Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu No. 42 Tahun 2017

Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Batu Nomor 19 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pemberian Dana Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Sistem dan Prosedur Pemberian Dana Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni yang berisi 1. Seluruh ketentuan dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 19 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pemberian Dana Bantuan Bedah Rumah Tidak t"ayak Huni yang menggunakan nomenklatur Bagran Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Batu diubah dan harus dibaca Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu. 2. Ketentuan mengenai perubahan nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka I dilaksanakan mulai tanggal 3 Januari 2017

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Batu Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Batu Nomor 19 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pemberian Dana Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni

T.E.U.

Indonesia, Kota Batu

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Batu

Tanggal Penetapan

03 April 2017

Tanggal Pengundangan

08 Januari 2018

Tanggal Berlaku

08 Januari 2018

Sumber

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR 42/E

Subjek

BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA / KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Batu

Bidang

Halaman ini telah diakses 772 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

42. Perubahan Sisdur Bedah Rumah.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 42, BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR 42/E
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Batu Nomor 19 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pemberian Dana Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Mengingat secara lebih optimal sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Batu Nomor 19 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pemberian Dana Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOl Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 18); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 42, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan l.embaran Negara Republik Indsnesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol1 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20ls tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent-ang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1O. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5g Tahun 2005 tentang Pengel,olaan Keuangan Daerah 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tenlang Hibah Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2O74 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20ll tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O11 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 16. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah; 18. Peraturan Walikota Batu Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tatacara Penganggaran, Penatausahaan, Pertanggungjawaban perangkat pelaksanaan dan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Batu Nomor 36 Tahun 2OlS tentang Perubahan dan pelaporan, atas Peraturan Walikota Batu Nomor 9 Tahun 2Ol3 tentang Tatacara Pelaksanaan dan penganggaran, penatausahaan, Pertanggungiawaban dan pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial; 19. Peraturan Walikota Batu Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas perumahan, Kawasan Permukiman, dan pertanahan Kota Batu Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Sistem dan Prosedur Pemberian Dana Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni yang berisi 1. Seluruh ketentuan dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 19 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pemberian Dana Bantuan Bedah Rumah Tidak t"ayak Huni yang menggunakan nomenklatur Bagran Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Batu diubah dan harus dibaca Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu. 2. Ketentuan mengenai perubahan nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka I dilaksanakan mulai tanggal 3 Januari 2017
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2018. Perubahan Kedua Peraturan Walikota Batu Nomor 19 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pemberian Dana Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni 4

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521