rencana kontinjensi, sistem peringatan dini dan penanganan darurat bencana gempa bumi dan tsunami kabupaten gorontalo utara
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2014/NO.202
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kontinjensi, Sistem Peringatan Dini Dan Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Dan Tsunami Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk terlaksananya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.30 Tahun 2000; UU No.11 Tahun 2007; UU No.24 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.21 Tahun 2008; PP No.22 Tahun 2008; Perda No.3 Tahun 2010;
Dalam peraturan ini diatur tentang rencana kontinjensi, sistem peringatan dini dan penanganan darurat bencana gempa bumi dan tsunami kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang asas dan tujuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 7 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo No. 22 Tahun 2014
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengaturan Jadwal Retensi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan penyusutan arsip secara
lebih berdaya guna di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banjarnegara perlu adanya Pengaturan
Jadwal Retensi Arsip yang jelas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Pengaturan Jadwal Retensi Arsip di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun
1979; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun
2004; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun
2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4
Tahun 2010.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Kebijakan Jadwal Retensi Arsip; Pelaksanaan Penyusutan Arsip; Pembiayaan; Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2014.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 22 Tahun 2014
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN - PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN
2014
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, BD.2014/No. 22
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kabupaten Tegal Tahun 2014
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal dalam Tahun Anggaran
2014 mendapat paket Progr Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perkotaan PNPM-MP) yang merupakan
kegiatan yang berupaya dalam nanggulangan kemiskinan
masyarakat di wilayah Perkota secara nasional; bahwa agar program PNPM-MP dapat berjalan dengan baik
maka daerah diwajibkan mengal kasikan dana pendamping; bahwa guna kelancaran, tepat na dan tepat sasaran dalam
pelaksanaan Program PNPM - P di Kabupaten Tegal Perlu
ditetapkan pedoman pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk
Pelaksanaan Bantuan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perkotaan Kabupaten Tegal Tahun 2014;
Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Bupati Tegal Nomor 56 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan dan sasaran, ruang lingkup, lokasi dan alokasi, sumber dana, petunjuk teknis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2014.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2014
Perbup Kab. Sukoharjo No. 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Sukoharjo
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Sukoharjo
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, BD Tahun 2014/No.22
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum untuk Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden Tahun 2014, maka Peraturan Bupati
Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan
Fasilitas Umum untuk Kampanye Pemilihan Umum di
Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor
34 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan
Fasilitas Umum untuk Kampanye Pemilihan Umum di
Kabupaten Sukoharjo, perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan
Fasilitas Umum untuk Kampanye Pemilihan Umum di
Kabupaten Sukoharjo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4924);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun
2011 Nomor 101, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5316);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan
Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012,
Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 48
Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013
tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014
tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2014
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan
Penggunaan Fasilitas Umum untuk Kampanye Pemilihan
Umum di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 33) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun
2013 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga
Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum untuk
Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Sukoharjo
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor
509);
Materi Pokok Perbup ini adalah: mengubah Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas
Umum untuk Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten
Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013
Nomor 33)
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2014.
Peraturan yang Dicabut/Diubah adalah: Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas
Umum untuk Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten
Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013
Nomor 33)
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 22 Tahun 2014
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
ABSTRAK:
bahwa agar dalam pelaksanaan pengadaan barang/
jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa dapat berjalan sesuai dengan tata
kelola pemerintahan yang baik dan hasil pengadaan
Barang/ Jasa dapat bermanfaat untuk
memperlancar penyelenggaraan pemerintahan desa
dan memenuhi kebutuhan masyarakat, maka perlu
disusun pedoman tata cara pengadaan barang/ jasa
di desa;
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1)
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/
Jasa di Desa disebutkan pada intinya tata cara
pengadaan barang/ jasa di Desa yang
pembiayaannya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa diatur oleh Bupati
dalam bentuk Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013; Peraturan Bupati Semarang Nomor 82 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengadaan Barang/ Jasa yang diatur dalam Peraturan Bupati adalah Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa. Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2014.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 22 Tahun 2014
PERBUP Kab. Sleman No. 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman No. 41 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman No. 37 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf a.2 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila berdasarkan penelitian, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan; b. Bahwa berdasarkan Pasal 8b Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan kontruksi dan Jasa Konsultasi bahwa dalam hal terjadi keterlambatan dan akan melampaui tahun anggaran berjalan akibat kesalahan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, sebelum dilakukan pemutusan kontrak Penyedia Pekerjaan Konstruksi dapat diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dengan diberlakukan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan; c. Bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan untuk mewujudkan tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keuangan Daerah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2013; Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 Tahun 2013;
Materi Pokok: Mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah serta mengubah Peraturan Bupati Sleman No. 37 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2014.
Mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
serta mengubah Peraturan Bupati Sleman No. 37 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Halaman: 9 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 22 Tahun 2014
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 90 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan
Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
Mengubah
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 26 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 26 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah diatur
dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun
2013;
bahwa agar Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna,
dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam
Peraturan Bupati dimaksud;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun
2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 26
Tahun 2012; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2013;
Materi Pokok: Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun
2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2014.
Mengubah Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 26 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan
Jumlah Halaman : 11 HLM; Lampiran: 2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 21 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD Tahun 2014/No.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Uji Coba 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Uji Coba 5 (Lima) Hari Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo sudah tidak sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, maka perlu mengubahnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a pcrlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Uji Coba 5 (Lima) Hari Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemcrintah Nomor 53 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964; Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1984; Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Ketentuan Pasal 2 ayat (2)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2014.
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 4 7 Tahun 2013 diubah.
3 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
