Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 216 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PP No 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menyusun tata cara penghitungan, pembagian, penetapan rincian, dan pedoman penggunaan Alokasi Dana Desa. Berdasarkan Permendagri No 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan perangkat Desa maka Perbuo Cilacap No 216 Tahun 2019 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuanga Negara; UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasionak; UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa; UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No 43 Tahun 2014 tentang Peratura Pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan PP No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa; Perpres No 82 Tahun 2018 tentang Jaminana Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perpres No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; Perpres No 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020; Perda kaB Cilacap tentang Rincian Anggaran PEndapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020; Perda Kab CIlacap No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah; Perda Kab CIlacap No 8 Tahun 2018 tentang Pokok Pokok Pengeloaaan Keuangan Daerah; Perda kab Cilacap No 10 Tahun 2019 tentang Angagaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: beberapa ketentuan dalam Perbup Cilacap No 216 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan Rincian ALokasi Dana Desa Setiap desa dan Pedoman Penggunaan ALokasi Dana Desa di Kab Cilacap TA 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2020.
APBDBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStandar/PedomanCOVID-19 / Corona
Status Peraturan
Mengubah sebagian
Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kualitas Jaring Pengaman Sosial dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kualitas Jaring Pengaman Sosial dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Menimbang bahwa dengan adanya perubahan data dan penambahan data penerima bantuan keuangan untuk Peningkatan Kualitas Jaring Pengaman Sosial dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) di Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kualitas Jaring Pengaman Sosial dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 2 Tahun 2020; PP No. 39 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 21 Tahun 2020; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Kepres No. 7 Tahun 2020; Kepres No. 11 Tahun 2020; Kepres No. 12 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 20 Tahun 2020; Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. 119/2813/SJ dan No. 177/KMK.07/2020; Perda Prov.Riau No. 11 Tahun 2019; Pergup No. 29 Tahun 2020; Perda No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 8 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 2 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kualitas Jaring Pengaman Sosial dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020
Lamp. : 3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 74 Tahun 2020
pedoman - penyusunan - standar - operasional - prosedur - administrasi - pemerintahan
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD 2020/No.74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
ABSTRAK:
Bahwa penyusunan dan implementasi Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan untuk menciptakan keseragaman dan tertib Perbup Tasikmalaya No. 80 Tahun 2012 maka perlu menetapkan Perbup Tasikmalaya tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permen Pendayagunaan Peawai Negera dan Reformasi Biroakrasi No. 35 Tahun 2012; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan Manfaat, Prinsip Standar Operasional Prosedur, Penyusunan Standar Operasional Prosedur, Dokumen Standar Operasional Prosedur, Pengesahan Dan Penetapan, Monitoring Evaluasi Dan Pengembangan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2020.
24 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah 'Aneka Usaha Kulon Progo'
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 9 Tahun 2010 telah ditetapkan Pedoman
Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah “Aneka
Usaha Kulon Progo”;
b. bahwa sehubungan telah diberlakukannya
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
tentang Badan Usaha Milik Daerah dan dalam
rangka peningkatan kinerja serta pegawai yang
kapabel, berdedikasi dan loyal terhadap
Perusahaan Umum Daerah “Aneka Usaha Kulon
Progo” dan Pemerintah Daerah, beberapa ketentuan
dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu untuk disesuaikan;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
1984;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 100/MENPAN/1986;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6
Tahun 2003 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 3 Tahun 2009;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2010;
Materi Pokok: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Kepegawaian
Perusahaan Umum Daerah “Aneka Usaha Kulon Progo”,
diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2020.
Peraturan yang diubah: Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Kepegawaian
Perusahaan Umum Daerah “Aneka Usaha Kulon Progo”
Jumlah Halaman: 8 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 74 Tahun 2020
PERBUP Kab. Wonosobo No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan pengakuan dan apresiasi
Pemerintah Daerah atas prestasi yang diperoleh PNS karena dinilai
telah menyumbangkan pikiran, karya, atau cipta dan darma bakti
yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo maka
perlu diberikan penghargaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur bentuk apresiasi yang diberikan
oleh Bupati kepada PNS baik secara perorangan atau kelompok
jika mereka melakukan sesuatu keunggulan di bidang tertentu yaitu Pegawai Negeri Sipil yang secara nyata telah
menunjukan hasil karya atas usaha yang telah dilakukan, inovasi
yang bermanfaat, terbukti dan diakui oleh pemerintah,
masyarakat, Lembaga atau organisasi baik tingkat Regional,
Nasional dan Internasional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 74 Tahun 2020
APBDBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaDesaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Blora No. 50 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Mengubah
PERBUP Kab. Blora No. 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora
PERBUP Kab. Blora No. 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora
PERBUP Kab. Blora No. 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2020.
Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 74 Tahun 2020
BARANG / JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH - STANDAR SATUAN HARGA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD.2020/NO.75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Demak Nomor 79 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan barang daerah khususnya perencanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Demak, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 79 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 beserta perubahannya; bahwa berdasarkan hasil rapat pembahasan Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Demak, sesuai dengan Laporan Hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Kabupaten Demak bersama ketua-ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan, Pimpinan Komisi DPRD Kabupaten Demak Nomor 16/LAP.PIM/DPRD/2020 dan dalam rangka peningkatan efektifitas kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, Peraturan Bupati Demak Nomor 79 Tahun 2019 perlu diubah untuk keempat kali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 79 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2019; Peraturan Bupati Demak Nomor 79 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran Peraturan Bupati Demak Nomor 79 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 79 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 46).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2020.
Peraturan Bupati Demak Nomor 79 Tahun 2019 diubah.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 74 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
ABSTRAK:
Dalam rangka efektifitas pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan desa, maka diperlukan sistem dan prosedur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Banjar. Peraturan Bupati Banjar Nomor 88 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Perda Kab. Banjar Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, yang memuat Ketentuan Umum; Sistem Pengawasan; Prosedur Pengawasan; Tindak Lanjut dan Pemantauan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Banjar Nomor 88 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Banjar
18 halaman; Lampiran 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 73 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Di Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2018, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 92 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang kegiatan yang dilakukan oleh Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2020.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 73 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keu Daerah, penyusunan belanja daerah berpedoman pada standar harga stauan regional, analisis standar belanja, an/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundnag-undangan; bahwa guna mewujudkan anggaran yang efektif, efisien dan ekonomis perlu disusun analisis standar belanja di lingkungan pemkab Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang analisis standar belanja Pemkab Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 71 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan manfaat, analisis standar belanja, pengendalian dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2020.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 60 Tahun 2019 dicabut.
128 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
