Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomer 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan Pengelolaan Pajak Hiburan, guna meningkatkan pendapatan asli Daerah perlu diatur Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan,bahwa Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau,bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 69 Tahun
1958,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ,Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016,Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011,
Pasal 1 Ketentuan Umum
Pasal 29 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
asal 28 Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2022.
25 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 38 Tahun 2022
PERBUP Kab. Tabalong No. 64 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa, Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa dan Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Atau Kabupaten Kepada Desa Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Penetapan Alokasi Dana hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa, Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa dan Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten Kepala Desa Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa sehubungan adanya perubahan realisasi Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Atau Kabupaten Kepada Desa, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa, Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa dan Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Atau Kabupaten Kepada Desa Tahun Anggaran 2022;bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa, Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa dan Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa Tahun Anggaran 2022.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020;Undang-undang Nomor 1 tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal, dan Trasmigrasi Nomor 7 Tahun 2021;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2018;Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2018;Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2021;Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021;Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021;Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa dan Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Atau Kabupaten Kepada Desa Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2022.
28 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 38 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 123
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak yang
mengajukan permohonan keberatan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan yang mengatur mengenai pengajuan dan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; bahwa sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah, tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 55 Tahun 2016; Perda Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan ini meliputi cara pengajuan keberatan, pencabutan surat keberatan, dan penyelesaian keberatan PBB P2
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2022.
-
-
41
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 37 Tahun 2022
PERBUP Kab. Blora No. 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
PERBUP Kab. Blora No. 68 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Blora Nomor 23 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan pengaturan pajak secara
berkeadilan bagi masyarakat selaku subjek pajak, maka
dalam mengenakan tarif pajak dimaksud perlu
dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan/
kondisi masyarakat; bahwa untuk memenuhi kebutuhan dalam pengenaan
pajak berupa bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan bagi penerima hibah wasiat dan waris yang
tidak mampu, maka perlu dilakukan pengaturan
mengenai pemberian pengurangan pajak dimaksud;
bahwa Peraturan Bupati Blora Nomor 23 Tahun 2011
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Bupati Blora Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 23 Tahun
2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan masih
memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung
kebutuhan hukum masyarakat mengenai
penyelenggaraan pemungutan pajak dimaksud, sehingga
perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Bupati Blora Nomor 23 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2022.
Peraturan Bupati Blora Nomor 23 Tahun 2011 diubah.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 37 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 122
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum dalam proses Penghapusan Piutang Pajak serta berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (9) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 55 Tahun 2016; dan Perda Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021.
Peraturan mengenai tata cara penghapusan piutang pajak meliputi pengelolaan Piutang PBB P2 dan Penghapusan piutang dan penetapan besarnya penghapusan piutang PBB P2.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2022.
-
-
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD Tahun 2022 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghapusan Sanksi Administratif, Keringanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Serta Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pajak Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat Kabupaten Tangerang akibat dampak pandemi Corona Virus Dsease 2019, perlu untuk memberikan stimulus pembayaran pajak daerah; bahwa insentif pembayaran pajak daerah sebagaimana
diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak Daerah Sebagai Akibat Pandemi Corona Vints Disease 20 19 hanya mengatur pemberian insentif pembayaran pajak sampai dengan bulan Juni 2022, sehingga perlu diganti.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 55 Tahun 2016; Perda No. 2 Tahun 2021
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penghapusan Sanksi Administratif Bab III Keringanan BPHTB Bab IV Penentuan Kembali Jatuh Tempo Pembayaran PBB-P2; Bab V Ketentuan Lain-Lain Bab VI Ketentuan Peralihan Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2022.
Perbup ini mencabut Peraturan Bupati Tangerang Nomor 5 Tahun 2022
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI
PEMBAYARAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN
PAJAK PARKIR SECARA ONLINE DI KABUPATEN NGANJUK
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa daiam upaya mendukung peningkatan optimalisasi
Pendapatan Daerah serta daiam rangka penggalian potensi
objek dan subjek Pajak Daerah yang berdampak terhadap
penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka perlu dilakukan
pelaksanaan penggunaan alat perekam data transaksi
pembayaran Pajak Daerah kepada Wajib Pajak secara online;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pelaksanaan Penggunaan Alat Perekam Data
Transaksi Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Hiburan dan Pajak Parkir Secara Online di Kabupaten
Nganjuk.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 22; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun
2010; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur mengenai Pelaksanaan Penggunaan Alat Perekam Data
Transaksi Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Hiburan dan Pajak Parkir Secara Online di Kabupaten
Nganjuk. meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; Tata Cara Pemasangan Mat dan/atau Sistem Teknologi Informasi
atau Sistem Perekam Data Transaksi Pembayaran Wajib Pajak; Pemanfaatan Hasil Perekaman Alat dan/atau
Sistem Teknologi Informasi atau Sistem Perekam Data Transaksi
Pembayaran Wajib Pajak; hak dan kewajiban; sanksi administratif; pengawasan dan monitoring pembayaran;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2022.
jumlah 12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Keputusan Keberatan, Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah yang Terutang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
di bidang perpajakan, perlu adanya sistem
pelayanan yang cepat, efektif, efisien dan terpadu;
bahwa dalam rangka percepatan dan efisiensi
pelayanan di bidang perpajakan perlu mendelegasikan
wewenang penerbitan Surat Keputusan Keberatan,
pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan
pajak daerah yang terutang; bahwa Peraturan Bupati Blora Nomor 35 Tahun 2015
tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat
Keputusan Keberatan, Pemberian Pengurangan,
Keringanan, dan Pembebasan Pajak Daerah yang
Terutang, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika
perkembangan dan pembangunan, sehingga perlu
diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian
Wewenang Penerbitan Surat Keputusan Keberatan,
Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan
Pajak Daerah yang Terutang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pendelegasian kewenangan penerbitan Surat Keputusan Keberatan, pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Daerah yang terutang kepada Kepala BPPKAD. Kewenangan yang diberikan sebagaimana dimaksud meliputi: a. penerbitan Surat Keputusan Keberatan; b. penerbitan Surat Keputusan Keberatan; dan
c. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2022.
Peraturan Bupati Blora Nomor 35 Tahun 2015 dicabut.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 34 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 119
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50; Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 53 Tahun 1999; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 135 Tahun 2000; PP Nomor 34 Tahun 2006; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 55 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perda Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021; Perda Nomor 19 Tahun 2021
Petunjuk Teknis Pelaksanaan PBB-P2 meliputi kegiatan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian objek pajak bertujuan untuk menciptakan pengenaan pajak yang lebih adil dan merata, peningkatan realisasi potensial/pokok ketetapan, peningkatan tertib administrasi dan pendapatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2022.
Mencabut Perbup Natuna Nomor 25 Tahun 2013 dan Perbup Natuna Nomor 55 Tahun 2020
-
38
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 118
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak
UU Nomor 53 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 55 Tahun 2016; Perda Kab Natuna Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan ini melingkupi tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2022.
-
-
15
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
