PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8.A TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1.A, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8.A Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
mencermati situasi dan kondisi riil kenaikan harga transportasi dan akomodasi perjalanan dinas keluar daerah bagi aparatur sipil negara dan ketua, wakil ketua serta anggota DPRD lingkup pemerintah kabupaten halmahera barat, maka dipandang perlu menyesuaikan standar biaya umum khususnya pada biaya perjalanan dinas dimaksud; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud; peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat No 8.A Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022.
PMK No. 113/PMK.05/2012; Permendagri No. 33 tahun 2019; PMK No. 78/PMK.02/2019
PMK No. 127/PMK.02/2019; Permendagri No. 120 tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8.A Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2020.
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 8.A Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.
3 Halaman; Lampiran: 1 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 16a Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16a, BD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 No. 16a
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberrdayaan Tenaga Kerja Mandiri di Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui kegiatan pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri, perlu adanya petunjuk pelaksanaan yang menjadi dasar dan arah bagi semua unsur yang terlibat
UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, Perpres No. 16 Tahun 2018, Kepmenaker No. 324 Tahun 2016, Perda Kab. Pasaman Barat No. 21 Tahun 2016, Perbup Pasbar No. 93 Tahun 2016
Sistematika perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Mekanisme Kegiatan
3. Mekanisme Pencairan Dana
4. Mekanisme Pengujian dan Pemberian Bantuan Sarana Usaha
5. Pembinaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
6. Sumber Anggaran
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2020.
6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 66A Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66A, BD Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 66A
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BONDOWOSO
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa
Timur Nomor: 821. 2/3716/204/2020 tentang Pencabutan
Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor:
821.2/3636/204/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dan
Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten
Bondowoso, maka ketentuan pemberian Tambahan
Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk
sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.),
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bondowoso
Nomor 68 Tahun 2019 ten tang Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bondowoso sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor
21 Tahun 2020, perlu untuk dilakukan perubahan dengan
menambahkan ketentuan pemberian Tambahan
Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk
sebagai Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Sirokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah; 7. Peraturan Bupati Bondowoso N omor 68 Tahun 2019
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 21 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Bondowoso Nomor 68 Tahun 2019 ten tang Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
Mengubah beberapa pasal antara lain:
- Pasal 1 angka 22, 23, 24;
- Pasal 23 ayat (4);
- Pasal 37;
sehingga sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
Mengubah Sebagian Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sorong Nomor 11a Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN PADA SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN SORONG
ABSTRAK:
Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Direkter Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen dan Format Laporan Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 perlu menetapkan Peraturan Bupati Sorong tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Pada Setiap Kelurahan di Kabupaten Sorong.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 2 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020; Peraturan Direkter Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Sorong Nomor 1 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Pada Setiap Kelurahan di Kabupaten Sorong dan Lampiran Penetapan Rincian Pendanaan Pada Setiap Kelurahan Di Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2020.
Lamp 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 8.2 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar,dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menegah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan telah diundangkan;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 7.3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama perlu menyesuaikan dengan pedoman penerimaan peserta didik baru yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7.3 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.3 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
Materi Pokok: Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.3 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2020.
Jumlah halaman: 6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 55.4 Tahun 2020
PERBUP Kab. Sleman No. 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55.4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Atas Kinerja Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tingkat Kalurahan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Atas Kinerja Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tingkat Kalurahan
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan perlu memberi penghargaan kepada tim
intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan tingkat kalurahan atas kinerja intensifikasi
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
tingkat kalurahan;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Prosedur Penilaian Atas Kinerja Intensifikasi PBB P2; Hasil Penilaian Kinerja Intensifikasi PBB P2; Besaran Penghargaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
Jumlah Halaman: 9 hlm. Lampiran: 1 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 59.A Tahun 2020
PERBUP Kab. Indramayu No. 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Conora Virus Disaese 2019 (COVID-19) di Kabupaten Indramayu
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Indramayu
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 34.1 Tahun 2020
PERBUP Kab. Sleman No. 54.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 14.1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pemerintah Kabupaten Sleman
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14.1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pemerintah Kabupaten Sleman
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran dan efektivitas pengelolaan penyedia jasa lainnya orang perorangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14.1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pemerintah Kabupaten Sleman;
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; 4. Undang-Undang Nomor 5Tahun 2014; 5. Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; 8. Peraturan PresidenNomor 16 Tahun 2018; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11Tahun 2016; 10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 14.1Tahun 2019;
Materi Pokok : Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (4) Pasal 7 ayat (3) dan (4), Pasal 8, Pasal 10 ayat (6) dan (7), Pasal 11, Pasal 16 ayat (5), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 26 ayat (1) dan (2), Pasal 27, Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2020.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 14.1Tahun 2019tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang PeroranganPemerintah Kabupaten Sleman;
Jumlah Halaman : 11 HLM; Pnjelasan : 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 19.A Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65.A, BD Kab. Indramayu Tahun 2020 No 65.A
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Urusan Keamanan dan Ketertiban, Urusan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kesehatan, Urusan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Urusan Pemerintahan Daerah, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Indramayu
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
