Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.565 peraturan dalam 0,019 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 51 Tahun 2015

Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Download :
Pergub Sultra No.51 Tahun 2015.pdf

Abstrak

standarisasi

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 51, BD.2015 / NO.51

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara maka perlu menyusun Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Pemeritah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015.
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang - Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembarang Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Norn or 21 Tahun 2011; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010 Nomor 1);
Standarisasi Harga Satuan Barang Dan Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2015.
4 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 51 Tahun 2020

PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI KABUPATEN PONOROGO

Pengadaan Barang/Jasa

Download :
Salinan_PERBUP_No_51_Tahun_2020.PDF

Abstrak

PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD TAHUN 2020 NOMOR 51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI KABUPATEN PONOROGO

ABSTRAK:

bahwa dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak yang terkait dengan alokasi dana perimbangan bagi Pemerintah Daerah serta sebagai bentuk kepedulian dan peran Wajib Pajak terhadap penerimaan Negara, maka pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Ponorogo diwajibkan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Cabang/Lokasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Ponorogo;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
KETENTUAN UMUM; PENDAFTARAN NPWP CABANG/LOKASI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA; TATA CARA PENDAFTARAN NPWP CABANG/LOKASI; MASA BERLAKUNYA NPWP CABANG/LOKASI; KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2020.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
4 HALAMAN

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tojo Una-Una No. 51 Tahun 2016

Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una

Pengadaan Barang/Jasa

Abstrak

pos pengadaan barang pemerintah kabupaten tojo unauna

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una

ABSTRAK:

bahwa guna menunjang kelancaran dan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan barang/jasa, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una; bahwa Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una disusun dengan asas efektif, efisien, transparan, akuntabel, dinamis, mudah dipahami dan diterapkan untuk menjadi pedoman bagi seluruh pihak yang melakukan proses kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una;
UU Nomor 32 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Serangkaian tahapan kegiatan yang bersifat baku dan ditetapkan dalam rangka pelaksaan tugas pokok dan fungsi seluruh unsur yang terkait dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2016.
4 halaman; Lampiran 14 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo No. 51 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Boalemo No. 32 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo

Abstrak

perubahan atas peraturan bupati boalemo nomor 32 tahun 2012 tentang unit layanan pengadaan di lingkungan pemerintah kabupaten boalemo

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2013/NO.51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Boalemo ini adalah UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.12 Tahun 2008; PP No.58 Tahun 2005; PP No.41 Tahun 2007; PP No.106 Tahun 2007; PP No.54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.70 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Perda Kab.Boalemo No.1 Tahun 2012; Perbup Boalemo No.4 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan atas peraturan bupati boalemo nomor 32 tahun 2012 tentang unit layanan pengadaan di lingkungan pemerintah kabupaten boalemo termasuk didalamnya mengatur tentang kedudukan dan fungsi unit layanan pengadaan barang/jasa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 6 halaman dengan lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 51 Tahun 2017

Kebijakan Probity Audit Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen

Pengadaan Barang/Jasa

Download :
51. Perbup No 51 TH 2017.pdf

Abstrak

PENGADAAN-BARJAS

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD No 51/2017

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Probity Audit Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang kementerian/lembaga/ institusi dan pemerintah daerah diwajibkan melakukan pengawasan terhadap pejabat pembuat komitmen dan unit layanan pengadaan/pejabat pengadaan di lingkungan masing-masing; b. bahwa pengawasan dilakukan dengan menciptakan sistem pengendalian intern atas pengadaan barang/jasa dengan tujuan mendeteksi dan mencegah (early warning system) atas kemungkinan penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebiiakan Probity Audit dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa di Linglungan Pemerintah Kabupaten Sragen;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupasi, Kolusi dan Nepotime; 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kompsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nornor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 8. Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Nomor 362/k/d4/2012 tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang : - Ketentuan Umum - Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup - Kebijakan Probity Audit - Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017.
8 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 51 Tahun 2022

Kebijakan Probity Audit Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Barang/Jasa

Download :
PERBUP 51 2022.pdf

Abstrak

KEBIJAKAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 511

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Probity Audit Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa

ABSTRAK:

a . b ah w a be r dasarkan ke t e n t uan P asal 2 ay at ( 1) , M ent eri , K epala Le mb a g a , Ke pala D a e rah w a j ib mel akukan pe n g a w asan Pe n g ad aan B aran g /J asa melalui A parat Pe nga w asan I nt e rn Pemerintah ( AP I P ) Kemen t e rian , Le mb a g a / Pemerin t ah D a e rah m as i ng - masing Pe raturan B a d an Pe nga w asan Ke ua ngan d an Pembangunan N omo r 3 T ahun 2 0 1 9 te n t ang Pedoman Pe n g a w asan I nt e rn atas Pengadaan B arang /J asa Pemerin t ah ; b . b ahwa dalam rangk a pelaksanaan pr o s e s pengad aan b arang / j asa di K abupat e n M una dipe r l ukan penga w asan i n t e rna l, se h i n gga d a p at t e r cipta p r o s e s pengad aan b arang / j a sa y an g be rsih, trans paran dan be rtanggu n gj a w ab y ang dil akukan deng an me ncip t akan si st em pe n ge ndal i an i n t e rn atas pengad aan b arang / j a sa dengan tu j uan me nde t e ks i d an me n cegah a tas kemun gki nan pe n yimpangan d a l am p r o s e s pengad aan b arang / j a sa ; c. b ah w a be r d asarkan pertimban g an seba g a imana dimaksud p a d a huruf a d an b, pe r l u me ne ta pkan Pe rat u r an B upa ti Muna tentang Kebijakan Probity Audit dalam proses Pengadaan Barang/ Jasa;
1 . P asal 1 8 a y at ( 6 ) U ndang - U ndan g D asar N egara Repub li k I ndo n e s i a T ahun 1 945 ; 2 . U n d ang -U ndan g N omo r 2 9 T ahun 1 959 t e n t an g Pemben t ukan D a e rah Ti ngkat I I di S ula we s i ( Le mbaran N eg ara R epub lik I ndo ne s i a T ahun 1 959 N omo r 7 4, T ambahan Le mbaran N eg ara R epub lik I ndo ne s i a N omo r 1 8 22 ) ; 3 . U ndan g-U n dan g N omo r 2 8 T ahun 1 999 t e ntang Pe n yele n gg ara N egara y an g B ers i h d an B ebas d a ri Ko rups i, Kol us i d an N epotisme ( Lembaran N egara R epubli k I ndo ne s i a T ahun 1 999 N omo r 75, T ambahan Le mbaran N eg ara Repub lik I ndones i a N omo r 3 851) ; 4. U ndang -U ndang N omo r 1 7 T ahun 2 003 t e n t ang Ke uangan N eg ara ( Lembaran N eg ara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 003 N omo r 4 7, T ambahan Le mbaran N eg ara Republi k I ndo nes ia · N omo r 4286 ) ; 5. U n dan g -U ndang N omo r 1 T ahun 2 004 t e ntan g Pe r be ndaharaan N eg ara ( Le mbaran N egara R epub li k I ndo n es i a T ahun 2 004 N omo r 5, T ambahan Le mbaran N eg ara N omo r R epubli k I ndo n es i a 4355 ) ; 6. U ndang-U ndan g N omo r 1 2 T ahun 2 0 11 te n t ang Pembe nt ukan Pe rat u r an Pe rundan g- un d ang an ( Le mbaran N egara Repub li k I ndo n e s i a T ahun 2 0 11 N omo r 8 2, T ambahan Le mbaran N egara Repub li k I ndo nes i a N omo r 5234 ) seba gaimana t el ah d iubah de n g an U ndan g-U ndang N omo r 1 5 T ahun 2 0 1 9 t e ntang Pe rubahan atas U ndang-U ndang N om o r 1 2 T ahun 2 0 11 t e ntan g Pemben t ukan Pe ra t u r an Pe rundang - undangan ( Le mbaran N egara R epub lik I ndone s i a T ahun 2 0 1 9 N omor 1 83, T ambahan Le mb aran N eg ara Republik I ndo n e s i a N omo r 6389 ) ; 7. U n d a ng-U ndan g N omo r 2 3 T ahun 2 0 1 4 t e n t ang Pemerin t ahan D a e r ah ( Lembaran N egara R epub li k I ndone s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 44, T amb ahan Le mb aran N egara Re buplik I n done s i a N omo r 5587 ) seba gaimana t elah diubah bebe ra p a kali t e r akhir de n g an U ndan g-U ndan g N omo r 1 T ahun 2 022 t e nt ang H ubun gan Ke uangan an t ara Peme r i n t ah P usat dan Pemerintahan D a e rah ( Lemb aran N eg ara R epublik I n done s ia T ahun 2 022 N omo r 4, T ambahan Le mbaran N egara I ndone s i a N omo r 6757 ) ; 8. U n d ang -U ndang N omo r 3 0 T ahun 2 0 1 4 t e n t ang A dmi n i stras i Pemerint ahan ( Lembaran N egara R epublik I ndones i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 29, T ambahan Le mbaran N egara R epub lik I ndo n e s i a N omo r 560 1) seba gaimana t elah diubah dengan U n dan g-U ndan g N omo r 1 1 T ahun 2 020 t e n t ang Cip t a Kerj a ( Lembaran N egara Republik I ndo nes i a T ahun 2 020 N om o r 2 45, T ambahan Le mbaran N eg ara I ndo n e s i a N omo r 6 573 ) ; 9. U ndan g-U n dang N omo r 1 T ahun 2 022 t e n t an g H ubun gan Ke uan gan an t ara Pemerin t ah Pu s at d an Pemerin t ahan D a e rah ( Lemb aran N eg ara Republi k I ndo n e s i a T ahun 2 022 N omo r 4, T ambahan Le mb aran N ega ra N omo r Repub li k I nd o n e s i a 6757 ) ; 1 0 . Pe r a t u r an Pemerin t ah N omo r 6 0 T ahun 2 008 t e ntan g S ist em Pe n ge ndali an I nt e rn Pemerintah ( Lembaran N egara Republik I ndo ne s i a T ahun 2 008 N omo r 1 27 , T ambahan Le mbaran N egara R epublik I ndone s i a No m o r 4 890 ) ; 1 1 . Pe raturan Pemerin t ah N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 7 t e n t an g Pembi naan d an Pe n gawasan Pe n yele n gg araan Pemerintah D a e rah ( Le mb aran N eg ara R epubli k I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 7 N omo r 7 3, Tambahan Le mbaran N eg ara R epublik I n dones i a N omo r 6 041) ; 1 2 . Pe raturan Pemerintah N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 9 t e n t an g Pe ngelol aan Ke uan g an D a e rah ( Lemb aran N egara R ep ubli k I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 42, T ambahan Le mbaran N eg ara R epublik I ndones i a N omo r 6322 ) ; 1 3 . Pe rat u ran P r e s i den N omo r 1 6 T ahun 2 01 8 t e nta ng Pe n g ad aan B arang /J asa Pemerin t ah ( Lemb aran N eg ara Repub lik I ndone s i a T ahun 2 0 1 8 N omo r 3 3 ) se ba gaimana t elah di ubah de n g an Pe raturan Pre s iden N omo r 1 2 T ahun 2 021 t e n t an g Pe r ubahan atas Pe rat u ran Pre s iden N omo r 1 6 T ahun 2 0 1 8 t e n tang Pe n g adaan B a rang / J asa Pemerintah ( Le mb aran N eg ara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 021 N omo r 63 ) ; 1 4 . Pe ratu ran M en t e ri D alam N ege ri Nomo r 80 T ahu n 2 0 1 5 t e ntan g Pembentukan Pro duk H ukum D a e rah ( Beri ta N egar a Rep ublik I ndo n e s i a T ahun 2 01 5 No m o r 1 83 ) seb a g aimana t el ah diubah den gan Pe ratu ran M en t e r i D alam N ege ri N omo r 1 20 T ahun 2 0 1 8 t e ntan g Pe rubahan atas Pe raturan M ent e ri D alam N egeri No mo r 80 T ahun 2 0 1 5 t e n tang Pembe ntukan Pro duk H ukum D a e rah ( Beri ta N egara Rep ublik I nd o n e s i a T ahun 2 0 1 8 N omo r 1 57 ) ; 1 5 . Pe ratu r an M e nt eri D alam N egeri N omo r 7 7 T ahun 2 020 te n t ang Pedom an Te kni s Pe n gelol aan K e ua ngan D a e rah ( Berita Negara Repub lik I ndo n e s i a T ahun 2 021 N omo r 1 78 1) ; 1 6 . Pe ra t u r an B a dan Penga w asan Ke uan gan d an Pembangunan N omo r 3 T ahun 2 0 1 9 t e ntang Pedoman Pe n g a w asan I nt e rn a tas Pe ngad aan B arang /J asa Pemerin t ah ( Beri t a N egara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 6 9 ) ; 1 7 . Pe raturan D a e r ah Kabupat e n M una Nom o r 6 T ahun 2 01 6 t e ntang Pembent ukan d an S usunan Pe rangkat D a e rah Kabupat e n M una ( Le mbaran D a e r ah Kab up ate n M una T ahun 2 0 1 6 N omo r 6, Tambahan Le mbaran D a e rah Kabupaten M una Nom o r 6 ) seb a gaiman a t el ah diubah dengan Pe ratu r an D a e rah Kabupat e n M una Nomo r 2 T ahun 2 021 t e ntang Pe rubahan atas Pe ratu r an D a e rah K abupat e n M una Nom o r 6 T ahun 2 0 1 6 tentan g Pemben t ukan dan S usunan Pe rangkat D a e rah Kabupat e n M una ( Le mb aran D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 021 No m o r 2 , Tambahan Le mbaran D a e rah Kabupat e n M una Nomo r 2 ) ;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEBIJAKAN PROBITY AUDIT BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.
9

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 51 Tahun 2022

Analisis Standar Belanja

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

PERWALI Kota Banjar No. 41 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Kota Banjar

Download :
PERWALI No 51 Tahun 2022 , Kota Banjar.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 51 Tahun 2022

Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengajuan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 51 Tahun 2017

KODE ETIK PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH

Pengadaan Barang/Jasa Sistem Pengendalian Intern

Download :
2uCFxdV1lYSYM3etwzngityxv.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 51 Tahun 2016

PELAKSANAAN SISA PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN YANG DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

Pengadaan Barang/Jasa

Download :
PERBUP_51_2016.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2022.