Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan sradha dan bhakti sesuai dengan ajaran agama Hindu, menjaga kemuliaan tempat suci agama Hindu, guna mewujudkan visi pembangunan Daerah "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Karangasem Era Baru, perlu melakukan Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima dan Simbol Keagamaan umat Hindu; bahwa Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima dan Simbol Keagamaan umat Hindu dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan kesucian Pura, Pratima dan Simbol Keagamaan, serta mencegah dan menanggulangi kerusakan, pengerusakan, pencurian, penodaan dan penyalahgunaannya secara sakala-niskala; bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan arah, landasan, serta kepastian hukum dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap kerusakan, pengerusakan, pencurian, penodaan maupun penyalahgunaan Pura, Pratima dan Simbol Keagamaan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima dan Simbol Keagamaan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020;
Peraturan ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Fasilitasi Pelindungan Pura
3. Fasiliasi Pelindungan Pratima
4. Fasilitasi Pelindungan Simbol Keagamaan
5. Larangan dan Sanksi
6. Penghargaan
7. Pembinaan, Pengawasan, dan Koordinasi
8. Pendanaan
9. Ketentuan Lain-Lain
10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2021.
Isi 19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sarolangun Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2021 NOMOR 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK
DAN SEDEKAH DI KABUPATEN SAROLANGUN
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa menunaikan zakat, infak dan sedekah merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam yang mampu sesuai syariat Islam;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah, perlu diatur pedoman pengelolaan dan pemanfaatan Zakat, Infaq dan Shadaqoh untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kaidah manajemen dan ajaran Islam;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Kabupaten Sarolangun;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3969);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 tahun 2019 tentang Tugas Dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 226);
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Udaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 10);
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DI KABUPATEN SAROLANGUN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 31 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 54 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 31 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 54)
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 29 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021 Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
ABSTRAK:
a. Bahwa mengeluarkan zakat adalah kewajiban umat Islam yang mampu, dan merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, terutama dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meminimalisir kesenjangan sosial di tengah kehidupan masyarakat; dan
b. Bahwa untuk pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Lingkungan Pemkab Bengkulu Tengah ditetapkan dengan Perbup.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Th 1945;
2. UU No 24 Th 2008;
3. UU No 23 Th 2011;
4. UU No 23 Th 2014;
5. PP No 18 Th 2009;
6. PP No 14 Th 2014;
7. PP No 12 Th 2019; dan
8. Perda Kab Bengkulu Tengah No 03 Th 2017.
ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT; MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENGEMBANGANG; PEMBIAYAAN; KOORDINASI; MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN; PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2021.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 29 Tahun 2021
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji - Kepegawaian, Aparatur Negara
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2021/NO.29 LL Kab Kubu Raya : 9 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN ZAKAT PENGHASILAN DAN INFAQ APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
ABSTRAK:
Bahwa hasil pengumpulan zakat dan infaq merupakan sumber dana yang potensial dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sehingga pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam perlu dilakukan secara optimal agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 35 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Zakat Penghasilan, Infaq dan Perhitungannya; Teknis Pengumpulan; Penyaluran; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2021.
5 Halaman dan 4 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 27 Tahun 2021
PENGELOLAAN - ZAKAT - PROFESI - PEGAWAI NEGERI SIPIL
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2021/No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Zakat Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
Berdasarkan pertimbangan - bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agama kepercayaannya
masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya
dan kepercayaanya itu
- menunaikan zakat adalah kewajiban bagi umat
islam, serta merupakan pranata keagamaan dalam ajaran
agama Islam yang bertujuan untuk meningkatkan
keadilan, kemakmuran, serta kesejahteraan masyaraka
- perlu adanya pengelolaan zakat di Kabupaten
Empat Lawang, khususnya yang bersumber dari Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat
Lawang
Dasar hukum dalam peraturan ini UU No 1 Tahun 2007;UU No 23 Tahun 2011;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 ;PP No 14 Tahun 2014;Perda No 9 Tahun 2016 Sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda
No 4 Tahun 2021;Perda No 7 Tahun 2021
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum,Prinsip penetapan zakat profesi,mekanisme pengumpulan zakat profesi,pengawasan dan pelaporan,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2021.
7 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 26 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2),
Pasal 6 ayat (3), PasaI 7 ayat (3), dan Pasal 8 ayat (3)
Peraturan Daerah Noibor 3 Tahun 2019 tentang Biaya
Transportasi Jemaah Haji, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang:-Undang N:omor 28 Tahun 1999; 3. Undail.g-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 4. Undang-Undang fomor 1 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 6. Undang-Undang ~omor 23 Tahun 2014; 7. Undang-Undang iN"omor 8 Tahun 2019; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 10. Peraturan Pemerin~ah Nomor 12 Tahun 2019; 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 12. Peraturan Menteri 'I Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; 13. Peraturan Menteri I Agama Nomor 13 Tahun 2018; 14. Peraturan Daerah Klabupaten Tuban Nomor 14 Tahun
2016; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun
2018; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun
2019
Materi Pokok: mengatur mengenai ketentuan Biaya Transportasi Jemaah Haji yang dibebankan pada APBD; memuat antara lain: ketentuan umum; jenis biaya transportasi; pelaporan; penyelenggaraan pelayanan ibadah haji; pelaksanaan transportasi; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2021.
jumlah 9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 26 Tahun 2021
PEDOMAN – FORUM – KERUKUNAN – UMAT – BERAGAMA – DAN – DEWAN – PENASIHAT – FORUM – KERUKUNAN – UMAT – BERAGAMA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 NOMOR 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASIHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Berasama Meteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah; bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Gubemur Sumatera Utara Nomor 74 Tahun 2017 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten/Kota menjadi tugas Bupati/Walikota;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006, dan Nomor 8 Tahun 2006, dan Peraturan Gubemur Sumatera Utara Nomor 74 Tahun 2017
Dalam Peraturan ini diatur tentang: KETENTUAN UMUM, PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, JUMLAH, KOMPOSISI DAN KEANGGOTAAN, KEPENGURUSAN, PENDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, PENGEMBANGAN FKUB, PENGAWASAN DAN PELAPORAN, KETENTUAN PERALIHAN dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
7 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 25 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak Dan Sedekah Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKeagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan HajiBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya-Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji-Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2021/21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Guru Ngaji Dan Tokoh Agama Non Muslim
ABSTRAK:
Bahwa sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap Guru Ngaji dan Tokoh Agama Non Muslim yang turut serta berperan dalam meningkatkan dan terpeliharanya kualitas Sumber Daya Manusia serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang religius sesuai dengan agama dan kepercayaannya, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
10 Tahun 2019
Untuk meningkatkan kesejahteraan dan sebagai penghargaan atas peran serta Guru Ngaji dan Tokoh Agama Non Muslim dalam meningkatkan pembinaan \dan pengembangan kehidupan beragama menuju masyarakat daerah yang
religius
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2021.
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomo 21 Tahun 2021
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan di Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan Masyarakat
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan di Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan Masyarakat
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan keimanan dan
ketaqwaan masyarakat Lampung Barat kepada Tuhan Yang
Maha Esa yang berbudi luhur, berakhlak mulia menuju
masyarakat Lampung Barat yang hebat dan sejahtera;
b. bahwa sebagai wujud perhatian dan kepedulian pemerintah
daerah terhadap masyarakat yang telah berpartisipasi dalam
pembangunan mental maupun pembangunan di bidang
lainnya di daerah, maka perlu diberikan penghargaan dalam
bentuk ibadah atau bantuan uang tunai untuk meningkatkan
kesejahteraannya;
c. bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam
pelaksanaan pemberian bantuan, perlu disusun pedoman
pelaksanaannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian
Bantuan di Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan
Masyarakat;
UU No 6 Tahun 991, UU No 23 Tahun 2014, PP No 12 tahun 2019, Permendagri No 77 Tahun 2020, Perda Kab Lampung Barat No 8 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan di Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan Masyarakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2021.
Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Di Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Halaman : 8
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
