PERBUP Kab. Kendal No. 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Kendal
Mengubah
PERBUP Kab. Kendal No. 32 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Kendal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan
Pendidikan bagi peserta didik di Kabupaten Kendal, maka
Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten
Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Kendal Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten
Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang
sehingga perlu diadakan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40
Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik
Baru di Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2021
tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Kendal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2023.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2021 diubah.
31 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maros Nomor 19 Tahun 2023
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KABUPATEN MAROS
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023 NOMOR 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KABUPATEN MAROS
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ( 1) Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/ atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Maros.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses terhadap Ciptaan bagi Penyandang
Disabilitas dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku, Audio, dan Sarana Lainnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1687);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulwesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahn Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 289);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Maras Tahun 2016 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maras Nomor 8 Tahun 201 7 tentang Kabupaten Layak Anak Kabupaten Maros Tahun 2017 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 8).
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN
BAB III : RUANG LINGKUP
BAB IV : PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
BAB V : AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS
BAB VI : UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG PENDIDIKAN
BAB VII : HAK DAN KEWAJIBAN
BAB VIII : KERJA SAMA DAN KEMITRAAN
BAB IX : PEMBINAAN
BAB X : MONITORING DAN EVALUASI
BAB XI : PENGHARGAAN DAN SANKSI
BAB XII : PEMBIAYAAN
BAB XIII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2023.
21
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon Nomor 19 Tahun 2023
Pengelolaan - sumbangan - dari - siswa - orang - tua/wali - siswa - alumni - dan - pihak - lain - pada - satuan - pendidikan - yang - diselenggarakan - pemerintah - daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Sumbangan dari Siswa, Orang Tua/Wali Siswa, Alumni, dan Pihak Lain pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 10 Pemerintah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Replublik Indonesia 75 Tahun 2016 untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 35 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sumbangan dari Siswa, Orang Tua/Wali Siswa, Alumni, dan Pihak Lain pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengna UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 18 Tahun 2022; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022; Permendikbud No. 44 Tahun 2012; Permendikbud No. 75 Tahun 2016; Perda Kab. Cirebon No. 13 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Cirebon No. 4 Tahun 2019.
Peraturan ini mengetur tentang Pengelolaan Sumbangan dari Siswa, Orang Tua/Wali Siswa, Alumni, dan Pihak Lain pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, dan Asas, Mekanisme Penggalangan Dana, Penggalangan dana melalui sumbangan, Pelaporan, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2023.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengna UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 18 Tahun 2022; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022; Perda Kab. Cirebon No. 13 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Cirebon No. 4 Tahun 2019.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang edoman dan Tata Cara Pengelolaan Pemberian Dana Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Berupa Insentif (
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengelolaan Pemberian Dana Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Berupa Insentif
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualifikasi serta kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu diberikan dana pengembangan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan Pemberian Dana Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Berupa Insentif (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Nomor 9), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar merupakan
upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa
sebagairnana diamanatkan oleh Pembukaan Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa untuk memastikan penerirnaan peserta didik pada
satuan pendidikan dasar dilakukan secara objektif,
transparan, dan akuntabel serta tersalumya sernua calon
peserta didik baru pada setiap jenjang pendidikan
dibutuhkan penyesuaian ketentuan mengenai penerimaan
peserta didik pada satuan pendidikan dasar; bahwa Peraturan Bupati Grobogan Nornor 12 Tahun 2021
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Tarnan
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah
Pertama belurn mengakomodir perkembangan kebutuhan
untuk mengoptimalkan layanan pendidikan, sehingga
perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu
menetapkan Peraruran Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak
Kanak, Sekolah. Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 4 dan perubahan Pasal 26.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2023.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 diubah.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (7), Pasal 18 ayat 4), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29
ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kriteria Penerima Fasilitasi, Pendanaan, Bentuk dan Tata Cara Pemberian Fasilitasi untuk Mendukung Pesantren dalam Menyelenggarakan Fungsi Pendidikan, Bentuk dan Tata Cara Pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat, Fasilitasi atas Inisiatif Pmerintah Daerah, Monitoring dan Evaluasi dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2023.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 18 Tahun 2023
TATA KELOLA ABSENSI ONLINE PEGAWAI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN TELUK WONDAMA
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD. No. 2023/18, LL Kab Teluk Wondama: 9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA KELOLA ABSENSI ONLINE PEGAWAI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN TELUK WONDAMA
ABSTRAK:
Bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dalam tata Kelola pemerintahan (e-Govemment), dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pemanfaatan TIK di Lingkungan Pemerintah Daerah, salah satunya diwujudkan melalui Absensi Online Pegawai guna menjamin ketaatan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk masuk kerja dan mematuhi ketentuan jam kerja, sehingga penyelenggaraan pelayanan kepada Masyarakat dapat dioptimalkan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Kabupaten Teluk Wondama ini mengatur mengenai Tata Kelola Absensi Online Pegawai pada Satuan Pendidikan kabupaten Teluk Wondama
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2023.
.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2023/2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak,
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah
Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan untuk
mendorong peningkatan akses layanan pendidikan serta
menetapkan zonasi pada pelaksanaan penerimaan peserta
didik baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak,
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Tahun
Pelajaran 2023/2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Tata Cara PPDB
Bab V Perpindahan Peserta Didik
Bab VI Pelaporan dan Pengawasan
Bab VII Sanksi
Bab VIII Ketentuan Lain-Lain
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan kesempatan seluasluasnya
bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh
layanan pendidikan pada satuan pendidikan di daerah,
perlu dilaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru;
bahwa agar pelaksanaan Penerimaan Peserta. Didik Baru
dan Peserta Didik Pindahan pada Satuan Pendidikan
Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama berjalan secara objektif, transparan,
akuntabel dan dilakukan tanpa diskriminasi perlu
menetapkan Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru
Kabupaten Pemalang; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak,
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah
Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan,
menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyusun dan
menetapkan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru
dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan
Menteri ini; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta
Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan
Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Pemalang;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang - Undang· Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Daya Tampung dan Rombongan Belajar, Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru, Pendataan Ulang dan Pemutakhiran Data, Perpindahan Peserta Didik, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2023.
90 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdea, Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan Merdeka Belajar dari . Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia melalui Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan yang bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya dan bahwa arah kebijakan sebagai mana dimaksud pada huruf a sejalan dengan Visi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir "PALI SERASI NIA" yang berkaitan dengan pendidikan dijabarkan pada misi yang kelima "Mengembangkan sumber daya insani berkualitas dan lingkungan sosial budaya yang kompetitif dan religius".
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Republik Indonesia No 20 Tahun 2003; UU Republik Indonesia No 14 tahun 2005; UU No 7 Tahun 2013; UU Republik Indonesia No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No 4 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 57 Tahun 2021; Peraturan Presiden Republik Indonesia No 87 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia No 40 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia No 5 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia No 7 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia No 16 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia No 21 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia No 26 Tahun 2022; Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Sekolah Penggerak adalah satuan PAUD, SD, dan SMP yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak. Diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, sasaran dan pelaksanaan, program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data, program guru penggerak, pemantauan dan evaluasi, capaian keberhasilan, pembiayaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2023.
20 hlm, Lampiran : 2 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
