Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 15.879 peraturan dalam 0,065 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2015

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak

KEUANGAN-DESA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

ABSTRAK:

a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dipandang perlu untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
1. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiaa Nomor 4749); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1). 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 50);
Dudalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Asas Pengelolaan Keuangan Desa 3 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 4. APBDesa 5. Pengelolaan 6. Pembinaan dan Pengawasan 7. Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2015.
45 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2017

Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 tahun 2014

Download :
PERWALI_NO_8_TAHUN_2017.PDF

Abstrak

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ABSTRAK - PEDOMAN SISTEM DAN PROSEDUR

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, BD.2017/No.11

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (5), Pasal 177 ayat (6), Pasal 180 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, asas umum pengelolaan keuangan daerah, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan APBD, pengelolaan kas, pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah, pertanggungjawbaan pelaksanaan APBD, ketentuan lain-lain.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 tahun 2014 dicabut.
109 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu No. 8 Tahun 2016

Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2016

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Abstrak

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2016

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2016/NO.8, TBD No.8, LL KAB. KAPUAS HULU: 7 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menetapkan menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa setiap Desa Se-Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2016.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.6 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Permendagri No.113 Tahun 2014, Perda No.4 Tahun 2009, Perda No.24 Tahun 2015
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum dan terdiri atas 11 pasal.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2016.
6 halaman dan 11 halaman penjelasan

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Arsip Nasional Republik Indonesia

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan ANRI No. 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia

Download :
Perka ANRI Nomor 8 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2018

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Download :
Perbup No. 8 Tahun 2018.pdf

Abstrak

TATACARA-PEMBAGIAN-PENETapan-rincian-dana-desa-bolmong

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.KAB.BOLMONG2018/8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 8 Tahun 2015, Tata cara Pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan Bupati;
- UU No. 29 Tahun 1959; - UU No. 17 Tahun 2003; - UU No. 12Tahun 2011; - UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; -UU No. 6 Tahun 2014; - PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; - PP No. 47 Tahun 2015; - Perpres No. 107 Tahun 2017; - Permendagri No. 113 Tahun 2014; - Permendagri No. 80 Tahun 2015; - Permen Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2017; - Permenkeu No. 112 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Permenkeu No. 225 Tahun 2017; - Permenkeu No. 226 Tahun 2017
- Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2018 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan: alokasi dasar, alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten/ kota, alokasi afirmasi; - Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bolaang mongondow T.A. 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2018.
10 halaman, terdiri dari 5 halaman batang tubuh (9 Pasal), dan 5 halaman lampiran.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 8 Tahun 2015

Perubahan atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 26 Tahun 2014 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tuban TA 2015

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERATURAN BUPATI No. 08 th 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo No. 8 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Bupati Karo Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Standar Satuan Harga Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perekonomian

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perda No. 8 Tahun 2018.pdf

Abstrak

APBD - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 , Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 , Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2017.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018, dengan perubahan sebagai berikut : Pasal 1 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan a. Semula Rp. 1.412.992.590.829,30 b. Bertambah/berkurang Rp. 16.167.522.821,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 1.466.361.930.430,30 2. Belanja a. Semula Rp. 1.445.716.890.974,03 b. Bertambah/berkurang Rp. (181.067.513,16) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 1.482.769.644.067,46 Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (16.407.713.637,16) 3. Pembiayaan Daerah Penerimaan Pembiayaan a. Semula Rp. 50.756.333.971,32 b. Bertambah/berkurang Rp. (23.848.620.334,16) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 26.907.713.637,16 Pengeluaran Pembiayaan a. Semula Rp. 18.000.000.000,00 b. Bertambah/berkurang Rp. (7.500.000.000,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 10.500.000.000,00 Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 16.407.713.637,16 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. (0,00) PASAL 2 (1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah 1. Semula Rp. 117.735.858.381,30 2. Bertambah/berkurang Rp. (9.732.709.832,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 108.003.148.549,30 b. Dana Perimbangan 1. Semula Rp. 1.109.717.566.000,00 2. Bertambah/berkurang Rp. 1.403.247.471,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 1.111.120.813.471,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1. Semula Rp. 222.740.953.228,00 2. Bertambah/berkurang Rp. 24.497.015.182,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 247.237.968.410,00 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat1 huruf a. terdiri dari : 1. Pendapatan Pajak Daerah a. semula Rp. 40.900.000.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. 675.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 41.575.000.000,00 2. Hasil Retribusi Daerah a. semula Rp. 15.440.000.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. (10.724.990.000,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 4.715.010.000,00 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan a. semula Rp. 7.740.000.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. (1.948.985.249,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 5.791.014.751,00 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah a. semula Rp. 53.655.858.381,30 b. bertambah/berkurang Rp. 2.266.265.417,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 55.922.123.798,30 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat1 huruf b. terdiri dari : 1. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak a. semula Rp. 14.144.579.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. 1.403.247.471,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 14.547.826.471,00 2. Dana Alokasi Umum a. semula Rp. 769.827.010.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 769.827.010.000,00 3. Dana Alokasi Khusus a. semula Rp. 325.745.977.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 325.745.977.000,00 (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf c terdiri dari : 1. Pendapatan Hibah a. semula Rp. 71.183.119.228,00 b. bertambah/berkurang Rp. (3.492.984.818,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 67.690.134.410,00 2. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya a. semula Rp. 52.449.990.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. 1.788.444.812,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 54.238.434.812,00 3. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus a. semula Rp. 16.500.000.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 16.500.000.000,00 4. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya a. semula Rp. 0,00 b. bertambah/berkurang Rp. 26.510.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 26.510.000.000,00 5. Pendapatan Lainnya a. semula Rp. 800.000.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. (308.444.812,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 491.555.188,00 6. Bantuan Keuangan dari Pemerintah a. semula Rp. 81.807.844.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 81.807.844.000,00 PASAL 3 (1). Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : A. Belanja Tidak Langsung a. semula Rp. 835.408.756.622,32 b. bertambah/berkurang Rp. (10.431.860.700,16) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 824.976.895.922,16 B. Belanja Langsung a. semula Rp. 647.541.954.958,30 b. bertambah/berkurang Rp. 10.250.793.187,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 657.792.748.145,30 (2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a. terdiri dari : A. Belanja Pegawai a. semula Rp. 646.805.822.181,05 b. bertambah/berkurang Rp. (10.300.761.700,16) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 636.505.060.480,89 B. Belanja Hibah a. semula Rp. 13.782.962.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. 1.401.200.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 15.184.162.000,00 C. Belanja Bantuan Sosial a. semula Rp. 5.765.000.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. (275.000.000,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 5.490.000.000,00 D. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa a. semula Rp. 7.489.000.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. (2.859.999.000,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 4.629.001.000,00 E. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa a. semula Rp. 161.023.913.412,00 b. bertambah/berkurang Rp. 1.102.700.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 162.126.613.412,00 F. Belanja Tidak Terduga a. semula Rp. 542.059.029,27 b. bertambah/berkurang Rp. 500.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 1.042.059.029,27 (3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b. terdiri dari : A. Belanja Pegawai a. semula Rp. 24.462.012.384,00 b. bertambah/berkurang Rp. 35.022.248.698,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 10.560.236.314,00 B. Belanja Barang dan Jasa a. semula Rp. 317.654.195.343,30 b. bertambah/berkurang Rp. (11.290.864.266,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 306.363.331.077,30 C. Belanja Modal a. semula Rp. 305.425.747.231,00 b. bertambah/berkurang Rp. 10.981.421.139,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 316.407.168.370,00 dan perubahan lainnya

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2018.
Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2018
10 halaman

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2013

Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Kegiatan Tertentu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BMKG No. 12 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Kegiatan Tertentu

Download :
Perka BMKG Nomor 8 Tahun 2013.PDF

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2021

Bantuan Keuangan Khusus Tunjangan Kinerja Kepala Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak

BANTU AN KEUANGAN KHUSUS TUNJANGAN KINERJA KEPALA DESA KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2021

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2021/NO.8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Khusus Tunjangan Kinerja Kepala Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk memberikan motivasi, prakarsa dan integritas Kepala Desa dalam aspek pelayanan publik, pelaksanaan program pembangunan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 8 Tahun 2016; Perda No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2020; PP No. 77 Tahun 2020; Perda No. 8 Tahun 2007; Perda No. 13 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Bantuan Keuangan Khusus Tunjangan Kinerja Kepala Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021 termasuk didalamnya mengatur tentang besaran tunjangan kinerja kepala desa, tata cara penyaluran bantuan keuangan khusus tunjangan kepala desa, tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2021.
Terdiri dari 16 halaman dengan lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2016.