Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Aplikasi Sistem informasi Perkantoran Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Goverment, maka perlu pelaksanaan aplikasi Sistem Informasi Perkantoran Berbasis Elektronik (Simpatik) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 3 Tahun 2017; PERKI No. 1 Tahun 2010; PERKI No. 1 Tahun 2013; PERKI No. 1 Tahun 2017; PERDA No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 7 Tahun 2019; PERBUP KAB. BENGKALIS No. 69 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: pelaksanaan aplikasi sistem informasi perkantoran berbasis elektronik di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terdiri atas; ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup; arsitektur sistem; cakupan sistem; spesifikasi sistem; pengembangan sistem dan implementasi; sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas; monitoring dan evaluasi; pembiayaan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2023
MANAJEMEN - KEAMANAN - INFORMASI - SISTEM - PEMERINTAHAN - BERBASIS - ELEKTRONIK
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29, BD Kota Bandung Tahun 2023 No. 30
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Perwal Bandung Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Perwal tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 1954; UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 17 Tahun 2019; Perpres Nomor 95 Tahun 2018; Perpres Nomor 39 Tahun 2019; Perpres Nomor 82 Tahun 2022; Perpres Nomor 132 Tahun 2022; Permen PAN RB Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019; Permen PAN RB Nomor 59 Tahun 2020; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021; Perda Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021; Perwal Bandung Nomor 60 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pengendalian Teknis Keamanan, dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2023.
14 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 29 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2023 Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya
Peraturan Presiden Nomor 132 tahun 2022 tentang
Arsitektur Sistern Pernerintahan Berbasis Elektronik
dan Peraturan Menteri Kornunikasi dan Inforrnatika
Nornor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data
Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia, maka
Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 Tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kolaka perlu ditinjau kembali;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pernerintah Daerah Kabupaten
kolaka penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Tahun
2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor
112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun
2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor
5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017
Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6400);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Rebuplik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 112);
17. Peraturan Presiden Nomor 132 tahun 2022 tentang
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 233);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 13
Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan
Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan
lnformatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1307);
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1308);
21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi
Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan
Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1026);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 994);
25. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum
Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan
Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1374);
26. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik dan Satu Data Indonesia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 207);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024;
28. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Rencana Induk Teknologi dan Komunikasi Pemerintah
Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2023;
29. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 35 Tahun 2021 tentang
Satu Data Kabupaten Kolaka;
30. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 09 Tahun 2022 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabu paten Kolaka;
31. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 10 Tahun 2022 ten tang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Kolaka;
32. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 18 Tahun 2022 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Kolaka;
33. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 36 Tahun 2022 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka;
34. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 38 Tahun 2022 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka;
35. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 41 Tahun 2022 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Kolaka.
a. Ketentuan Pasal 19 diubah
b. Ketentuan Pasal 26 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2023.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 29 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Pajak Bengkalis Secara Tuntas
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi, akuntabilitas pelayanan serta optimalisasi penyelenggaraan pelayanan Pajak Daerah kepada masyarakat, perlu membentuk Sistem Informasi Pajak Bengkalis Secara Tuntas (SIPBUKAS) di Kabupaten Bengkalis.
Dasar Hukum Perbup adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2013; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2019;
Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) bab dan 10 (sepuluh) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Jenis Pelayanan Perpajakan; Penggunaan Aplikasi Sipbukas; Penanggung Jawab Dan Pengelola Aplikasi Sipbukas; Pembiayaan; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 30 Tahun 2021
PERBUP Kab. Majene No. 42 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Mencabut Perbup Majene No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati Majene tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup Pemerintah Kabupaten Majene dan Teknologi Informasi merupakan kebutuhan pokok yang digunakan sebagai perangkat untuk mendukung sistem administrasi modern bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta merupakan sarana dalam mengoptimalkan
pengawasan atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Bebasis Elektronik;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.36 Tahun 1999; UU No.26 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.25 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.5 Tahun 2000; PP No.61 Tahun 2010; PP No.96 Tahun 2012; PP No.18 Tahun 2016; Perpres No.95 Tahun 2018; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permenpan RB No.5 Tahun 2018; Permenpan RB No.59 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur untuk mengatur penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Arsitektur SPBE dan untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2021.
21 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
Bahwa untuk memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan administrasi dari pemerintah maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melaksanakan pelayanan publik yang mudah dan terjangkau; bahwa untuk melaksanakan pelayanan publik yang mudah dan terjangkau secara efektif dan efisien, diperlukan penggunaan layanan berbasis teknologi informasi.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022.
Materi pokok : Jenis Pelayanan, Tata Cara Pelayanan, Tahapan Pelayanan, Tanda Tangan Elektronik, Pendelegasian Wewenang dan Fasilitas Penyelenggaraan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2023.
Mencabut Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2010 tentang Mekanisme Teknis Pelayanan di Kelurahan dan Kecamatan Kota Yogyakarta dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis Elektronik.
Jumlah Halaman : 17 HLM; Lampiran : 18 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 30, BD Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 30/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari resiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Kota Madiun dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, diperlukan upaya yang memadai dan handal;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan teknologi pengamanan dalam bentuk pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk memberikan jaminan kerahasiaan, integritas, otentikasi, dan anti penyangkalan terhadap data atau informasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
1. UU Nomor 11 Tahun 2008;
2. UU Nomor 14 Tahun 2008;
3. UU Nomor 25 Tahun 2009;
4. UU Nomor 12 Tahun 2011;
5. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
6. UU Nomor 30 Tahun 2014;
7. PP Nomor 61 Tahun 2010;
8. PP Nomor 82 Tahun 2012;
9. PP Nomor 96 Tahun 2012;
10. Perpres 53 Tahun 2017;
11. Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2016;
12. Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2018;
13. Perka LSN Nomor 7 Tahun 2017;
14. Perka LSN Nomor 10 Tahun 2017;
15. Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017.
Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government), mengatur tata kelola penggunaan sertifikat elektronik.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2019.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 30 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD Kabupaten Pati Tahun 2021 No.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Online Pendaftaran Akta Kelahiran, Akta Kematian dan KTP-El
ABSTRAK:
bahwa untuk pemenuhan kepemilikan identitas penduduk
bagi setiap penduduk melalui penerbitan dokumen
kependudukan secara cepat, tepat dan mudah, perlu
dilakukan pendaftaran akta kelahiran, akta kematian dan
KTP-el secara online.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112
Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 65 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
(1) Sistem online pendaftaran Akta Kelahiran, Akta Kematian dan
KTP-el dilakukan melalui layanan aplikasi TARJILU OKKE.
(2) Layanan Aplikasi TARJILU OKKE sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi :
a. Akta Kelahiran;
b. Akta Kematian;
c. KTP-el, meliputi :
1. KTP-el hilang;
2. KTP-el rusak;
3. Surat Keterangan pengganti KTP-el yang belum
dicetak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2020.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 30 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan SIstem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik, telah ditetapkan
Peraturan Bupati Kudus Nomor 48 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik di Kabupaten Kudus; bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik, Peraturan Bupati Kudus Nomor
48 Tahun 2019 ten tang Penyelenggaraan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten
Kudus sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten
Kudus;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penyelenggara SPBE
Bab III Tata Kelola SPBE
Bab IV Manajemen SPBE
Bab V Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
Bab VI Pemantauan dan Evaluasi
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2022.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 48 Tahun 2019 dicabut.
25 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
