Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Uang Saku Bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Surya
ABSTRAK:
Dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang-
Undang Ncmor 2A Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional dipandang perlu untuk
meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh
pendidikan dengan pemberian bantuan uang saku
kepada mahasisrva yang menempuh studi di STKIP
SURYA )iang berasal dari Kabupaten Gunung Mas 5rang
dilatarbelakangi dengan Surat Gubernur Nomor :
422.51169/Disdikl2013, Tanggal 29 Januari 2OtS.
perihal Dukungan Bantuan Uang Saku Mahasisq,a
STKIP Surya.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5
Tahun 2012.
Bantuan Uang Saku Bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Surya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2014.
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2014
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2014
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2014/NO.352
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014· tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2014;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang
Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569 );
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 ( Lernbaran Negara Repubnk Indonesia
Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250 );
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndor.esia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
9. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844 );
10. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540 );
26. Peraturan Menteri Dalarr. Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penqelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Oaerah Tahun 2014;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 1 O);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014( Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 7 ).
Pasal 1 : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
Pasal 2 : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 : Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci
Pasal 4 : Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan
Pasal 5 : Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan
Pasal 6 : Peraturan Bupati Bone ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2014.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru No. 23 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Buru untuk meningkatkan prestasi, dedikasi, dan produktivitas kerja, perlu memberi kesempatan bagi PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Buru untuk mengikuti pendidikan melalui tugas belajar dan izin belajar. Bahwa pengaturan tugas belajar dan izin belajar dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah maupun PNS yang bersangkutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar kepada PNS di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 18 Tahun 2008.
Peraturan ini menetapkan sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi agar PNS dapat diberikan tugas belajar. Peraturan ini mengatur bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengusulkan PNS yang memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai calon penerima tugas belajar kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Usulan tersebut akan dibahas dalam sidang Baperjakat dan hasil sidangnya disampaikan secara tertulis kepada Bupati Buru. Dengan pertimbangan Baperjakat, Bupati akan menetapkan Keputusan pemberian tugas belajar kepada PNS. Lebih lanjut, peraturan ini mengatur bahwa Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah menanggung biaya pendidikan PNS yang melaksanakan tugas belajar. Terkait izin belajar, peraturan ini mengatur bahwa PNS yang ingin meningkatkan profesionalismenya wajib mengajukan permohonan izin belajar secara tertulis kepada Kepala SKPD. Izin belajar diberikan kepada pegawai yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Lampiran: 6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 23 Tahun 2014
Pusat Kesehatan Masyarakat - Standar Pelayanan Minimal
2014
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 23, BD.2014/No. 23
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Pelayanan Minimal Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah, serta Peraturan Menteri Kesehatan
RI Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota,
maka perlu disusun Standar Pelayanan Minimal bag i
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); bahwa Puskesmas sebagai salah satu sarana kesehatan
yang memberikan pelayanan pada masyarakat memiliki
peran yang strategis dalam mempercepat peningkatan
derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu
puskesmas dituntut untuk memberikan pelayanan yang
bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat
menjangkau seluruh lapisan masyarakat; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan suatu
Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Pusat
Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tegal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
128/Menkes/SK/II/2004; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 /Menkes/SK/II/2008; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup standar pelayanan minimal, pelaksanaan dan mekanisme pembelanjaan penerapan standar pelayanan minimal, pembinmn, pengawasan, monitoring dan evaluasi, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2014.
18 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 23 Tahun 2014
PERBUP Kab. Cianjur No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
PERBUP Kab. Semarang No. 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2014
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya kebutuhan belanja
daerah yang mendesak dan untuk segera dilaksanakan
sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
maka dipandang perlu merubah kembali Peraturan Bupati
Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Semarang Tahun Anggaran 2014;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Urtdang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupatert Semarang Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Ka bu paten Semarang Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2014. Ketentuan Pasal 2 diubah, Ketentuan dalam Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014 diubah, Ketentuan dalam Lampiran II Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2014.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2014 diubah.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 23 Tahun 2014
tata - cara - pemungutan - pajak - mineral - bukan - logam - dan - batuan
2014
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 23, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2014 No. 23
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan perlayanana dministrassi pemungutan POajak Mineral Bukan Lohal dan Batuan berdasakran Perda Kab. Bandung No. 10 Tahun 2010 ketentuan tata cara pemungutan poajak Mineral Bukan Logam dan Batuan teklah ditetapkan berdasarkan Perbup bandung Barat No. 41 Tahun 2011 maka perlu menetapkan Perbup Bandung Barat tentang Tata Cara pemungutan Pajak Mineral bukan logam dan batuan.
Dasar Hukum Peeraturan Bupati Ini Adalah UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimna telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kab. Bandung Barat No. 3 tahun 2008; Perda Kab. Bandung Barat no. 7 TRahun 2008; Perda kba,. Bandung Barat No. 4 Tahun 2010; Perda Kab. Bandung Barat No. 10 Tahun 2010; Perda Kab. Bandung Barat No. 3 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Pemungutan Dan Masa Pajak, Tata Cara Pendaftaran, Tata Cara pengisian Dan penytampian SPTPD, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan Pajak, Tata Cara Penyitaan Dan Lelang, Pembatalan Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Keberatan Dan Banding, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluarsa Dan penghapusan piutang pajak, Pembukuan Dan Pemeriksaanm, Bentuk Jenis Formulir Pajak, Ketentuan peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2014.
31 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 23 Tahun 2014
PERBUP Kab. Karawang No. 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karawang
PERBUP Kab. Karawang No. 105 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karawang
PERBUP Kab. Karawang No. 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kab. Karawang
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN
2014
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 23, BD.2014/NO23
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pendidikan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Dinas Kesehatan merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang dipungut guna mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah; b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan pungutan retribusi pelayanan pendidikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, perlu diatur tata cara pemungutan retribusi pelayanan pendidikan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 ; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2013
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktu dan Besarnya Tarif Retribusi; Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Wilayah Pemungutan Retribusi; Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, dan Penagihan Retribusi; Pemanfaatan; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; Penghapusan Piutang Retribusi; Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan, dan Pengendalian; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 9 hlm; Lampiram 3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 23 Tahun 2014
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2015 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008;
Materi Pokok: Standarisai Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2014.
Jumlah Halaman: 4 HLM;
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
