Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tambrauw Nomor 4 Tahun 2024

Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Honorarium Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah untuk melindungi para honorarium dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Tambrauw dari akibat resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian. Program jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi program JKK dan program JKM.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tambrauw Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Honorarium Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tambrauw

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Fef

Tanggal Penetapan

10 Januari 2024

Tanggal Pengundangan

10 Januari 2024

Tanggal Berlaku

10 Januari 2024

Sumber

BD 2024 (4/Kab Tambrauw): 16 hlm

Subjek

ASURANSI - HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tambrauw

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 27 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Bupati Kabupaten Tambrauw Nomor 4 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Honorarium Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pedoman Pelaksanaan Program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi honorarium pemerintah daerah kabupaten tambrauw
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, BD 2024 (4/Kab Tambrauw): 16 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Honorarium Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw
ABSTRAK:	Bahwa setiap Pegawai honorarium yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw, wajib memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan terhadap pekerja dari resiko sosial yang disebabkan akibat kecelakaan kerja dan kematiannya. Kepedulian dan keberpihakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditunjang melalui alokasi anggaran daerah sebagai proteksi perlindungan terhadap peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka alokasi anggaran bagi peserta perlu diatur dalam suatu produk hukum daerah. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 85 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021; Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021; Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 1 Tahun 2024; Peraturan Bupati Tambrauw Nomor 1 Tahun 2024. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah untuk melindungi para honorarium dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Tambrauw dari akibat resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian. Program jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi program JKK dan program JKM.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2024.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tambrauw Nomor 4 Tahun 2024

Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Honorarium Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT