PERWALI Kota Bekasi No. 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 124, BD 2021/Nomor 124 Seri D
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 124 Tahun 2023
PERBUP Kab. Konawe Selatan No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Konawe Selatan
PERBUP Kab. Konawe Selatan No. 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Konawe Selatan
Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pengelolaan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2013 Nomor 16).
Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 11 tentang Tata Cara
Pemungutan Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Tahun 2021 Nomor 11).
Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Tahun 2021 Nomor 10).
Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Ketetapan dan Kringanan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 14).
Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 35 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Retribusi Jasa Kepelabuhanan Kegiatan Pengapalan
Terminal Umum di Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 35).
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 124, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 124
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Umum Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 08
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Ketentuan mengenai tata cara pemungutan pajak daerah dan
Retribusi Daerah diatur dengan peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 08 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 05).
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Pajak Official Assesment
BAB III Pajak Self Assesment
BAB IV Retribusi
BAB V Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan
Pembayaran atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi, dan/atau Sanksinya
BAB VI Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak
BAB VII Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Retribusi
BAB X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Tekhnis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 14);
b. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 15);
c. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 30);
d. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 16);
e. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Tarif Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 11);
f. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 29);
g. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 11);
h. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 10);
i. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2014 Nomor 29);
j. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Ketetapan dan Keringanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 Nomor 14);
k. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Retribusi UPTD Peralatan Dinas P.U Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 23);
l. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Pengelolaan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 31);
m. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Retribusi Jasa Kepelabuhanan Kegiatan Pengapalan Terminal Umum di Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 35);
n. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tera/Tera Ulang (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 8);
o. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penyederhanaan dan Keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Wilayah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 43);
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah
86
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 125 Tahun 2016
Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 125, BD Tahun 2016/No.125
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui swakelola; bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan swakelola agar dapat berjalan secara efektif dan efisien perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang tata cara swakelola di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentan tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Swakelola di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang merupakan pedoman pelaksanaan Swakelola bagi Perangkat Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
127 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 125 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Informasi Jabatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Adanya perubahan nomenklatur jabatan struktural dan jabatan pelaksana serta penambahan nomenklatur jabatan fungsional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin perlu dilakukan penyesuaian. Informasi Jabatan perlu ditetapkan dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektifitas kerja sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna secara maksimal.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2010; Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2011; Permendagri Nomor 35 Tahun 2012; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permenpan RB Nomor 41 Tahun 2018; Perda Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014; Perda Nomor 7 Tahun 2016.
Informasi jabatan ditetapkan untuk membantu manajemen dalam upaya pembinaan, penyempurnaan dan penataan di bidang Kelembagaan, Kepegawaian, dan Ketatalaksanaan bagi terselenggaranya tugas umum pemerintahan. Penyusunan informasi jabatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta kebutuhan dan kemampuan daerah. Informasi jabatan dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2019.
6 halaman; Lampiran 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 125 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Persiapan Kota Raja Kecamatan Riung
ABSTRAK:
a. bahwa pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Ngada telah melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa di wilayah Kabupaten Ngada; b. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa Persiapan Kota Raja, telah diperoleh kesepakatan antar desa terkait dengan batas wilayah administrasinya; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Persiapan Kota Raja Kecamatan Riung
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Peraturan Bupati Ngada No. 46 Tahun 2016
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. Batas Desa; V. Cakupan Wilayah Administrasi; VI. Luas Wilayah; VII. Peta Batas Wilayah; VIII. Ketentuan Lain-Lain; IX. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
7 halaman; 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 125 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, telah ditetapkan Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan dan
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja serta
eselonisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b di atas perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman tugas, fungsi, dan tata
kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Bandung.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70
Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 97 Tahun 2021
Terdiri dari 22 pasal, 6 bab yaitu ketentuan umum, tugas pokok, fungsi dan sub tugas, tata kerja, kepegawaian, pembiayaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2021.
mengatur mengenai pedoman tugas, fungsi, dan tata kerja dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kabupaten bandung
25 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 125 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan
yang baik (Good Governance) dan bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme disamping dilakukan pengawasan intern oleh
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, juga diperlukan
adanya peran serta masyarakat dalam bentuk pengawasan
oleh masyarakat; bahwa untuk menjamin kepastian penanganan dan
memberikan kesamaan persepsi dan tindakan dalam
pemeriksaan pengaduan masyarakat, maka perlu disusun
pedoman mekanisme pemeriksaan pengaduan masyarakat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemeriksaan Pengaduan
Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan dan Sasaran
Bab III Asas-Asas, Ruang Lingkup, Sumber dan Tahap Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat
Bab IV Pengadministrasian/Penatausahaan Pengaduan Masyarakat
Bab V Telaah dan Konfirmasi Informasi
Bab VI Persiapan Pemeriksaan
Bab VII Pelaksanaan Pemeriksaan
Bab VIII Pelaporan Hasil Pemeriksaan
Bab IX Jangka Waktu Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat
Bab X Perlindungan Pelapor dan Terlapor
Bab XI Etika dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat
Bab XII Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Bab XIII Pemantauan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat
Bab XIV Pembiayaan
Bab XV Ketentuan Lain-Lain
Bab XVI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 20 Tahun 2013 dicabut.
37 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 125 Tahun 2015
PERGUB Prov. DIY No. 32 Tahun 2009 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Dalam Pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Gubernur DIY No. 32 Tahun 2009 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Dalam Pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 125 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 125, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 51033
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2017, Tahap I
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan adanya permohonan penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang diajukan oleh wajib pajak pemilik kendaraan bermotor, agen pemegang merek atau importir umum atas jenis dan merek kendaraan bermotor tahun pembuatan 2017 yang data jenis, merek dan tipenya belum tercantum dalam Lampiran Pergub No. 81 Tahun 2017, maka perlu penetapan dengan Pergub.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 28 Tahun 2017; Perda No. 6 Tahun 2010; Perda No. 8 Tahun 2010; Perda No. 9 Tahun 2010; serta Pergub No. 81 Tahun 2017.
Peraturan ini berisi tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagai penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN KB yang belum tercantum dalam Lampiran Pergub No. 81 Tahun 2017, Tahap I.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
PERGUB ini terdiri atas 5 hlm, termasuk 2 hlm Lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 125 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
