Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam
Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan
Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Tata Cara
Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap
Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah dalam Peraturan
Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam
Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan
Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan
Produk Hukum Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk
mengkonfirmasi validitas NPWP dan kepatuhan
pemenuhan terhadap pemenuhan kewajiban Pajak
Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2019.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 69 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klasifikasi dan Besaran Nilai Jual Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah dan Bangunan Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 79 Tahun 2012 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Klasifikasi dan Besaran Nilai Jual Objek Pajak Permukaan Bumi Berupa Tanah dan Bangunan Tahun 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi dan Besaran Nilai Jual Objek Pajak Permukaan Bumi Berupa Tanah dan Bangunan Tahun 2020.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.03/2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 72 Tahun 2012; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 79 Tahun 2012; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang Klasifikasi dan Besaran NJOP Bumi sebagai dasar pengenaan PBB-P2 pada masing-masing Desa/Kelurahan se-Kabupaten Pekalongan tercantum dalam Lampiran I. Klasifikasi dan Besaran NJOP Bangunan disusun berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Klasifikasi dan Besaran NJOP atas Bumi dan Bangunan yang diperoleh berdasarkan Penilaian Individual sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 69 Tahun 2019
TA 2019-KAMPUNG-DAERAH-RETRIBUSI-PAJAK-HASIL-BAGI-DANA-ALOKASI-PERUBAHAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2018 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETIRBUSI DAERAH UNTUK KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Berdasarkan Perda No.18 Tahun 2019 tentang Perubahan APBD Kab. Berau Tahun 2019, dimana bantuan keuangan kepada Pemerintah Kampung berupa Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (DBH-PD) mengalami penambahan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Kampung Tahun Anggaran 2019
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.20 Tahun 2018; Perda Kab. Berau No.4 Tahun 2015; Perda Kab. Berau No.18 Tahun 2019; Perbup Berau No.1 Tahun 2015; Perbup Berau No.62 Tahun 2018; Perbup Berau No.65 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Kampung Tahun Anggaran 2019, termasuk juga diatur tentang ketentuan yang berubah: Pasal 2 diubah; Pasal 4 diubah; Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2019.
Peraturan yang Diubah: Perbup No.65 Tahun 2018
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 68 Tahun 2019
TA 2019-TRIWULAN-DAERAH-RETRIBUSI-PENERIMAAN-TARGET-PERUBAHAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Adanya perubahan beberapa target Retribusi Daerah sehingga Perbup No.33 Tahun 2019 tentang Target Penerimaan Retribusi Daerah Per triwulan Tahun Anggaran 2019 perlu diubah, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 33 Tahun 2019 tentang Target Penerimaan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2019
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; Perda Kab. Berau No.7 Tahun 2010; Perda Kab. Berau No.8 Tahun 2010; Perda Kab. Berau No.2 Tahun 2011; Perda Kab. Berau No.5 Tahun 2011; Perda Kab. Berau No.6 Tahun 2011; Perda Kab. Berau No.13 Tahun 2011; Perda Kab. Berau No.19 Tahun 2011; Perda Kab. Berau No.20 Tahun 2011; Perda Kab, Berau No.22 Tahun 2011; Perda Kab. Berau No.27 Tahun 2011; Perda Kab. Berau No.1 Tahun 2012; Perda Kab. Berau No.5 Tahun 2012; Perda Kab. Berau No.7 Tahun 2012; Perda Kab, Berau No.3 Tahun 2014; Perda Kab. Berau No.5 Tahun 2015; Perda Kab. Berau No.11 Tahun 2018; Perbup Berau No.60 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 33 Tahun 2019 tentang Target Penerimaan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2019, termasuk juga diatur tentang perubahan Ketentuan lampiran dalam Perbup No.33 Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2019.
Peraturan yang Diubah: Perbup No.33 Tahun 2019
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 66 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD Tahun 2019 No.66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Online Atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 64 Tahun 2019
PERBUP Kab. Purbalingga No. 82 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Purbalingga
PERBUP Kab. Purbalingga No. 108 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Purbalingga
PERBUP Kab. Purbalingga No. 81 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Purbalingga
PERBUP Kab. Purbalingga No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Purbalingga
Mengubah
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Purbalingga
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian
Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu jabarkan secara
terperinci penggunaannya, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Purbalingga;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Purbalingga.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016.
Peraturan ini mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Purbalingga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Purbalingga
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 64 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD.2019/NO. 64, TBD 2019, LL SETDA KAB. MALUKU TENGGARA : 4 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak PBB-P2 diatur dengan Peraturan Bupati. NJOP di Kabupaten Maluku Tenggara saat ini masih rendah serta tidak sesuai dengan kondisi riil/nilai pasar wajar, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.03/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
Lampiran 43 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 63 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD Kabupaten Pati Tahun 2019 No. 63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 105 Tahun 2017
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan optimalisasi
pemungutan pajak daerah, maka Peraturan Bupati Pati
Nomor 105 Tahun 2017 tentang Sistem Online Pajak
Daerah, perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 105 Tahun
2017 tentang Sistem Online Pajak Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 54)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Pati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 110);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2011 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 132);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2011
tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 10);9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2013
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati
Nomor 66) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2013
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati
Nomor 97);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 105 Tahun 2017 tentang
Sistem Online Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2017 Nomor 105).
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Atas Perbup Pati No. 105 Tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 63 Tahun 2019
Pajak dan Retribusi DaerahPerpajakanAir, Sistem Penyediaan Air Minum
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Temanggung No. 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2011 tenang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2011 tenang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman perhitungan Harga Dasar Air untuk menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah serta untuk memberikan kemudahan, kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemungutan Pajak Air Tanah, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah perlu diubah; bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 3, perubahan Pasal 6, penyisipan Pasal 6A, penyisipan Bab VIII A dan Pasal 9A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2019.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2011 diubah.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 62 Tahun 2019
PERBUP Kab. Kendal No. 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal
PERBUP Kab. Kendal No. 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal
Mengubah
PERBUP Kab. Kendal No. 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal. Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal
insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah - pemberian dan pemanfaatan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD.2019/NO.63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemberian
insentif pajak dan retribusi daerah dalam rangka
meningkatkan kinerja pemungutan pajak dan retribusi
daerah sebagai pendapatan asli daerah, maka sesuai Nota
Dinas Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal
Nomor : 973/6176/2019 tanggal 21 Oktober 2019 Perihal
Penyampaian Konsep Peraturan Bupati Kendal tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76
Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal, Peraturan
Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15
Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten
Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Kendal Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kabupaten Kendal, dipandang sudah tidak sesuai dengan
kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76
Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada huruf a Pasal 5 dan penghapusan huruf c, perubahan pada huruf a Pasal 6 dan huruf a Pasal 7.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2019.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 diubah.
5 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
