr 39 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang