Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2007

Menemukan 2.662 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2007

Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Desa

Download :
No. 6 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2007

Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Kesehatan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kotamadya Semarang tentang Memotong dan Memeriksa Hewan serta tentang Memeriksa dan Mensual Daging dalam Daerah Kotamdaya Semarang

Download :
Kota Semarang Perda 6 2007.pdf

Abstrak

kesehatan-hewan-masyarakat-veteriner

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2007/No.8 Seri E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

ABSTRAK:

a. bahwa kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner mempunyai peranan penting dalam meningkatkan produktivitas ternak dan melindung masyarakat dari bahaya residu dan cemaran mikroba yang terkandung didalamnya sebagai akibat perlakuan selama produksi dan peredaran bahan pangan asal hewan; b. bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta memperhatikan tuntutan kebutuhan dan dinamika masyarakat, maka Peraturan Daerah Kotamadya Semarang Tahun 1970 tentang memotong dan memeriksa hewan serta tentang memeriksa dan menjual daging dalam Daerah Kotamadya Semarang perlu ditinjau kembali; c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1967; Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988.
Peraturan ini mengatur status fisik dan mental dari hewan berdasarkan pemeriksaaan, dinyatakan sehat yaitu tidak mengidap penyakit dan tidak tertular penyakit dalam tubuhnya, tidak membawa penyakit yang dapat menular kepada hewan lain dan kepada manusia (zoonosis) serta dapat berproduksi secara optimal sebagai penghasil bahan pangan asal hewan maupun produk asal hewan; segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Kesehatan Hewan; 3. Kesehatan Masyarakat Veteriner. 4. Sanksi Administratif; 5. Ketentuan Penyidikan; 6. Ketentuan Pidana; 7. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2007.
Mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Semarang tentang Memotong dan Memeriksa Hewan serta tentang Memeriksa dan Mensual Daging dalam Daerah Kotamdaya Semarang Tanggal 14 Juli 1970.
17 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2007

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten

Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERDA Kab. Klaten No. 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten

Mengubah :

PERDA Kab. Klaten No. 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpunan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten
PERDA Kab. Klaten No. 1 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten
PERDA Kab. Klaten No. 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Aggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten

Download :
PEF5B3~1-OCR.pdf

Abstrak

kedudukan protokoler - ketua dprd - anggota dpd

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2007/No. 6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten

ABSTRAK:

bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah · Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu diadakan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupa en Klaten Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perawakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Klaten;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Unda,ng Nomor 22 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 tahun 2004;
Peraturan Daerah ini mengatur tantang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2004 pada Pasal 1, Pasal 10A, Pasal 14A, Pasal 14B, Pasal 14C, Pasal 14D, Pasal 15, Pasal 24 dan Pasal 25. Uraian lebih lanjut terdapat dalam Penjelasan atas Peraturan ini.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2007.
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2004, Peraturan Daerah KAbupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2006 diubah.
8 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 6 Tahun 2007

Usaha Peternakan dan Penertiban Ternak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
PERDA-06-2007-USAHA-PETERNAKAN-TERNAK.pdf

Abstrak

USAHA PETERNAKAN DAN PENERTIBAN TERNAK

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2007/NO.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Usaha Peternakan dan Penertiban Ternak

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan Pertanian Sub Sektor peternakan, Usaha Peternakan dan Peternakan Rakyat merupakan faktor yang sangat penting dalam usaha peningkatan populasi, mutu genetik ternak, beserta hasil ikutanya yang berlandaskan agroindustri, agrobisnis dan berbasis ekonomi kerakyatan dalam upaya mewujudkan masyrakat yang sejahtera dan mandiri; b. bahwa dalam usaha Peternakan dan Peternakan Rakyat, perlu menciptakan iklim usaha yang sehat, yang berwawasan lingkungan dan pemeliharaan Ternak yang tertib dan teratur; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Usaha Peternakan dan Penertiban Ternak.
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209); 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Nomor 4389); 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139); 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan Usaha dan Peternakan Ayam Ras; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang PPNS di Lingkungan Pemda; 14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404 Tahun 2002 tentang Perizinan; 15. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembanguan Jangka Panjang Kabupaten Luwu Timur; 16. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Rumah Potong Hewan Kabupaten Luwu Timur.
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA PETERNAKAN DAN PENERTIBAN TERNAK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah kabupaten Luwu Timur. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah. 3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Luwu Timur. 4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang usaha peternakan dan Penertiban Ternak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 6. Ternak adalah hewan piaraan yang berkembangbiak serta manfaatnya yang diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia. 7. Peternakan adalah kegiatan pemeliharaan ternak dalam jumlah besar untuk kepentingan komersial dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip manajemen peternakan. 8. Perusahaan peternakan adalah usaha peternakan yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersil meliputi kegiatan menghasilkan bibit, daging, telur, susu, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan. 9. Peternakan rakyat adalah usaha peternakan skala rumah tangga yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk setiap jenis ternak ditetapkan dalam peraturan daerah ini. 10. Peternakan Rakyat adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutanya bagi konsumen. 11. Lokasi adalah tempat kegiatan usaha peternakan beserta sarana pendukungnya di areal tertentu dan untuk perusahaan peternakan yang telah tercantum dalam Izin Usaha Peternakan. 12. Izin Usaha Peternkan adalah izin tertulis uyang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang diberi wewenang. 13. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. 14. Pendaftaran Peternakan Rakyat adalah Pendaftaran Peternakan Rakyat yang dilakukan oleh dinas terkait. 15. Perluasan adalah penambahan jenis atau jumlah ternak diatas yang telah diijinkan. 16. Pedoman Teknis Peternakan adalah Pedoman teknis pengusahaan ternak yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Peternakan. 17. Kartu Pemilikan Ternak (selanjutnya disingkat KPT) adalah kartu yang memuat secara rinci tentang identitas pemilik ternak dan jenis ternak tertentu yang dimiliki oleh setiap atau badan hukum dan berlaku sepanjang ternak masih hidup, kecuali telah beralih kepada pihak lain karena proses yang sah menurut hukum. BAB II PEMBINAAN DAN PENGATURAN Pasal 2 Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengaturan terhadap usaha peternakan dan Peternakan Rakyat yang diselenggarakan di Daerah. Pasal 3 Pengaturan sebagaimana dimaksud pasal 2 dilakukan dalam bentuk pembinaan usaha, pengawasan dan pengendalian serta penertiban kegiatan usaha peternakan dan peternakan rakyat yang meliputi : a. Ternak besar yang terdiri atas kerbau, sapi dan kuda. b. Ternak kecil yang terdiri atas kambing, biri-biri/domba dan babi. c. Ternak unggas. d. Hewan peliharaan lainnya. Pasal 4 Usaha Peternakan dan Peternakan Rakyat harus memenuhi syarat kesehatan masyarakat Veteriner. BAB III P E R I Z I N A N Pasal 5 (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha peternakan di Daerah harus memiliki izin dari Pemerintah Daerah. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Lokasi usaha peternakan sesuai dengan rencana tata ruang. b. Kandang peternakan telah sesuai dengan syarat-syarat sanitasi dan kesehatan hewan/veteriner. c. Memiliki sarana penunjang berupa peralatan pengolahan limbah, serta dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Pemegang izin berkewajiban melaporkan kepada Pemerintah Daerah mengenai hal-hal yang terkait perkembangan ternaknya pada setiap tiga bulan. Pasal 6 (1) Untuk melaksanakan kegiatan peternakan, Perusahaan Peternakan wajib memiliki Izin Usaha Peternakan. (2) Izin Usaha Peternakan berlaku selama Perusahaan Peternakan yang bersangkutan melakukan kegiatan Usahanya dan harus melakukan registrasi setiap tahun. (3) Izin Usaha Peternakan diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang diberi wewenang. (4) Tata cara dan syarat-syarat untuk mengajukan ijin usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 7 (1) Permohonan Izin Usaha Peternakan diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang diberi wewenang. (2) Izin Usaha Peternakan dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan teknis peternakan dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (4). Pasal 8 (1) Penundaan Pemberian Izin Isaha Peternakan dilakukan apabila Pemohon belum melengkapi persyaratan administrasi dan Teknis. (2) Terhadap penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perusahaan Peternakan diberi kesempatan melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak menerima surat penundaan Pasal 9 Penolakan pemberian Izin Usaha Peternakan dilakukan apabila : a. Masa Berlaku Surat Penundaan telah habis b. Lokasi kegiatan Peternakan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan perizinan. Pasal 10 (1) Perusahaan Peternakan yang memiliki Izin usaha dapat melakukan perluasan setelah memperoleh persetujuan pemberian izin (2) Pemberian Surat Izin Usaha perluasan Pertusahaan Peternakan dilakukan apabila : a. Menembah jumlah Ternak lebih dari 30 % b. Menambah Volime bangunan, sarana dan prasarana fisik lainya lebih dari 30% Pasal 11 Izin Usaha Peternakan dicabut apabila : a. Tidak melakukan kegiatan Peternakan secara nyata selama waktu 1 (satu) tahun sejak izin Usaha Peternakan dikeluarkan atau menghentikan kegiatanya selama 1 (satu) tahun. b. Melakukan pemindahan lokasi kegiatan tanpa persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang. c. Melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan sesuai dengan pasal 10. d. Tidak Melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan penyakit hewan, mengganggu ketentraman umum dan melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan. BAB IV RETRIBUSI IZIN USAHA PETERNAKAN Pasal 12 Dengan nama Retribusi Izin Usaha Peternakan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin usaha peternakan. Pasal 13 Obyek retribusi adalah setiap pemberian izin usaha peternakan sebagai berikut : a. Usaha Pemotongan Hewan yang menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan dan yang tidak menggunakan fasilitas b. Usaha Peternakan dan budidaya ayam ras petelur c. Usaha Peternakan ayam ras Pedaging d. Usaha Peternakan ayam Buras e. Usaha Peternakan Itik, Angsa dan Entok f. Usaha peternakan Kambing dan Domba g. Usaha Peternakan burung Puyuh dan atau Burung Dara h. Usaha Peternakan Babi i. Usaha Peternakan Sapi Potong j. Usaha Peternakan Sapi Perah k. Usaha Peternakan Kerbau l. Usaha pengolahan Pakan m. Usaha Poultry Shop n. Usaha Obat-obatan Hewan o. Usaha bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan Pasal 14 Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha peternakan. Pasal 15 Retribusi Izin Usaha Peternakan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Pasal 16 Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat dikeluarkannya izin. Pasal 17 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pasal 18 Pemberian Izin Usaha Perusahaan Peternakan berdasarkan jenis dan jumlah ternak sebagai berikut : a. Usaha Peternakan ayam ras petelur dengan jumlah minimal 1000 ekor. b. Usaha Peternakan ayam ras Pedaging dengan jumlah ternak minimal 1000 ekor/priode. c. Usaha Peternakan ayam buras dengan jumlah ternak minimal 1000 ekor. d. Usaha Peternakan Burung Puyuh, Burung Dara/merpati dengan jumlah minimal 2000 ekor. e. Usaha Peternakan itik, angsa dan entok dengan jumlah ternak minimal 2.000 ekor. f. Usaha Peternakan Kambing dan Domba dengan jumlah minimal 50 ekor. g. Usaha Peternakan sapi potong dengan jumlah minimal 30 ekor. h. Usaha Peternakan Sapi Perah dengan jumlah minimal 20 ekor. i. Usaha Peternakan Kerbau dengan jumlah minimal 30 ekor. j. Usaha peternakan babi dengan jumlah minimal 20 ekor. Pasal 19 Tarif untuk mendapatkan Izin Usaha Peternakan dikenakan biaya sebesar sebagai berikut : 1. Izin Usaha PemotonganHewan sebesar Rp. 200.000,_ (dua ratus ribu rupiah) 2. Izin Usaha Peternakan Ayam Buras untuk 1.000 s/d 3.000 ekor sebesar Rp.75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), 3.001 s/d 5.000 ekor sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan diatas 5.000 ekor sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 3. Izin Usaha Peternakan Ayam Ras Petelur untuk 1.000 s/d 3.000 ekor sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 3.001 s/d 5.000 ekor sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus Ribu Rupiah) dan diatas 5.000 ekor sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 4. Izin Usaha Peternakan Ayam Ras Pedaging untuk 1.000 s/d 3.000 ekor sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 3.001 s/d 5.000 ekor sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan diatas 5.000 ekor sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 5. Izin Usaha Peternakan Itik, untuk 1.000 s/d 3.000 ekor sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), 3.001 s/d 5.000 ekor sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan diatas 5.000 ekor sebesar Rp. 150. 000,- 9 Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 6. Izin Usaha Peternakan Ayam Buras untuk 1.000 s/d 3.000 ekor sebesar Rp.75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), 3.001 s/d 5.000 ekor sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan diatas 5.000 ekor sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 7. Izin Usaha Peternakan sapi potong untuk 30 s/d 50 ekor sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 51 s/d 100 ekor sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diatas 100 ekor sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus tibu rupiah). 8. Izin Usaha Peternakan sapi perah untuk 20 s/d 50 ekor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 51 s/d 100 ekor sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan diatas 100 ekor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). 9. Izin Usaha Peternakan kerbau untuk 30 s/d 50 ekor sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 51 s/d 100 ekor sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diatas 100 ekor sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). 10. Izin usaha poultry shop sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). 11. Izin usaha pengolahan pakan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). 12. Izin usaha obat-obatan hewan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). 13. Izin usaha bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). BAB V PETERNAKAN RAKYAT Pasal 20 (1) Peternakan Rakyat tidak wajib memiliki izin usaha. (2) Jumlah Populasi yang termasuk kategori peternakan rakyat dibawah jumlah populasi yang dimiliki Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud padal pasal 18 pada setiap jenis ternak. (3) Setiap Peternakan Rakyat wajib diberi Tanda Daftar Peternakan (TDP). BAB VI KETERTIBAN PEMELIHARAAN PETERNAKAN RAKYAT Pasal 21 (1) Pemilik ternak harus mengatur, mengurus dan mengawasi pemeliharaan ternaknya sehingga tidak mengganggu ketertiban dan atau merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup pada umumnya dan atau tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. (2) Pemilik ternak diwajibkan menertibkan ternaknya dan atau tidak melepaskan secara bebas/berkeliaran tanpa penggembala ternak kecuali pada tempat penggembalaan yang telah ditentukan. (3) Setiap pemilik ternak wajib menyediakan tempat/kandang ternak yang memenuhi syarat kesehatan dan ketertiban umum sesuai petunjuk Dinas Daerah. (4) Setiap pemilik ternak apabila ternaknya telah mencapai usia 1 (satu) tahun atau lebih harus memiliki KPT dan khusus bagi ternak besar harus memiliki KPT dan tanda cap. (5) Setiap orang atau badan hukum yang memasukkan/mengeluarkan ternak dari dan ke wilayah daerah, harus memiliki atau memperoleh penggantian KPT sesuai dengan maksud ketentuan pada ayat (3). Pasal 22 Pemilik ternak hanya diperbolehkan melakukan pengembangbiakan ternak sesuai dengan kemampuan sarana, prasarana yang dimiliki atau yang dapat disediakan. Pasal 23 (1) Setiap rumah tangga yang memiliki ternak wajib memelihara ternaknya dengan baik dan dilakukan dengan sistem penggembalaan atau pengandangan. (2) Apabila pemilik ternak memiliki lebih dari 5 (lima) ekor ternak diluar ternak unggas atau hewan peliharaan lainnya, maka pemiliknya diwajibkan melakukan sistem pengandangan. (3) Khusus untuk ternak unggas, pemilik ternak dikenakan kewajiban perkandangan apabila jumlah ternaknya telah mencapai paling kurang 50 ekor. Pasal 24 (1) Ternak yang berkeliaran secara bebas tanpa penggembalaan, dianggap ternak liar dan dapat ditangkap oleh petugas Dinas Daerah atau petugas lain yang ditunjuk untuk itu. (2) Ternak liar yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung pada rumah tahanan ternak yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Dinas Daerah. (3) Dikecualikan dari ketentuan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah ternak unggas, yang merupakan ternak rumah tangga bukan usaha komersial. Pasal 25 (1) Pemilik ternak yang ternaknya telah ditangkap dan ditahan pada tempat sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (2), dikenakan biaya pemeliharaan / pengamanan untuk setiap ekor dan dipungut dari pemilik ternak sebagai berikut : a. Untuk jenis kambing, domba/biri-biri sebesar Rp.2.500,-perhari. b. Untuk jenis sapi, kuda dan kerbau sebesar Rp.15.000,-perhari. (2) Ternak yang ditangkap segera diberitahukan kepada pemilik ternak untuk mengambilnya dan apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari tidak diambil maka pemilik ternak akan dikenakan denda per hari sebesar dua kali lipat dari biaya dimaksud pada ayat (1). Pasal 26 (1) Dalam hal pemilik ternak telah diberitahukan mengenai penangkapan ternaknya, tetapi dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari ternyata belum membayar biaya pemeliharaan/pengamanan dan/atau sama sekali tidak mengindahkan pemberitahuan tersebut, maka ternaknya dijual/dilelang secara umum dan hasilnya digunakan untuk membayar biaya pemeliharaan/pengamanan dan/atau menjadi hak penerimaan Pemerintah Daerah. (2) Bagi ternak yang tidak diketahui pemiliknya dan Pemerintah Daerah telah memberikan penyampaian melalui pengumuman sebagaimana mestinya, apabila telah melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari belum ada seseorang yang memberikan bukti kepemilikan, maka ternak dimaksud dijual/dilelang untuk kepentingan seperti dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dilaksanakan penjualan/pelelangan, ternyata seseorang dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas ternak, maka kepada yang bersangkutan dikembalikan uang hasil penjualan / pelelangan sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) setelah dikurangi dengan biaya pemeliharaan dan biaya penjualan/pelelangan. (4) Sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) yang merupakan sisa pengembalian seperti dimaksud pada ayat (3), disetor ke Kas Pemerintah Daerah. Pasal 27 Dalam hal ternak yang ditahan tersebut mati atau hilang ketika berada dalam masa perkandangan oleh Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2) dan pasal 15, maka ternak tersebut diluar tanggungan Pemerintah Daerah dan pemilik ternak yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban membayar denda. Pasal 28 Ketentuan dan syarat-syarat pemeliharaan ternak babi diatur dengan Peraturan Desa dengan memperhatikan sanitasi dan lingkungan. BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 29 (1) Pejabat Polri dan atau Pejabat Pengawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. (2) Wewenang penyidik sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini adalah : a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dugaan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang sehungan dengan tindak pidana. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana. e. Melakukan penggeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana. g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang orang atau dokunen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana. i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan. k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagai mana dimaksud pasal 1 ayat ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 30 Barang siapa dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 21 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling tinggi Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). BAB IX KETENTUAN LAIN - LAIN Pasal 31 Setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah sebelumnya yang mengatur mengenai Izin Usaha Peternakan supaya dapat menyesuaikan. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 33 Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2007.
9

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2007

Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Perda 6 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2007

Sumber Pendapatan Desa

Desa

Download :
Perda Jepara Tahun 2007 No 6.pdf

Abstrak

Pendapatan Desa

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2007/NO.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Sumber Pendapatan Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Sumber Pendapatan Desa;
undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nonor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Sumber Dan Jenis Pendapatan Desa Bab III Pendapatan Asli Desa Bab IV Bagi Hasil Pajak Dan Retribus Bab V Alokasi Dana Desa Bab VI Bantuan Keuangan Dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten Bab VII Hibah Dan Sumbangan Bab VIII Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa Bab IX Pengawasan Bab X Ketentuan Peralihan Bab XI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2007.
12 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2007

Tugas Wakil Bupati Jepara

Struktur Organisasi

Download :
Perbup Jepara Tahun 2007 No 6.pdf

Abstrak

Tugas Wakil Bupati

2007

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2007/NO.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Wakil Bupati Jepara

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memantapkan serta meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan serta keseahteraan masyarakat, dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan tugas Wakil Bupati Jepara; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a pertu menetapkan Peraturan Bupati;
Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang- Undang Nomor Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pererintah Nomor 8 Tahun 2003; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2003;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Tugas Wakil Bupati Bab III Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2007.
5 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2007

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Temanggung No. 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepada Desa

Mencabut :

Keputusan Bupati Temanggung Nomor 411/044 Tahun 2002

Download :
Perbup_Nomor_6_Tahun_2007c2.pdf

Abstrak

KEPALA DESA - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN

2007

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2007/No. 6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

ABSTRAK:

bahwa dengan ditetapkannya Perda Kab Temanggunng No 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa guna kelancaran teknis pelaksanaannya maka perlu diatur lebih lanjut oleh Bupati; bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab Temanggung No 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; Perda Kab Temanggung No 5 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tahapan pemilihan kepala desa, panitia pemilihan, pengumuman pencalonan dan pendaftaran bakal calon kepala desa, pendaftaran pemilih, penjaringan bakal calon, penyaringan bakal calon, penetapan dan pengundian tanda gambar, penetapan dan pengundian tanda gambar, kampanye calon kepala desa, pemungutan dan penghitungan suara, pengusulan dan pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih, pemilihan ulang, biaya pemilihan kepala desa, larangan dan sanksi bagi bakal calon, calon kepala desa, panitia pemilihan dan pemilih, pelantikan kepala desa, masa jabatan kepala desa, penyidikan kepala desa, pemberhentian sementara dan pemberhentian kepala desa, pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2007.
Keputusan Bupati Temanggung Nomor 411/044 Tahun 2002 dicabut.
66 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2007

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2007

APBD

Download :
1677084624_b4afe424eadb14375ca9.pdf

Abstrak

apbd

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2007/No. 6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2007

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama; bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 22 Februari 2007; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2007;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2003;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD TA 2007 dan uraiannya.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2007.
5 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2007

Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Standar/Pedoman

Download :
Perda Kab Kebumen Tahun 2007 No 6_ocr.pdf

Abstrak

Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2007/NO.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu mengatur kembali susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang meliputi Susunan Organisasi Pemerintah Desa, Kedudukan, Tugas, Kewajiban Dan Fungsi, Tata Kerja.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2007.
25 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2007

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2007.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2007.