Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian I (Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
ABSTRAK:
-
Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Bagian I, Bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuktahun dinas 1955 mengenai Pemerintah Agung dan Badan-badanPemerintahan Tertinggi
Bagian I, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuktahun dinas 1955 mengenai Pemerintah Agung dan Badan-badanPemerintahan Tertinggi
CATATAN:
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1955.
-
-
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 25 Tahun 2015
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN APBDES
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2015/NO. 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBDes Kab. Pohuwato TA 2014
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk penyesuaian alokasi anggaran bantuan keuangan desa sebagai akibat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2013 atas penyaluran bantuan keuangan desa untuk Desa Ayula Kecamatan Randangan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato No. 08 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato No. 11 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang beberapa perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato No. 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Penyusunan APBDES Kabupaten Pohuwato TA. 2014, yaitu: mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan menambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5); menambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4) pada ketentuan Pasal 12.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2015.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 6 Halaman dengan Lampiran.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2018.
Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19455; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Peraturan Walikota ini membahas mengenai penjabaran dari APBD Tahun 2018.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2018.
4 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 25 Tahun 2014
PERBUP Kab. Sanggau No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Desa di Kabupaten Sanggau
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bagi kepala desa, perangkat desa dan pimpinan serta anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Sanggau, telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Desa di Kabupaten Sanggau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Desa di Kabupaten Sanggau.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab.Sanggau No. 4 Tahun 2015; Perbup Sanggau No. 1 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Umum Desa Di Kabupaten Sanggau. Yang diubah adalah Ketentuan ayat (1) huruf g Pasal 4; ) Besaran standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, 11, Ill, IV, V, VI, VII dan VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal; Ketentuan dalam Iampiran II; Ketentuan dalam Iampiran VII.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
5 halaman dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 25 Tahun 2011
PERBUP Kab. Tapin No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PERBUP Kab. Tapin No. 26 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersurnber dari
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah perlu diatur tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Soslal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004; Undanq-Undanq Nornor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang- Undang Nornor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Mel1teri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Hisah; Bantuan Sosial; Pengembalian Sisa Dana; Monitoring Dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2011.
30 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 25 Tahun 2017
PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2017/No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan
kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan
bayi baru lahir ke fasilitas kesehatan yang kompeten
sehingga lebih efektif dan efisien dalam mendekatkan
akses pelayanan dan mencegah terjadinya
keterlambatan dalam penanganannya;
b. bahwa agar per.gelolaan dan pemanfaatan dana
Jaminan Persalinan sesuai dengan tujuan dan
sasaran program yang telah ditetapkan dalam /
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016Jtentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi
Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran
2017, maka di daerah perlu mengatur lebih lanjut
pemanfaatan dana .Jaminan Persalinan
Peraturan Bupati;
dengan
1!!-
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman�
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Pemanfaatan
Dana Jaminan f>ersalinan pada Dinas Kesehatari.
Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2017;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Oaerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822 );
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);. ·:
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tent�g
Praktek Kedokteran ( lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063 );
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014. tentang
Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
)sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Oaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679 );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun t1Jt.
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; ?
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 201�
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 I tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi
Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran
2017;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 O
Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;
Kabupaten Tana Toraja Nomor 5
ten tang Perubahan Anggaran
Belanja Daerah Tahun Anggaran
Tahun 2017
10. Peraturan Daerah
Pendapatan dan
2017;
11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 30 Tahun 2015
-
"
tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan ,.·.
Layanan Um-um Daerah RSUD Lakipadada; .: ,
' 12. Peraturan Bupati TaIJ!:3- Toraja Nomor 2;3 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
BAB. I
KETENTUAN UMUM
BAB II
RUANG LINGKUP KEGIATAN JAMINAN PERSALINAN
BAB III
KEPESERTAAN
BABIV
PENGALOKASIAN DANA JAMINAN PERSALINAN
BABV
PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN
BAB VI
PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL
BAB VU
BESARAN BIAYA PELAYANAN DANA JAMPERSAL
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2017.
NOMOR 25 TAHUN 2017
13
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 25 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Walikota, Wakil Walikota, Unsur Pimpinan serta Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 25 Tahun 2018
PERBUP Kab. Bengkayang No. 64 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa pemberian tunjangan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten bengkayang tekah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bengkayang, dimana khusus Tunjangan Intensif tunjangan Reses Pimpinan DPRD untuk standar penentuan besaran tunjangannya ditentukan berdasarkan Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
UU no.10 Tahun 1999; UU no.12 Tahun 2011; UU no.23 tahun 2014; PP no.58 tahun 2005; P no.16 tahun 2010; PP no.18 Tahun 2017; Permendagri no.7 Tahun 2006; Permendagri no.13 Tahun 2006; Permendagri no.80 Tahun 2015; Permendagri no.80 tahun 2015; Permendagri no.62 Tahun 2017; Perda no.6 Tahun 2017
Peraturan ini merubah Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 pada Bab II dan Bab IV
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
Merubah Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017
5 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 25 Tahun 2019
Pedoman Umum-dan-Petunjuk-Teknis Pelaksanaan-dan-Penggunaan Dana Desa-Tahun Anggaran 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2019/NO.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, serta guna menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi pengalokasian dan pengelolaan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk masing-masing Desa penetapannya dengan Peraturan Bupati
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 8 Tahun 2016; Perpres No. 129 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 145/PMK.07/2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 193/PMK.07/2018; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2018; Perda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir No. 6 Tahun 2016; Perda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir No. 4 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur terkait pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan dan penggunaan desa meliputi pengalokasian dana desa setiap desa, pengelolaan dana, perubahan penggunaan dana, program pelatihan masyarakat, pertanggungjawaban dan pelaporan dana, pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan dana, serta pengenaan sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2019.
48 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
