Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektifitas dan dan efisiensi pembentukan Produk Hukum Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah, perlu dilakukan perubahan;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ;
Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Mempawah Nomor 59 Tahun 2019
tentang Standar Operasional Prosedur Pembentukan Produk Hukum
Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah (Berita Daerah
Kabupaten Mempawah Tahun 2019 Nomor 59), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2021.
merubah peraturan bupati nomor 67 tahun 2021
3 halaman peraturan dan 14 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 19 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa untuk melaksanakan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 11 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014; UU No 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden No 33 Tahun 2012; Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2014; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 8 Tahun 2019; Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah No 4 Tahun 2021; Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang ilir No 71 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat. Diatur mengenai ketentuan umum, kedudukan, tugas dan fungsi, kewajiban, susunan organisasi, pengelolaan, pembiayaan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2023.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5)
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan
Komunikasi perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
3 Tahun 2019, PeraturanDaerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11
Tahun 2019.
Materi pokok : Akses Informasi dan Dokumentasi Publik, Kelembagaan Pejabat
Pengelola
Informasi
dan
Dokumentasi, Kelengkapan Pengelola
Layanan
Informasi
dan
Dokumentasi, Mekanisme permohonan Informasi
dan
Dokumentasi, Keberatan dan Sengketa Informasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2019.
Jumlah halaman : 18 HLM, Lampiran : 2 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 32 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Aplikasi Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah Cepat, Berkualitas dan Ramah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu perlu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, efisien, terpadu, cepat, berkualitas dan ramah dengan menyediakan layanan sistem aplikasi.
Dasar Hukum Perbup adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 17 Tahun 2022;
Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) bab dan 13 (tiga belas) pasal diantaranya membahas tentang Ketentuan Umum; Sipintar; Cepat, Berkualitas, dan Ramah; Logo; Monitoring dan Evaluasi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2023.
Lamp I
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pemerintah
Provinsi bertindak sebagai pusat jaringan dokumentasi dan
informasi hukum di wilayahnya; bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa
Tengah, Biro Hukum Sekretariat Daerah melaksanakan tugas
dan fungsi pelayanan hukum pada bidang peraturan
perundang-undangan provinsi dan bantuan hukum dan Hak
Asasi Manusia serta melaksanakan fungsi Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dalam rangka pengawasan
produk hukum daerah kabupaten/kota; bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, dalam rangka
optimalisasi pusat jaringan dokumentasi dan informasi
hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
pelaksanaan fungsi pelayanan hukum sebagaimana
dimaksud pada huruf b agar dapat dilaksanakan secara
akuntabel, efektif dan efisien serta penyelenggaraan tata
kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung
jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen
dan informasi hukum serta pelayanan hukum, perlu
diintegrasikan dalam satu web sistem Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c agar pelaksanaannya dapat
berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi
Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum
Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor
8 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan JDIH, Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik, Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik dalam Web Sistem JDIH, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2023.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021 dicabut.
13 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:
Bahwa Pemerintah di Daerah berhak menetapkan Perda dalam rangka tertib administrasi dan memberikan pedoman pembentukan produk Hukum daerah sejalan dengan dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b sejalan dengan dioundangkannya UU No. 12 Tahun 2011 maka perlu menetapkan Perda tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 16 Tahun 2010; pepres No. 1 Tahun 2007; Perda Kab. Kuningan No. 3 Tahun 2008.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tenatng Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Dan Asas Pembentukan, Hierarki Jenis Dan Materi Muatan Produk Hukum Daerah, Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan Dan Penetapan, Teknik Dan Kerangka Penyusunan, Partisipasi Masyarakat, Pengundangan, Evaluasi dan Klarifikasi, Penyebarluasan, Pembiayaan, Ketentuan Lain Lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
30 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 33 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BERITA"DERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bantuan hukum perlu adanya penyesuaian anggaran bantuan hukum untuk masyarakat
miskin;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 ten tang Penyelenggaraan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin sudah tidak sesuai dengan kondisi dan erkembangan hukum saat ini, sehingga perlu
diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun
2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018
;
Keputusan Bupati Tentang Perubahan,Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2023.
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 ten tang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.
-
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 41 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 41, BD Tahun 2022 Nomor 237
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kota Serang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan.
UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permendagri No. 2 Tahun 2014; Permenkum HAM No. 8 Tahun 2019
Di dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Tujuan Bab III Pengelolaan Bab III Pembinaan dan Pengawasan Bab V Pendanaan Bab V Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2022.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 80 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD Kab. Indramayu Tahun 2021 No 80
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
