Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 04 Tahun 2013

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK,SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI BAB III GOLONGAN RETRIBUSI BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BABV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI BAB VII WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN BAB VllI TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI BAB IX MASA RETRIBUSI Pasal BAB X KEBERATAN BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI BAB XII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XIII Kadaluarsa BAB XIV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XVI SANKS! ADMINISTRASI BAB XVII PENYIDIKAN BAB XVIII KETENTUAN PIDANA BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulukumba Nomor 04 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bulukumba

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Bulukumba

Tanggal Penetapan

21 Februari 2013

Tanggal Pengundangan

21 Februari 2013

Tanggal Berlaku

21 Februari 2013

Sumber

LEMBAR DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2013NOMOR 4

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bulukumba

Bidang

Halaman ini telah diakses 83 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda-No-4-Tahun-2013-Kab.-Bulukumba.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 04, LEMBAR DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2013NOMOR 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:	a.bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 180 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang• undangan yang lebih tinggi, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian dengan membentuk peraturan daerah; b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 ); 4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Nepotisme (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ---7, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang• Undang 12 Nomor Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan (LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438); 9. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 968, Tambahan Lembaran Negara Republikindonesia Nomor 5025); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK,SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI BAB III GOLONGAN RETRIBUSI BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BABV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI BAB VII WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN BAB VllI TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI BAB IX MASA RETRIBUSI Pasal BAB X KEBERATAN BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI BAB XII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XIII Kadaluarsa BAB XIV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XVI SANKS! ADMINISTRASI BAB XVII PENYIDIKAN BAB XVIII KETENTUAN PIDANA BAB XIX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2013. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 46

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 04 Tahun 2013

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT