Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2021
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut :
PERGUB Prov. Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
a. hibah;
b. bansos;
c. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
d. monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
36
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 42 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Insentif Perlindungan Ketenagakerjaan Mandiri Bagi Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 42 Tahun 2016
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 56 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL - PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2016/No. 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, maka Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan
Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banjarnegara perlu diubah
kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan
Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penambahan pengertian baru pada angka 21 Pasal 1, perubahan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, penyisipan Pasal 7A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2016.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2012 diubah.
28 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 42 Tahun 2017
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaDesa
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang kepada Pemerintah Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang kepada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan
perkembangan dan dinamika penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, beberapa ketentuan dalam Peraturan
Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Magelang Kepada Pemerintah Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 26
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Magelang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Magelang Kepada Pemerintah Desa perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor
30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang
Kepada Pemerintah Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun
2008; Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penambahan ayat (2) Pasal 11, perubahan Pasal 12, penambahan ayat (5) Pasal 20.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2016 diubah.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 42 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Belanja Bantuan Sosial Pendidikan Untuk Beasiswa/Penghargaan Bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja
Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa/Penghargaan
bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di
Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018, perlu mengatur
pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen,
ketentuan pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial yang
direncanakan diatur dalam Peraturan Bupati masing-masing;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk
Beasiswa/Penghargaan bagi Peserta Didik, Pendidik dan
Tenaga Kependidikan di Kabupaten Kebumen Tahun
Anggaran 2018;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; Perda Kab Kebumen No. 2 Tahun 2007; Perda Kab Kebumen No. 22 Tahun 2012; Perda Kab Kebumen No. 20 Tahun 2017;
Dalam peraturan ini diatur tentang Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk
Beasiswa/Penghargaan bagi Peserta Didik, Pendidik dan
Tenaga Kependidikan di Kabupaten Kebumen Tahun
Anggaran 2018 yang meliputi: Sumber dan Besaran; Kriteria Penerima; Tata Cara Penyaluran, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2018.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 42 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup No 23 Tahun 2021 ttg Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kebijakan keuangan daerah, perlu dilakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019, Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019, Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021
Materi pokok : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Berisifat Khusus kepada Kalurahan, diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 2 diubah, Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4), Ketentuan Pasal 6 diubah, Ketentuan Pasal 8 diubah, Ketentuan Pasal 15 diubah, Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yakni Pasal 15A, Pasal 15B dan Pasal 15C, Ketentuan Pasal 19 diubah, Ketentuan BAB VII Pasal 20 dihapus, Ketentuan Lampiran I diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2021.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Berisifat Khusus kepada Kalurahan
Jumlah Halaman : 10 HLM; Lampiran : 10 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu No. 42 Tahun 2017
Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 42, BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR 42/E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Batu Nomor 19 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pemberian Dana Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan
Mengingat
secara lebih optimal sesuai dengan tugas dan fungsi
Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan
Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Batu Nomor 19
Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pemberian Dana
Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOl Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 18);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 42, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan
Negara (tembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indsnesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol1 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20ls
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tent-ang Pemerintahan Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
1O. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5g Tahun 2005 tentang
Pengel,olaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tenlang
Hibah Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2O74 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara
/
Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
20ll tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2O11 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2O16
tentang Pembentukan dan Susunan
Daerah;
18. Peraturan Walikota Batu Nomor 9 Tahun 2013
tentang Tatacara Penganggaran,
Penatausahaan, Pertanggungjawaban
perangkat
pelaksanaan
dan
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan
Sosial sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Walikota Batu Nomor 36 Tahun 2OlS tentang
Perubahan
dan
pelaporan,
atas Peraturan Walikota Batu Nomor 9
Tahun 2Ol3 tentang Tatacara
Pelaksanaan dan
penganggaran,
penatausahaan,
Pertanggungiawaban
dan
pelaporan, serta Monitoring
dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
19. Peraturan Walikota Batu Nomor 79 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas perumahan,
Kawasan Permukiman, dan pertanahan Kota Batu
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Sistem dan Prosedur Pemberian Dana
Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni yang berisi
1. Seluruh ketentuan dalam Peraturan Walikota Batu
Nomor 19 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur
Pemberian Dana Bantuan Bedah Rumah Tidak t"ayak
Huni yang menggunakan nomenklatur Bagran
Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat
Daerah Kota Batu diubah dan harus dibaca Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kota Batu.
2. Ketentuan mengenai perubahan nomenklatur
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka
I dilaksanakan mulai tanggal 3 Januari 2017
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2018.
Perubahan Kedua Peraturan Walikota Batu Nomor 19 Tahun 2015
tentang Sistem dan Prosedur Pemberian Dana Bantuan
Bedah Rumah Tidak Layak Huni
4
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 42 Tahun 2010
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
Mencabut :
Permendagri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 42, BN.2010/No. 337, LL : 15 hlm.
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2010.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
