Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengatur peran dan fungsi pemilik,
pengelola dan staf medis Rumah Sakit Umum Daerah
Banyumas berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
772/MENKES/SK/Vl/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal
Rumah Sakit (Hospital Bylaws) telah ditetapkan Keputusan
Bupati Banyumas Nomor 51 Tahun 2003 tentang . Peraturan
Internal Rumah Sakit Umum Kabupaten Banyumas (Hospital By
Laws); bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas adalah Satuan
Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyumas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) berdasarkan
Keputusan Bupati Banyumas Nomor 445/371/2008 tentang
Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan Status Penuh kepada
RSUD Banyumas; bahwa dengan dilaksanakannya penataan organisasi Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati
sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai dan
perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Peraturan Internal (Hospital Bylaws) Rumah Sakit
Umum Daerah Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/ Vl/2002; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Nama, Tempat Kedudukan dan Status Rumah Sakit; Kepemilikan Rumah Sakit; Tugas dan Fungsi Rumah Sakit; Tujuan, Visi, Misi, Filosofi, Motto, Budaya Kerja dan Nilai-nilai Dasar; Kedudukan, Tanggung Jawab dan Wewenang Bupati; Susunan Organisasi; Penjabaran Tugas; Satuan Pengawasan Internal; Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2009.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 34 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD Tahun 2009/No.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal untuk Menerbitkan atau Menolak Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi sampai dengan 2000 M3 (Dua Ribu Meter Kubik) Per Tahun di Kabupaten Kendal kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
Berdasarkan Permenhut No P.35/Menhut-11/2008, Kepgub Jateng No 522.36/35/2008
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 1965; UU No 3 Tahun 1982; UU No 5 Tahun 1984; UU No 23 Tahun 1997; UU No 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2004; Uu No 10 tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimna telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; PP No 32 Tahun 1950; PP No 16 Tahun 1976; PP No 13 Tahun 1995; PP No 27 tahun 1999; PP No 6 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No 3 tahun 2008; PP No 38 tahun 2007; Perpres No 1 Tahun 2007; Permendagri No 15 Tahun 2006; Permendagri No 16 Tahun 2006; Permenhut P.35/Menhut_II/2008; perda Kab Kendal No 14 Tahun 2007, Perda Kab Kendal No 20 Tahun 2007
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : pelimpahan kewenangan Bupati Kendal untuk menerbitkan IUIPHHK dan Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan KApasitas Produksi sampai dengan 2000 M3
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2009.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 34 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah di Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa untuk perlindungan dan pelestarian sumber air
beserta lingkungan keberadaannya terhadap pencemaran,
diperlukan adanya pengendalian secara menyeluruh dan
terpadu; bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang
air limbah ke air atau sumber air yang berpotensi
menimbulkan dampak negatif yang dapat mengancam
ketersediaan air, daya guna, daya dukung, daya tampung dan
produktivitasnya diperlukan adanya Izin Pembuangan Air
Limbah di Kabupaten Klaten; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah di Kabupaten
Klaten;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewajiban dan Hak Penanggung Jawab Usaha dan Atau Kegiatan, Tata Cara Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah di Kabupaten Klaten, Larangan, Tim Pengkaji/Peneliti, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2009.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 34 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Publik Di Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaran pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka diperlukan standar pelayanan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Standar Pelayanan Publik di Kabupaten lepara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Menteri Negara Pendayagunan Aparatur Negara Nomor PER/2S/M.PAN/05/2005; Peraturan Menteri Negara Pendayagunan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006; Peraturan Menteri Negara Pendayagunan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/2/M.PAN/ 2004; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/7/2004; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Pelayanan Publik Di Kabupaten Jepara. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini secara teknis diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Unit Pelayanan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2009.
125 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 32 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD Tahun 2009/No.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pengaduan Pelayanan Publik
ABSTRAK:
bahwa nenindaklanjuti ketentuan Pasal 16 huruf Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nornor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dipardang perlu ada pengaturan guna menanggapi pengaduan terhadap penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Badan Usaha Milik
Daerah Kabupaten Wonosobo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tercantum pada huruf a, maka perlu mengatur dengan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengaduan Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahuh 2007; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/2/2006; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan
Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Mekanisme Pengaduan
Bab III Penatausahaan Pengaduan
Bab III Verifikasi
Bab IV Mediasi
Bab V Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2010.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 32 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penutupan Sementara Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan Penular Rabies (HPR) Dari dan/atau ke Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dan mencegah penularan
penyakit hewan kepada manusia serta mengantisipasi merebaknya kasus
penyakit rabies di Kabupaten Jembrana, perlu melakukan langkahla
gkah pencegahan dan perlindungan berupa penutupan sementara lalu
intas hewan penular rabies;
b. bahwa untuk mempertahankan Kabupaten Jembrana yang masih bebas
dari kasus rabies perlu dilakukan penutupan sementara pemasukan dan
/atau pengeluaran HPR dari dan /atau ke Kabupaten Jembrana.:
c. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang lenutupan
sementare Pemasukan dan /atau pengeluaran HR ke Kabupaten
Jembrana
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor I6 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 scbagaimana telah diubah beberapa ka'i terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983; Peraturan Pemeritah Nomor 82 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Bersarna Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan Menteri Dalarn Negeri Nomor 279A/Men.Kes/VIII/1978, Nomor 522/Kpts/UM/8/78, Nomor 143 Tahun 1978; Kcputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/UM/6/81; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/UM/5/1982; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 989/Kpts/TN.580/6/1984; Peraturan Gubemur Bali Nomor 88 Tahun 2008; Instruksi Bupati Jembrana Nomor 5 Tahun 2008;
Pasal I
Menutup sementara pemasukan dan /atau pengeluaran Hewan Penular Rabies (HPR) dari dan /atau ke Kabupaten Jembrana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2009.
-
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2009
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU - RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2009/No.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (11)
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 33 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Jabatan
Stuktural Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 33 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rincian tugas Jabatan Struktural pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2009.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 30 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD Tahun 2009/No.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka dipandang perlu ada petunjuk guna menyusun suatu standar dalam pelayanan publik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan agar pelaksanaan pelayanan publik dapat berhasil guna dan tepat sasaran, maka perlu mengaturnya dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 TAhun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/7/2003; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/7/2003; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/2006; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2010.
30 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat No. 30 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Investasi, Dengan Memberikan Perhatian Yang Lebih Besar Pada Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Perlu Dilakukan Penyederhanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
UU No.28 Tahun 2009; UU No.47 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.7 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No.56 Tahun 2001; PP No.65 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.20 Tahun 2008; Perda No.03 Tahun 2008; Perda No.04 Tahun 2008; Perda No.06 Tahun 2008; Peerda No.01 Tahun 2009;
Ketentuan Umum, Tujuan Dan Sasaran, Penyederhanaan Pelayanan, Penyelenggara Pelayanan Peizinan Terpadu, Proses Waktu Dan Biaya Penyelenggaraan Pelayanan, Sumbe Daya Manusia, Keterbukaan Informasi, Penanganan Pengaduan, Kepuasan Masyarakat, Pembinaan Dan Pengawasan, Kerja Sama, Pelaporan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2009.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 28 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Izin Usaha Perikanan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Perikanan maka agar dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Perikanan;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Perikanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2009.
12 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
