Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD Tahun 2022 Nomor 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemeliharaan Eliminasi Malaria Di Kabupaten Serang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan arah kebijakan dalam upaya percepatan yang terstruktur dan berkesinambungan dalam melaksanakan program dan kegiatan eliminasi malaria di Kabupaten Serang, diperlukan pedoman penyelenggaraan program eliminasi malaria.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permenkes No. 5 Tahun 2013; Permenkes No. 4 Tahun 2019; Permenkes No. 43 Tahun 2019; Perda Kabupaten Serang No. 5 Tahun 2016; Perda Kabupaten Serang No. 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Serang No. 12 Tahun 2020.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup Bab III Kelembagaan Bab IV Upaya Penanggulangan Malaria Bab V Kebijakan dan Strategi Bab VI Penemuan dan Tata Laksana Penderita Malaria Bab VII Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan KLB Bab VIII Peran Serta Rumah Sakit Bab IX Pembiayaan Bab X Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2022.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 49 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi sebagai salah satu program prioritas nasional lingkup instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengorganisasi Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyeteraraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 6).
Bab I Ketentuan Umum;
Bab II Bentuk, Nomenklatur Dan Tipe Perangkat Daerah;
Bab III Kedudukan dan Susunan Organisasi;
Bab IV Tugas dan Fungsi;
Bab V Tata Kerja;
Bab VI Kepangkatan, Pengangkatan, Eselonisasi Dan Pemberhentian Dalam Jabatan;
Bab VII Ketentuan Peralihan;
Bab VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 49 Tahun 2022
PERBUP Kab. Kudus No. 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi
PERBUP Kab. Kudus No. 38 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi
PERBUP Kab. Kudus No. 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi
ABSTRAK:
a. bahwa tarif pelayanan kesehatan pada Badan layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekrnono
Hadi harus mencerminkan fungsi sosial sekaligus praktek
bisnis yang sehat dalam rangka pemberian layanan yang
bermutu, berkesinambungan, dan terjangkau;
b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan dan
penambahan layanan baru, perlu menyesuaikan tarif
pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loelrnono Hadi;
c. bahwa guna menambahkan tarif layanan baru dan
menyesuaian tarif pelal,anan Kesehatan
dimaksud huruf b, perlu mengubah Peraturan Bupati
Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif pelayanan
Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi sebagai6ala
telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan
Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2021 tentang perubahan
Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 2l Tahun
2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.
l,oeknaono Hadi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO4, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018, Peraturar Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2O18, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2O18, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1O Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor
21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Loekmono Hadi yaitu tentang ketentuan umum, jenis pelayanan kesehatan, pelayanan magnetic stimulation dan tarif pelayanan magnetic stimulation
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2022.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 49 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar perlu Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/ MENKES/PER/XI/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 55 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 10 (sepuluh) bab dan 31 (tiga puluh satu) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Pilar STBM; Penyelenggaraan; Verifikasi dan Deklarasi; Tanggungjawab Dan Peran Daerah, Kecamatan Dan Desa/Kelurahan; Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan STBM; Koordinasi, Jejaring Kerja dan Kemitraan; Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Indraagiri Hilir
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Indragiri Hilir, perlu diiakukan penyesuaian;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diuah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana tealh diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebgaiamna tealh diubah beberapa kali terakir dengan Peratiran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021; Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2021;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Namor 14) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 48 Tahun 2022
Penggunaan – Dana – Kapitasi – Jaminan – Kesehatan – Nasional – Pada – Fasilitas – Kesehatan – Tingkat – Pertama – Milik – Pemerintah – Kabupaten – Mandailing – Natal
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022 NOMOR 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka perubahan penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sesuai ketentuan yang berlaku, maka perlu mengatur penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pernerintah Kabupaten Mandaililing Natal melalui Peraturan Bupati;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022, dan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2018.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, PEMANFAATAN DANA KAPITASI, PEMBAYARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN, DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PELAPORAN, dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2022.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 48 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Musi Rawas
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, target percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 dan peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 28 Tahun 1959; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022; dan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Musi Rawas. Diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, strategi, sasaran, kegiatan, target, dan indikator kinerja, TPPS, konvergensi dan integrasi program, peran lintas sektor dan perangkat daerah, pendekatan penurunan stunting, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pendanaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Musi Rawas
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 48 Tahun 2022
PERBUP Kab. Polewali Mandar No. 42 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH POLEWALI
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Polewali
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya penambahan pelayanan medis dan tenaga medis khususnya pada layanan medis penyakit Paru, penyakit mata dan tindakan bedah syaraf maka perlu penambahan tarif tindakan medis;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak maka diperlukan penyesuaian tarif terhadap layanan Ambulance pada Rumah sakit;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Polewali;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Perbup Polewali Mandar No. 67 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Polewali
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2022.
Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Polewali, Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Polewali
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 48 Tahun 2022
penyelengaraan - sanitasi - total - berbasis- masyarakat- di - kabupaten - bogor
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD Kab. Bogor Tahun 2022 No 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 Permenkes No. 3 tahun 2014 dalam rangka memeperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat maka perlu memebentuk Perbup tentang penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kab. Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 36 tahun 2014; PP No. 40 tahun 1991; PP No. 81 Tahun 2012; Pp No. 66 Tahun 2014; PP No. 18 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Pp No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 tahun 2019; PP No. 86 Tahun 2019; PP No. 22 Tahun 2021; Permenkes No. 3 tahun 2014; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 12 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 tahun 2020; Perbup Bogor No. 9 tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Penyelengaraan Stem, Tanggung Jawab Dan peran Pemerintah Daerah Kabupaten, Peran Masyarakat, Pemantauan Dan Evaluasi, Pembiayaan, Petunjuk Teknis, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2022.
34 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 48 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung strategi nasional
percepatan penurunan stunting guna mencapai target tujuan
pembangunan yang berkelanjutan, Pemerintah Daerah perlu
menyusun strategi percepatan penurunan stunting di daerah; bahwa pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting
merupakan wujud kesungguhan dan konsistensi komitmen
Pemerintah Daerah dalam melindungi masyarakat dari
dampak stunting yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu,
tepat sasaran dan berkelanjutan; bahwa percepatan penurunan stunting memerlukan
intervensi spesifik, intervensi sensitif dan dukungan teknis
yang dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas
melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antara
Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan dan
pemangku kepentingan; bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan
Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan
Penurunan Stunting, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan
program dan kegiatan Pecepatan Penurunan Stunting; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan
penurunan Stunting;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang
Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan
Tumbuh Kembang Anak; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana
Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting
Indonesia Tahun 2021-2024; 9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2022
tentang Percepatan Penurunan Stunting; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I
KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Perangkat Daerah, Stunting, Intervensi Spesifik, Percepatan Penurunan Stunting, Surveilanz Gizi, Pekarangan Pangan Lestari, Pemangku kepentingan, Tim percepatan penurunan Stunting kabupaten, Tim percepatan penurunan Stunting Desa/Kelurahan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN. BAB III
RUANG LINGKUP. BAB IV
PENYELENGGARAAN DAN TARGET. BAB IV
PENYELENGGARAAN DAN TARGET Bagian Kesatu
Kemandirian Keluarga. Bagian Kedua
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Bagian Ketiga
Gerakan 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan. BAB VI
TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Tanggung jawab Pemerintah Daerah. Bagian Kedua
Peran Pemerintah Daerah. BAB VII
DUKUNGAN LEMBAGA/ORGANISASI NON PEMERINTAH
DAN MASYARAKAT DALAM PENURUNAN STUNTING. BAB VIII
KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING Bagian Kesatu
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Daerah. Bagian Kedua
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kecamatan. Bagian Ketiga
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Desa/Kelurahan. BAB IX
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN.
BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN.
BAB XI
PEMBIAYAAN. BAB XII
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2022.
48
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
