Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 30 Tahun 2021

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Bupati ini diatur untuk mengatur penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Arsitektur SPBE dan untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majene Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Majene

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Majene

Tanggal Penetapan

01 Desember 2021

Tanggal Pengundangan

02 Desember 2021

Tanggal Berlaku

02 Desember 2021

Sumber

BD.2021/NO.30

Subjek

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Majene

Bidang

Halaman ini telah diakses 320 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

SALINAN PERBUP NO 30 TAHUN 2021 TTG SPBE .pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Majene No. 42 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Mencabut Perbup Majene No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

spbe - penyelenggaraan
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2021/NO.30
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:	bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati Majene tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup Pemerintah Kabupaten Majene dan Teknologi Informasi merupakan kebutuhan pokok yang digunakan sebagai perangkat untuk mendukung sistem administrasi modern bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Bebasis Elektronik; UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.36 Tahun 1999; UU No.26 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.25 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.5 Tahun 2000; PP No.61 Tahun 2010; PP No.96 Tahun 2012; PP No.18 Tahun 2016; Perpres No.95 Tahun 2018; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permenpan RB No.5 Tahun 2018; Permenpan RB No.59 Tahun 2020 Dalam Peraturan Bupati ini diatur untuk mengatur penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Arsitektur SPBE dan untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2021. 21 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521