Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 101, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 No.101
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Transport Bagi Tenaga Harian Kontrak Yang Bertugas di Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah memiliki
tingkkat kesulitan yang tinggi serta merupakan daerah terpencil,
sehingga dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan
pelaksanaan tugas serta untuk meningkatkan kesejahteraan,
kinerja, dedikasi dan pelayanan kepada masyarakat sesuai
dengan bidang tugasnya, kepada Tenaga Harian Kontrak yang
bertugas di Kelurahan Kutawaru Kecamtan Cilacap Tengah
Kabupaten Cilacap perlu diberikan bantuan transport yang
besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang
Pemberian Bantuan Transport Bagi Tenaga Harian Kontrak Yang
Bertugas di Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah
Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran Bantuan Transport bagi Tenaga Harian Kontrak yang
bertugas di Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah
Kabupaten Cilacap selama 12 (dua belas) bulan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2017.
2 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 101 Tahun 2020
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 101, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72031
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan protokol kesehatan pada tempat dan fasilitas umum, serta memperluas penyelidikan epidemiologi apabila ditemukan kasus terkonfirmasi Corona Virus Disease 2019, perlu menetapkan Pergub tentang Perubahan atas Pergub No. 79 Tahun 2020.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 82 Tahun 2020; Permenkes No. 9 Tahun 2020; serta Pergub No. 79 Tahun 2020.
Peraturan ini berisi tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Pergub No. 79 Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2020.
Mengubah Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
PERGUB ini terdiri atas 11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 101 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 80 Tahun 2017;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b);
2. Ketentuan Pasal 9 diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (7a), ayat (7b) dan ayat (7c), serta ayat (8) diubah,;
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah;
4. Ketentuan Pasal 13 diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2018.
Peraturan Bupati Pati Nomor 80 Tahun 2017 diubah
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 101 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 101, BD Kabupaten Pati Tahun 2019 No. 101
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Pati Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
a. bahwa penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah
kesehatan masyarakat di Kabupaten Pati yang dapat
menimbulkan kesakitan, kecacatan dan kematian
sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan
penanggulangan;
b. bahwa untuk meningkatkan pencapaian standar
pelayanan minimal kesehatan khususnya dalam
pelayanan Tuberkulosis di Kabupaten Pati perlu disusun
Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis
Kabupaten Pati Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan
Tuberkulosis Kabupaten Pati Tahun 2020-2024.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahkan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem
Kesehatan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 11 Tahun
2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun
2013 dan Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2013
Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 Tahun 2016
tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014
tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 93 Tahun 2018
Tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan
Tuberkulosis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. RAD penanggulangan TBC Daerah Tahun 2020-2024;
b. peran serta masyarakat;
c. monitoring dan evaluasi; dan
d. pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
78 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 101 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Untuk Korban Bencana Alam Di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja
Bantuan Sosial Masyarakat untuk Korban Bencana Alam di
Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010, maka pertu mengatur
pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja
Bantuan Sosial Masyarakat untuk Korban Bencana Alam
di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 201 O;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Korban Bencana Alam di
Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 merupakan Belanja Bantuan Sosial yang diberikan kepada korban bencana alam di Kabupaten Kebumen yang berupa banjir, tanah longsor, gempa bumi, angin topan, tsunami, gunung meletus, kebakaran dan kekeringan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2010.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 102 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 102, Berita Daerah Kabupaten Kaur 2015 Nomor 667
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan
ABSTRAK:
Mewujudkan kesejahteraan sosial diperlukan langkah-langkah penanganan kemiskinan secara terencana, terarah, sistematik dan terpadu melalui pusat kesejahteraan social penanganan kemiskinan
UU NO 9 TAHUN 1967,
UU NO 3 TAHUN 2003,
UU NO 11 TAHUN 2009,
UU NO 25 TAHUN 2009,
UU NO 13 TAHUN 2011,
UU NO 23 TAHUN 2014,
PP NO 39 TAHUN 2012,
PERPRES NO 15 TAHUN 2010,
PERDA KAB KAUR NO 14 TAHUN 2016,
PERBUP KAUR NO 30 TAHUN 2018
Pembentukan, Kedudukan dan Struktur Pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan.
Perorganisasian
Tugas, Fungsi dan Sasaran
Pusat Pelayanan Puskesos
Biaya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2018.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 102 Tahun 2019
PendidikanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Boalemo No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2019 tentang bantuan Studi Pendidikan Tinggi di Dalam dan Luar Negeri bagi Keluarga Tidak ammpu, berprestasi
PERBUP Kab. Boalemo No. 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 102 Tahun 2019 tentang Bantuan Studi Pendidikan Tinggi di Dalam dan Luar Negeri Bagi Keluarga Tidak Mampu Berprestasi
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PEMBERIAN BANTUAN STUDI PENDIDIKAN TINGGI DI DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI KELUARGA TIDAK MAMPU BERPRESTASI DI KABUPATEN BOALEMO
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Studi Pendidikan Tinggi di Dalam dan Luar Negeri Bagi Keluarga Tidak Mampu Berprestasi di Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 29 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah daerah maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati dan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil, sehat dan bedaya saing serta memperluas kesempatan bagi warga Masyarakat yang tidak mampu dan Berprestasi akademik dalam pendidikan perlu difasilitasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan Program Bantuan Studi Non PNS.
Dasar hukum Peraturan Bupati Boalemo ini adalah UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2010; UU No.17 Tahun 2003; UU No.20 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah dengan 15 Tahun 2019; UU No.12 Tahun 2012; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.48 Tahun 2008; PP No.17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No.66 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; Permenpen No.28 Tahun 2009; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda Kab Boalemo No.80 Tahun 2015; Perda Kab Boalemo No.5 Tahun 2016; Perbup Boalemo No.34 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pembverian Bantuan Studi Pendidikan Tinggi Di Dalam dan Luar Negeri Bagi Keluarga Tidak Mampu Berprestasi Di Kabupaten Boalemo termasuk didalmnya mengatur tentang Maksud, Tujuan, dan Sasaran, Pelaksanaan Bantuan Studi, Kewajiban, Pembatalan Penerima Bantuan Studi dan Sanksi, Pendanaan, Pelaporan, serta Pengawasan Program Bantuan Studi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2019.
Terdiri dari 11 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 102 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 102, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 102
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satuan Relawan Kebakaran di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Intensitas kejadian kebakaran dan kepadatan pemukiman penduduk di Kabupaten Pemalang dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Pemalang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Relawan Kebakaran di Kabupaten Pemalang.
UU No.13 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 24 Tahun 2002; UU No. 24 tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2017; Permen PU PR No. 27/Prt/M/2018; Perda Kabupaten Pemalang No. 11 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang satuan relawan kebakararan (Satlakar) di Kabupaten Pemalang yang meliputi istilah-istilah yang terkait, pembentukan Satlakar, fungsi Satlakar, Tata Kerja Satlakar, Sarana Prasarana, Pembiayaan, serta pembinaan dan pengawasan Satlakar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 102 Tahun 2019
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS - DESA - PEMILIHAN LURAH DESA SECARA SERENTAK
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 102, BD.2019/NO.102
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada 24 (Dua Puluh Empat) Desa untuk Pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa Secara Serentak Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah
Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan
dan Pemberhentian Lurah Desa serta pelaksanaan pemilihan
Lurah Desa secara serentak pada Tahun 2019, perlu diberikan
Bantuan Keuangan Khusus kepada 24 (dua puluh empat) Desa
yang akan menyelenggarakan pemilihan Lurah Desa secara
serentak;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan
Keuangan Khusus Kepada 24 (dua puluh empat) Desa Untuk
Pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa Secara Serentak Tahun
Anggaran 2020;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pemberian Bantuan Keuangan Khusus; Mekanisme Pencairan Bantuan Keuangan Khusus; Pelaksanaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2019.
Jumlah Halaman: 8 HLM; Lampiran: 4 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 102 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Pengembangan Desa Wisata
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
