Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.282 peraturan dalam 0,79 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2017

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA CIREBON

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kota Cirebon No. 13 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata

Download :
PERDA42017.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 04 Tahun 2013

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda-No-4-Tahun-2013-Kab.-Bulukumba.pdf

Abstrak

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 04, LEMBAR DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2013NOMOR 4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

ABSTRAK:

a.bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 180 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang• undangan yang lebih tinggi, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian dengan membentuk peraturan daerah; b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 ); 4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Nepotisme (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ---7, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang• Undang 12 Nomor Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan (LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438); 9. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 968, Tambahan Lembaran Negara Republikindonesia Nomor 5025);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK,SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI BAB III GOLONGAN RETRIBUSI BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BABV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI BAB VII WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN BAB VllI TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI BAB IX MASA RETRIBUSI Pasal BAB X KEBERATAN BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI BAB XII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XIII Kadaluarsa BAB XIV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XVI SANKS! ADMINISTRASI BAB XVII PENYIDIKAN BAB XVIII KETENTUAN PIDANA BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2013.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
46

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Prov. Bengkulu No. 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Mengubah :

PERDA Prov. Bengkulu No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

ABSTRAK:

a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah b. bahwa sehubungan adanya penambahan beberapa objek baru dan penyesuaian tarif Retribusi Perizinan Tertentu, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
1. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 2. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011
Berisi tentang perubahan atas PERDA Provinsi Bengkulu Nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2020.
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011
8

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Abstrak

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, https://jdihn.jenepontokab.go.id/

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN PRINSIP BAB III PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH BAB IV STAF AHLI BAB V PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
a. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 188. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2008 Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 Nomor 228); b. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 189); c. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 190); d. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Jeneponto Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 191; e. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 Nomor 217);
18 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2018

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Sleman No. 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Abstrak

KAKUS - RETRIBUSI

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2018/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014
Materi Pokok: Objek Retribusi adalah pelayanan atas penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh fasilitas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Tingkat penggunaan jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan objek pelayanan. Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2018.
Jumlah Halaman: 15 HLM; Penjelasan : 5 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2021

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021

Dana Desa

Download :
2021pb3203004.pdf

Abstrak

tata - cara - pembagian - dan - penetapan - rincian - dana - desa - setiap - desa - tahun - anggaran - 2021

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Permen No. 60 Tahun 2014 maka perlu menetapkan Perbup tentang Tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU NO. 4 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 9 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaiamana telah dua kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaiamana telah dua kali diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Permen Keuangan No. 222/PMK.07/2020; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2020; Perda Kab. Cianjur No. 8 Tahun 2016; Perda kab. Cianjur No. 13 Tahun 2020; Perbup Cianjur No. 97 Tahun 2019; Perbup No. 73 Tahun 2020; Perbup Cianjur No. 97 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, Mekanisme Dan Persyaratan Penyaluran Dana Desa, Prioritas Pengunaan Dana Desa, Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa, Dan Saksi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
27 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 Tahun 2016

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perda Lutim Nomor 4 Tahun 2016.pdf

Abstrak

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 04, BD.2016/NO.04

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tenl;ratg Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2O16-2021;
Pasal 18 ayat (6) Und,ang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a27O); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); PARAF ITTEIL}" l4- s Sekdr Ass. D,tg. 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambalan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 7O4, Tanbattan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 726, Tambal:.an l*mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 47OO); 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 20O7 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 72. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOg tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor 112, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor g2, Tambahan t embaran Negara Republik Indonesia Nomor s2431; 14. Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 557g) sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir dengan Undang_ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20OS tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457g); PARAF illElr Rllllis L Sekds Ass. Bng' II i I I I I 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar PeLayanan Minimal (Lr;mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 150, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah (I*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pel,aksanaan Rencana Pembangunan Daerah (kmbaran Negara Tahun 2OO8 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2O1O tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 27, Tallnbaharr lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51O3); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2OO7 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentsng Masterpl;an Peroepatan den Peduasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 20 L l'2O25; Perahran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan p"raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tah:tn 2Ol7 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 22. 23. 24. Indonesia Tahun 2O1I Nomor31O); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tafun 2OlO tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan' Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O is PARAF HIEIL\--t Sckdr Ass. Bag' 26. Nomor 517); Peraturan tvtenteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 Lit""g-p"^u"ntukan Produk Hukum D*!"h (Berita il"g*in"p"Ulik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); I 27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1O Tahun 2OO8 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi SuLawesi Selatan Tahun 2OO8- 2028 (kmbaran Daerah Provinsi Sulawesi SeLatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan kmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2075 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1O Tahun 2OO8 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi SeLatan Tahun 2OO8-2O28 (Lcmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lcmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283); 28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2OO9 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi SeLatan Tahun 2O09 Nomor 9, Tambahan Lcmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249); 29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2O1O tcntang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Icmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2OTONomot 2l; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor O2 Tahun 2OO5 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO5-2O23 (kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor O2l sebageianalaa tel,ah diubah detrgan Peratuttl Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor O2 Tahun 2OO5 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO5-2O25 (l*mbaran Daelah IGbupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2071-2037 ll*mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7' Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1O Tahun 2OL2 terrtanrg Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (l*mbaran Daerah Kabupa'ten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7O)
MEMUTUSI(AN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN LI,.[W'U TIMUR TAHUN 2016-2021, RENCANA DAERAH Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemenntahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom' 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan ralyat daerah yang berkedudukan sebagai r:nsur penyelen ggara pemeintahan daerah' 5. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD' TNI' POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat' pengusaha/investor, pemerinta)t Pusat, pemenntah provinsi' kabupaten/kota,pemerintahandesa,dankelurahanSertaketerwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan' 6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daYa Yang tersedia. 7. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata' baik daiam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha' akses teihadap pengambilan kebijakan, berdaya saing' maupun peningkatan indeks pembangunan manusia' 8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingku ngan wilayah/daetah dalam jangka waktu BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 tertentu. 9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen Perencaraan pembangunan KabuPaten Luwu untuk periode 20 (dua Puluh) tahun PARAF Stkda Ass. Rag. pai dengan tahun 2O25. terhitung sejak tahun 20O5 His PARAF H|ER \R$ndL. Sckda Ass. L I tlag. 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi yang selanj utnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perenc€rnaan Provinsi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tdtun 2073 sampai dengan tahun 2018. 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2015 sampai dengan taltun 2O79. 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode Tahun 2O16-2O2L, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Bupati/ Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RpJM Daerah provinsi dan Nasional. 13. Visi Daerah adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pada tahun 2O2 1 . 14. Misi Daerah adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mendukung tenr.r.rjudnya visi. 15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan progran-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 16. Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. 17. Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah. 18. Satuan Keg'a Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKpD adalah SKPD lingkup Pemenntah Kabupaten Luwu Timur. 19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. 2O. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas. BAB II PERENCANAAN DAN PRINSIP PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 2 (1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupalan satu kesatuan dalam sistem perencan€ran pembangunan nasional. (2) Perencanaan Pembangr.rnan Daerah dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemaagku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. (3) Perencanaan Pembangunan Daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencara pembangunan daerah. (4) Perencanaan Pembangunan Daerah dilal<sanakan berdasarkan kondisi potensi yang dimiliki daerah sesuai dinamika perkembangan daerah nasional- Pasal 3 Perencanaan pembangunan Daerah dirumuskan dengan prinsip: a. transparan; b. responsif; c. efisien; d. efektif; e. akuntabel; f. partisipatif; g. terukur; h. berkeadilan; dan i. berkelanjutan. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4 (l) Penyusunan RPJM Daerah, dimaksudkan: a. menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunar; b. tersedianya rumusan prograrn pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Luwu Timur; c. pedoman bagi SI(PD dalam penyr-rsunan Rencana Strategis SKPD; d. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah' DPRD, swasta, dan masyarakat terhadap program-prograrn pembangunan daerah yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabuPaten; dan e. menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Ke4'a Pemerintah Daerah. (2) RPJM Daerah disusun dengan hrjuan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi segenap Lapisan masyarakat, taruts,,.a untuk lebih metnantapkan pencaPaian visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yalni "Luwu Timur Terkemuka 202 1". BAB IV RPJM DAERAH Pasal 5 (1) RPJM Daerah Tahun 21U-:I6-2C,21' memuat visi, misi, strategi, darr arah pembangunan serta program prioritas daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah, serta memperhatikan RPJM Daerah Provinsi dan Nasional. PARAT HIE Sckda LAss. t iS (2) RPJM Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai sistematika sebagai berikut: BAB I Pendahuluan BAB II Gambaran Umum Kabupaten Luwu Timur BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan Analisis Isu-lsu Strategis Visi, Misi, T\rjuan dan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Penetapan Indikator Kineqa Daerah Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Penutup BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII BAB IX BAB X BAB XI (3) Rincian mengenai sistematika RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 6 RPJM Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD dan RKpD dengan memperhatikan kondisi lingkungan Strategis di daerah serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah prcl.iode sebelumnya' BABV PEI.IYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM DAERAH Pasal 7 (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJM Daerah dengan meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan' (2) Musyawarah perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan persepakatan rancangan awal RPJM Daerah. (3) Rancangan akhir RPJM Daerah dirumuskan berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan. (4) Rancangan akhir RPJM Daerah dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJM Daerah yang sedang be{alan. Pasal 8 (1) Ddam proses penetapan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah ini, DPRD melakukan konsultasi dengan masyarakat, Pemerintah Provinsi, Kementerian Dalam Negeri nraupun pihak-pihak yang berkepentingan. (2) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah paling lama I (satu) bulan setelah ditetapkan kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Gubernur. menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RpJM Daerah masyarakat. PARAF }IIEit,\ -' '-x.( Sckda t Ass. Brg. 1) BAB VI PENGENDALI.AN DAN EVALUASI RPJM DAERAH Bagran Kesatu Pengendalian Pasal 9 (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan b. pelaksanaan rencana pembangr-rnan daerah. Pasal 10 Bagian Kedua Eva.luasi Pasal 11 (1) Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (2) Pengen.lnlian oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan, superviei dan tindak lanjut atae yang terjadi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran "g., piog** dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. (3) Pemantauan sebagaimana pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh sKpD dimaksud paaa ayat (l), meliputi ,"1fio"i target kinerja, *"*; penyerapan dana, dan keidala yang dihad.api. (4) Hasil pemantauan pelaksanaan p"go_ drr;7atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun a""r"* u""t"t laporan triwulan untuk __ disampaikan kepada Bappeda. (5) Kepala Bappeda pembangunan -"r"poir."" hasil pemantauan dan supervisi rencana kepada Bupa.ti melarui Sekretaris Daerah,'di*"a"i-;;g., rekomendasi dan langkah_langkah yang aip.Auf.a". ,r, i;;ii|. metakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan c. hasil rencana pembangunan daerah. Pasal 12 (1) Evaluasi oleh Bupati dalam pelal<sanaannya dilakukan oleh Bappeda k keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dal oleh Kepala untuk capaian Srkda Ass. B^g. PARAF IIIERA KI e sebelumnya. kinerja peLaksanaan prcgrarr- dan kegiatan SKPD (2) Evaluasi oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencena pembangunan daerah, dan pelaksanaan progrem serta kegiatan pembangunan daerah; dan b. menghimpun, menganalisis dan men5rusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah' (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21, menjadi bahan bagi pen1rusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. Pasal 13 (1) Bupati memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada DPRD dan masyarakat' (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengendalian dan evaluasi RPJM Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati' BABVII PERUBAHAN DAN PENGAWASAN RPJM DAERAH Bagran Kesatu Perubahan Pasal 14 (1) Ddam hal alasan: a. hasil tertentu rencana pembangunan daerah dapat diubah dengan pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. tedadi perubahan yang mendasar; dan/atau c. merugikan kepentingan nasional. (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup antara lain terjadinya bencana a-lam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Bagian Kedua Pengawasart Pasa.l I 5 (1) program Masyarakat dapat melaporkan proses pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka menengah yang dianggap sesuai dengan tidal (2) keten tuax peraturan perundang-undangan. Laporan dan sebagaim informasi ana yang dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan PARAF HIERAR akurat d Sckda e. ilit Ass, tI Bupati rnelalui Bappeda. an disampaikan secara terlulis I I I LK-, (3) Ketentuan tebih lanjut mengenai mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2O1O tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2015 (lembaran Daerah l(abupaten Luwu Timur Tahun 2O1O Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 17 Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini. Pasal l8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan' Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam l,embaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2016.
13

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2009

Jenis Penerimaan Pendapatan Daerah Yang di Bagikan Ke Pemerintah Desa Sebagai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Desa Dan Tata Cara Perhitungan Alokasi Dana Bagian Pemerintah Desa Kabupaten Luwu Utara

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Download :
PERBUP NO. 4 TAHUN 2009.pdf

Abstrak

JENIS PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DI BAGIKAN KE PEMERINTAH DESA SEBAGAI PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN DAN PEMERINTAH DESA DAN TATA CARA PERHITUNGAN ALOKASI DANA BAGIAN PEMERINTAH DESA KABUPATEN LUWU UTARA

2009

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 04, BD.2009/No.04

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jenis Penerimaan Pendapatan Daerah Yang di Bagikan Ke Pemerintah Desa Sebagai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Desa Dan Tata Cara Perhitungan Alokasi Dana Bagian Pemerintah Desa Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan kondisi kemampuan keuangan daerah serta kesiapan pengelolaan keuangan Pemerintahan Desa, dipandang perlu ditetapkan Jenis Penerimaan Pendapatan Daerah yang Dibagikan ke Pemerintah Desa sebagai Pcrimbangan Keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dan Tata Cara Perhitungan Alokasi Dana Bagian Pemerintah Desa Kabupaten Luwu Utara; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana climaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis Penerimaan Pendapatan Daerah yang Dibagikan kc Pemerintah Desa sebagai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dan Tata Cara Perhitungan Alokasi Dana Bagian Pemerintah Desa Kabupaten Luwu Utara.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 7) sebagaimana telah cliubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 149); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 20067 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 158); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG JENIS PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIBAGIKAN KE PEMERINTAH DESA SEBAGAI PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN DAN PEMERINTAH DESA DAN TATA CARA PERHITUNGAN ALOKASI DANA BAGIAN PEMERINTAH DESA KABUPATEN LUWU UTARA Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara. 2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 4. Desa atau yang disebut lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. 6. Alokasi Dana Bagian Pemerintah Dcsa adalah penenmaan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan Pusat dan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten yang dialokasikan ke Pemerintah Desa. 7. Tata Cara Perhitungan Penetapan Alokasi Dana Bagian Pemerintah Desa adalah sejumlah vartabel yang menjadi dasar perhitungan yang terdiri dart Jenis Pendapatan Daerah yang dibagikan ke Pemerintah Desa, Vanabel lndependen, Bobot dan Angka Bobot Desa dan Prestasi Desa dalam Pengelolaan PBB Sektor SKB. 8. Anggaran Dana Desa Minimal (ADDM) adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing desa dan dibagikan jumlah yang sama menurut asas merata. 9. Anggaran Dana Desa Proporsional (ADDP) yang diterima suatu desa ditcntukan berdasarkan perkalian total dana vartabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi Desa yang bersangkutan menurut asas keadilan. 10. Vanabel adalah indikator yang digunakan dalam menentukan Nilai Bobot Desa. 11. Nilai Bobot Desa adalah angka bobot vartabel dan indikator desa yang bersangkutan terhadap jumlah veriabel seluruh desa. Pasal 2 Ienis Penerimaan Pendapatan Daerah yang Dibagikan ke Pemerintah Desa sebagai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa tercantum dalam lampiran I (Kesatu) Peraturan ini yang merupakan bagtan yang tak terpisahkan. Pasal 3 Alokasi dana bagian Pemerintah Desa Kabupaten Luwu Utara dihitung sebagai berikut : a. Dana Alokasi Umum (DAU) dibagikan ke Pemerintah Desa sebesar 100.-6 dart jumlah Pendapatan DAU Pemerintah Kabupaten setelah dikurangi Anggaran Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung dan Tunjangan Penghasilan kepada Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) dalam APBD Kabupaten Luwu Utara; b. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor SKB, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagikan ke Pemerintah Desa sebesar 10% dart jumlahanggaran Pendapatan Pernerintah Kabupaten masing-mastng jenis pendapatan; c. Penyisihan PBB dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dibagikan ke Pemerintah Desa berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Gubemur Sulawesi Selatan. Pasal 4 Tata cara perhitungan alokasi dana bagian masing-masing Pemerintah Desa Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut : a. DAU, PBB Sektor SKB, BPHTB dan Retribusi Daerah dibagikan ke mastng-maslng Pemerintah Desa berdasarkan atas perhitungan ADD Minimal dan ADD Proporsional; b. Pajak Daerah dibagikan ke masing-masing Pemerintah Desa berdasarkan atas perhitungan ADD Minimal; c. DAU, BPHTB, PBB Sektor SKB dan Retribusi Daerah dibagikan ke masing-masing Pemerintah Desa secara merata sebesar 60% (pcrscn) yang merupakan ADD Minimal dan 40% (persen) secara proporsional yang merupakan ADD Proporsional; Pasal 5 (1) Variabel Independen, Bobot dan Angka Bobet, Indikator Variabel Independen yang digunakan dalam menentukan Nilai Bobot Desa (DB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II (Kedua) Peraturan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan. (2) Rumus Perhitungan Nilai Bobot Desa (BD) bagian Pemerintah Desa yang sumber dananya dari DAU, BPHTB dan Retribusi Daerah, menggunakan Rumus I (Kesatu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III (Ketiga) Peraturan ini dari merupakan bagian yang tak terpisahkan. (3) Rumus Perhitungan Nilai Bobot Desa (BD) bagian Pemerintah Desa yang sumber dananya dari PBB Sektor SKB, menggunakan Rumus II (Kedua) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III (Ketiga) Peraturan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan. Pasal 6 Alokasi dana bagian Pemerintah Desa Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan realisasi penerimaan di Kas Umum Daerah tahun anggaran berkenaan. Pasal 7 (1) Dana Bagian Pemerintah Desa disalurkan berdasarkan realisasi pendapatan daerah yang masuk ke Kas Umum Daerah yang besarannya untuk tiap-tiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Dana Bagian Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Pejabat Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah ke Rekening Pernerintah Desa yang ada di Bank Sulsel Cabang Masamba. (3) Dana Bagian Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Alakasi Umum, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil BPHTP, PBB Sektor SKB Kabupaten dapat disalurkan per-bulan, triwulan atau semester tergantung realisasi penerimaan masing-rnasing sumber dana pada Kas Umum Daerah dan pertimbangan lainnya. (4) Penyaluran Dana Penyisihan PBB yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan disalurkan berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi ScIatan. (5) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke Rekening Pemerintah Desa apabila anggarannya memungkinkan di dalam APBD Kabupaten Luwu Utara Tahun Berkenaan dan apabila belum memungkinkan, maka akan disalurkan pada Tahun Anggaran berikutnya. Pasal 8 (1) Pagu Sementara Alokasi Dana Perimbangan Desa Se-Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran Berkenaan ditetapkan pada Awai Tahun Anggaran Berkenaan. (2) Pagu Definitif Alokasi Dana Perimbangan Desa Se-Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran Berkenaan ditetapkan pada Akhir Tahun Anggaran Berkenaan. (3) Pagu Sementara dan Pagu Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati, Pasal 9 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupatcn Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2009.
8

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2018

Perubahan Atas Perda Kab. Kulon Progo No.6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Kulon Progo No. 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Mengubah sebagian :

PERDA Kab. Kulon Progo No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Abstrak

PAJAK - PERUBAHAN

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2018/NO.04

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Perda Kab. Kulon Progo No.6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8701 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang membatalkan Pasal 10 Ayat (2) huruf g, Pasal 34 huruf h, Pasal 43 ayat (4), dan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah karena dinyatakan bertentangan dengan Peraturan lebih tinggi, yaitu Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Lampiran huruf CC Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015
Materi Pokok: Beberapa ketentuan diubah, antara lain Pasal 10 ayat (2) huruf g, Pasal 31 Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 8 % (delapan per seratus), Pasal 34, Pasal 43 ayat (3), Pasal 49, Pasal 56, dan diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) BAB baru, yaitu BAB XA tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2018.
Jumlah Halaman: 11 HLM; Penjelasan : 2 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 1989

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/ Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor : 12 Tahun 1980
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor : 20 Tahun 1983

Download :
Perda Nomor 4 Tahun 1989 ocr.pdf

Abstrak

susunan organisasi - sekretariat wilayah - sekretariat dprd

1989

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.1989/Seri.D No.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/ Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Oktober 1988 Nomor : 061/3359/SJ perihal Pembentukan Bagian Pemerintahan Desa pada 88 Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II, surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Desember 1987 Nomor : 061.1/12140/SJ perihal Peningkat Sub Bagian ORTALA menjadi Bagian dan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Desember 1987 Nomor : 061.1/1219/SJ LITBANG perihal Pengaturan Organisasi Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor : 12 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Purbalingga yang diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor : 20 Tahun 1983 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Purbalingga dalam Peraturan Daerah;
Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor : 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1979; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 14 Tahun 1974; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130 Tahun 1978;
Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang Sekretariat Wilayah/Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, lain-lain dan penutup. Uraian lebih lanjut terdapat dalam Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 1989.
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor : 12 Tahun 1980 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor : 20 Tahun 1983 dicabut.
25 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2017.