Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, BD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 4
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tambrauw Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Honorarium Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw
ABSTRAK:
Bahwa setiap Pegawai honorarium yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw, wajib memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan terhadap pekerja dari resiko sosial yang disebabkan akibat kecelakaan kerja dan kematiannya. Kepedulian dan keberpihakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditunjang melalui alokasi anggaran daerah sebagai proteksi perlindungan terhadap peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka alokasi anggaran bagi peserta perlu diatur dalam suatu produk hukum daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 85 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021; Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021; Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 1 Tahun 2024; Peraturan Bupati Tambrauw Nomor 1 Tahun 2024.
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah untuk melindungi para honorarium dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Tambrauw dari akibat resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian. Program jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi program JKK dan program JKM.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa dengan berubahnya Penggunaan pengeluaran pendapatan BLUD UPT Puskesmasterhadap Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan, perlu dilakukan penyesuaian
UU No. 12 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 14 Tahun 2005, PP No. 23 Tahun 2005, Permendagri No. 79 Tahun 2018, Permenkes No. 43 Tahun 2019, PMK No. 82/PMK.06/2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, PMK No. 129/PMK.05/2020
Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan layanan kesehatan lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan kepatuhan dan manfaat sejalan dengan praktik bisnis yang sehat untuk membantu pencapaian tujaun Pemerintah
Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2024.
19 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, BD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 Nomor 64
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasaman Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2024 Nomor 4
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024
PNS dan calon PNS, Pejabat Negara, pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan BLUD, pegawai non pegawai aparatur sipil negara pada perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD serta PPPK diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2024.
8
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 4
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemanfaat Sertifikat Elektronik
ABSTRAK:
Dalam rangka melindungi informasi dari risiko kebocoran data, modifikasi data, pemalsuan data, dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik dan menjalankan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 71 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permenkominfo No. 11 Tahun 2018; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No. 10 Tahun 2019; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No. 8 Tahun 2020; dan Perda Kab. Belitung Timur No. 15 Tahun 2020.
Perbup ini mengatur tentang: penggunaan sertifikat elektronik; tata kelola penyelenggara proses sertifikat elektronik; pemanfaatan layanan sertifikat elektronik; tata cara permohonan, penerbitan, pembaruan, dan pencabutan sertifikat elektronik, larangan, sanksi, dan penyimpnanan bagi pengguna/pemilik sertifikat elektronik; penyelenggaraan operasional dukungan sertifikat elektronik; dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2024.
18 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 Nomor 4
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengunaan
Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit
Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Daerah daerah Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa
Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 6
Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu
Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor
4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/202 l
tentang Penyedia Jasa Pembayaran.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Penggunaan Kartu Kredit Pemerinta Daerah; Bab 3. Pengelola Kartu Kredit Pemerintah Daerah; Bab 4. UP KKPD; Bab 5. Pengajuan, Penerbitan dan Penggunaan KKPD; Bab 6. Pelaksanaan Pembayaran dengan KKPD; Bab 7. Biaya Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD); Bab 8. Monitorting dan Evaluasi; Bab 9. Ketentuan Lain-Lain; Bab 10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2024.
26 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Toba Samosir Nomor 4 Tahun 2024
Tata - Cara - Pemungutan - Pajak - Bumi - dan - Bangunan - Perdesaan - dan - Perkotaan
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2024 NOMOR 4
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor l Tahn 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Dasar Hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 , Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 , Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 , Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 , Peraturan Daerah Toba Nomor 1 Tahun 2024 , Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 .
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, TATA CARA PEMUNGUTAN (Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penilaian, Penetapan ObjekPajak dan Subjek Pajak (Prosedur Pendaftaran ,Prosedur Pendataan, Prosedur Penilaian , Prosedur Penetapan Objek Pajak dan Subjek Pajak), Prosedur Penerbitan dan Penyampaian SPPT (Prosedur Penerbitan SPPT, Penyampaian SPPT),Prosedur Pembayaran dan Pengangsuran (Pembayaran, Pengangsuran Pembayaran), Prosedur Pelaporan, Prosedur Penagihan, Mutaei, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif (Umum, Mutasi, Pembetualan SPPT, Pembatalan Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan sanksi Administrasi, Prosedur Keberatan dan Banding (Keberatan, Banding), Prosedur Pengembalian kelebihan Pembayaran, Prosedür Penentuan Kembali dan Penundaan Tanggal/SaatJatuh Tempo, Gajib Pajak dapat memperoleh ínfomasi yang berhubungan dengan pelaksanaan PBB-P2)) PENGHAPUSANPIUTANG PAJAK, PEMERIKSAAN, KETENTUAN LAIN—LAlN , KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 33 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupatane Toba Samosir Tahun 2013 nomor 33 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
94 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf c, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 77 Tahun 2020; dan Perda Kab. Bangka No. 6 Tahun 2022.
Perbup ini mengatur tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2024.
Perbup ini mencabut Peraturan Bupati Bangka Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi.
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, Lembar Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 4
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
ABSTRAK:
Dalam rangka memenuhi kebutuhan penambahan sasaran kegiatan penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus dalam rangka mendukung pembangunan desa, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 20 Tahun 2018; dan Perda Kab. Bangka Selatan No. 5 Tahun 2015.
Perbup ini mengatur tentang sasaran kegiatan untuk bantuan keuangan bersifat khusus kepada desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
5 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
