PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 46, Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 50
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
a. bahwa menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 061/8165/0TDA, tanggal 11 Oktober 2018, Hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 55 Tahun 2017 ten tang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Togas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Togas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 2 Tahun 2011
3. UU No. 23 Tahun 2014
4. PP No. 20 Tahun 1968
5. PP No. 18 Tahun 2016
6. PP No. 80 Tahun 2015
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 47 Tahun 2016
8. Permendagri No. 12 Tahun 2017
9. Perda provinsi Bengkulu No. 8 Tahun 2016
10. Oergub Bengkulu No. 55 Tahun 2017
1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal 3 diubah,
2. Ketentuan ayat (2) pasal 4 ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf e dan huruf f, dan ayat (3) pasal 4 diubah
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 dihapus dan setelah ayat (3) Pasal 5 ditambah 1 (1) ayat yakni ayat (4),
4. Ketentuan ayat (1) huruf c diubah dan diantara huruf c dan huruf d ayat (1) pasal 6 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf c1,
5. Ketentuan pasal 8 diubah, diantara huruf b dan huruf c disisipkan huruf b 1,
6. Ketentuan ayat (2) huruf b, huruf d, huruf o, huruf v, diubah, dan Huruf e, huruf w Pasal 9 dihapus
7. Ketentuan Bagian Ketiga BAB V diubah,
8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal 10 diubah
9. Diantara pasal 10 dan pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10 A,
10. Ketentuan LAMPIRAN diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Gubernur.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2018.
12 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 46 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembudayaan Gemar Membaca
ABSTRAK:
bahwa Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, membangun minat, kegemaran dan kebiasaan membaca
masyarakat untuk menumbuhkan budaya gemar
membaca merupakan kewajiban Pemerintah Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Pembudayaan Gemar Membaca.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956
Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007; Undang-Udang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Gubenur Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pembudayaan Gemar Membaca berisi tentang: Ketentuan Umum; Pelaksanaan; Pembudayaan Gemar Membaca; Sistem Informasi; Pendanaan; Pengawasan, Monitoring Dan Evaluasi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
8
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bengkulu Nomor 46 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 46, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 Nomor 46
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Gerakan Peduli Siswa Asuh Sejawat Kota Bengkulu
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai upaya mewujudkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan, khususnya membantu meringankan biaya pendidikan siswa yang tidak mampu secara ekonomi pada jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, perlu menetapkan Gerakan Peduli Siswa Asuh Sejawat Kota Bengkulu dengan Peraturan Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Gerakan Peduli Siswa Asuh Sejawat Kota Bengkulu;
1. UU No. 6 Tahun 1956
2. UU No. 9 Tahun 1967
3. UU No. 20 Tahun 2003
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. PP No. 20 Tahun 1968
6. PP No. 19 Tahun 2005
7. PP No. 17 Tahun 2010
8. PP No. 48 Tahun 2008
9. PP No. 18 Tahun 2016
10. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 75 Tahun 2016
11. Perda kota Bengkulu No. 10 Tahun 2016
12. Peraturan walikota Bengkulu No. 43 Tahun 2016
Pasal 2 Tujuan Gerakan Peduli Siswa Asuh Sejawat Kota adalah sebagai perwujudan kepedulian masyarakat yang dilakukan oleh para siswa didik yang mampu secara ekonomi untuk membantu meringankan biaya pendidikan kepada sesama teman satu sekolah yang kurang mampu secara ekonomi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2019.
7 Halaman
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama atau Sederajat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 46 Tahun 2009
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KARANGANYAR
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2009/No.46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar agar lebih berdaya
guna dan berhasil guna, perlu disusun Uraian Tugas dan Fungsi
Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah
Raga Kabupaten Karanganyar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Karanganyar;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 tahun 2009;
Peraturan bupati (perbup) tentang uraian tugas dan fungsi jabatan struktural pada dinas pendidikan, pemuda dan olah raga kabupaten karanganyar;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2009.
36 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 46, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 75006
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kartu Jakarta Pintar Plus
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjaga ketahanan Peserta Didik dalam kegiatan belajar serta dalam rangka perluasan penggunaan biaya personal Pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan Peserta Didik selama masa tanggap darurat penanggulangan bencana di Provinsi DKI Jakarta, perlu dilakukan penyesuaian atas ketentuan Pergub No. 4 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 15 Tahun 2019.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 21 Tahun 2008; serta Pergub No. 90 Tahun 2014.
Peraturan Gubernur ini mengatur perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019 yaitu mengubah Pasal 1, penambahan BAB XVA, penyisipan Pasal 34A tentang biaya rutin dan biaya berkala dalam hal status Keadaan Darurat Bencana berlaku di Provinsi DKI Jakarta.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020.
Mengubah Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019
PERGUB ini terdiri atas 5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 46 Tahun 2017
PEDOMAN PENYALURAN DANA PENDIDIKAN BAGI SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS/ SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/ MADRASAH ALIYAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2017/No.46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyaluran Dana Pendidikan bagi Siswa Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah
ABSTRAK:
bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, disebutkan bahwa Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat; bahwa Penyelenggara Pendidikan SMA/SMK/MA adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah, namun dana yang tersedia belum mampu menutup operasional penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Karanganyar; bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Karanganyar khususnya pelaksanaan rintisan Program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun, maka perlu memberikan dana operasional bagi penyelenggaraan Pendidikan di tingkat SMA/SMK/MA di Kabupaten Karanganyar sebagai bentuk sinergi dengan Pemerintah Provinsi sebagai penyelenggara Pendidikan Menengah dan Kejuruan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Dana Pendidikan bagi Siswa Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun; 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 55 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyaluran Dana Pendidikan bagi Siswa Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kabuapaten Karanganyar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2017.
12 hlm
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penataan, Pemerataan Guru PNS dan Penataan Satuan Pendidikan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan data guru , terdapat kekeurangan atau kelebihan pada satuan pendidikan serta adanya penyebaran guru pegawai negeri sipil yang tidak merata sehingga menimbulkan kesenjangan pemerataan guru antar satuan pendidikan ;
b. bahwa untuk menjamin pemerataan guru antar satuan pendidikan , antar jenjang , dan antar jenis pendidikan serta untuk menambah pengalaman tugas guru dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal dan pencapaian tujuan pendidikan , guru Pegawai Negeri Sipil dapat dipindahtugaskan ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, dipandang perly menetapkan Penataan , Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil dan Penataan Satuan Pendidilan dalam peraturan Bupati.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan NAsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 TAhun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 TAhun 2013 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan dalam rangka Penataan dan Pemerataan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 767) ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kedudukan , Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 9)
peraturan ini mengenai penataan , pemerataan guru PNS dan penataan satuan pendidikan, peraturan ini meliputi ketentuan umum ; tujuan ; ruang lingkup ; penataan , pemerataan dan pemindahan guru ; mekanisme pelaksanaan ; penataan satuan pendidikan ; pendanaan ; pemantauan, pembinaan , pengawasan dan evaluasi ; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2016.
jumlah 14 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat