Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
b. bahwa sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Katingan, sehingga diperlukan standarisasi sarana dan prasarana kerja;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007, standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah.
a. azas, maksud dan tujuan penataan sarana dan prasarana kerja;
b. standarisasi sarana dan prasarana kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2019.
33
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Pertanian Yang Berasal Dari Tanah Bengkok/Bondo Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan Barang Milik Daerah berupa tanah pertanian yang berasal dari tanah bengkok/bondo desa yang belum/tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan pengaturan mengenai tata cara pemanfaatan barang milik daerah tersebut;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Pertanian Yang Berasal Dari Tanah Bengkok/Bondo Desa;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Pertanian Yang Berasal Dari Tanah Bengkok/Bondo Desa meliputi ruang lingkup, penyewaan tanah, penyelenggaraan lelang penyewaan tanah, hak, kewajiban dan larangan penyewa tanah, serta pengawasannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan dan Pengawasan Kekayaan Daerah yang berupa tanah bengkok/bondo Desa dari Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 26A Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Blora Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Tanah Pertanian yang Berasal dari Tanah Bengkok/Bondo Desa (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 23A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 21 Tahun 2019
TATA CARA - PENGHAPUSAN - BARANG - MILIK DAERAH - DI LINGKUNGAN PEMERINTAH - KABUPATEN EMPAT LAWANG
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2019/NO.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Barang Mılık Daerah
Dı Lıngkungan Pemerıntah Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan
Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 8 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
bahwa bupati melakukan pembinaan pengelolaan barang
milik daerah dan menetapkan kebijakan pengelolaan barang
milik daerah;
UU No 17 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004; UU No 1 Tahun 2007;UU No 23 Tahuh 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 27 Tahun 2014;PP No 84 Tahun 2014;PP No 18 Tahun 2016;Permendagri No 19 Tahun 2016;Perda No 9 9 Tahun 2016;Perda No 8 Tahun 2018
RUANG LINGKUP , KETENTUAN LAIN-LAIN ,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2019.
26 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
ABSTRAK:
Bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai
salah
satu
unsur
pen ting dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pembangunan daerah, maka Barang Milik
Daerah perlu dikelola secara tertib agar clapat
dimanfaatkan secara optimal dalam rangka
mendukung penyelenggaraan otonomi Daerah. Untuk mendayagunakan Barang Milik
Daerah yang tidak
digunakan dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah dan/atau untuk optimalisasi Barang
Milik Daerah dengan tidak mengubah status
kepemilikan maka perlu ada skema
pemanfaatan yang dilaksanakan berdasarkan
asas fungsional, kepastian hukum, transparansi,
efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
33/PMK.06/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas
Nomor 4 Tahun 2018;
BAB I
KETENTUAN UMUM; BAB II
PERENCANAAN KEBUTUHAN; BAB III
PRINSIP UMUM; BAB IV
BENTUK PEMANFAATAN; BAB VI
MITRA PEMANFAATAN; BAB VII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019.
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 20 Tahun 2019
75 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 18 Tahun 2019
SEWA - BARANG MILIK DAERAH - PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI - ALAT BERAT - ALAT PENDUKUNG LAINYA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2019/NO.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SEWA BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI BERUPA ALAT BERAT DAN ALAT PENDUKUNG LAINYA
ABSTRAK:
Untuk pelaksanaan sewa terhadap Barang Milik Daerah yang dapat disewa berupa selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 113 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
bahwa berdasarkan Pasal 116 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, untuk barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan Formula tarif/besaran sewa ditetapkan oleh Bu[ati;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sewa Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Batang Hari berupa Alat Berat dan Alat Pendukung Lainnya.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 2014; PERDA No. 11 Tahun 2016; PERDA No. 12 Tahun 2017
PERBUP ini Mengatur Mengenai Sewa Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Batang Hari Berupa Alat Berat dan Alat Pendukung Lainnya; Meliputi Prinsip Umum dan Ruang Lingkup; Jenis Barang dan Tarif Sewa; Persetujuan Sewa, Pihak Penyewa dan Jangka Waktu Sewa; Tata Cara Pelaksanaan Sewa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penggunaan alat berat dan atau alat pendukung lainnya yang dikelola kecamatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
9 hlmn; 1 lmprn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2019 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TANDA NOMOR PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN
ABSTRAK:
dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur mengenai tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan
UU NO. 31 TAHUN 2003; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 27 TAHUN 2014; PERPRES NO. 54 TAHUN 2010; PERMENDAGRI NO. 7 TAHUN 2006; PERMENDAGRI NO. 19 TAHUN 2016; KEPUTUSAN MENDAGRI NO. 50 TAHUN 1975; PERATURAN KAPOLRI NO. 5 TAHUN 2012; PERDA KAB. LINGGA NO. 29 TAHUN 2011; PERDA KAB. LINGGA NO. 13 TAHUN 2016
pelaksanaan tanda nomor kendaraan dinas dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah dan dikoordinasikan BPKAD Kab. Lingga, peraturan ini juga menjelaskan pembiayaan kegiatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2019.
MENCABUT PERATURAN BUPATI NO. 121 TAHUN 2018 TENTANG TANDA NOMOR PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten Lebak.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Kabupaten Lebak agar dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu mengatur pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.
UU No 23 Th 2000; UU No 1 Th 2011: UU No 20 Th 2011; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 4 Th 1988; Perda Kab Lebak No 8 Th 2016.
1. Materi Pokok; 2. Tujuan, Sarana Dan Ruang Lingkup; 3.Kelembagaan; 4. Kepenghunian; 5. Pemanfaatan Fisik Bangunan Rusunawa; 6. Tata Cara Pemungutann Retribusi; 7. Pengawasan Dan Pengendalian; 8. Sanksi Administrasi; 9. Ketentan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2019.
54 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
ABSTRAK:
Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, pertumbuhan budaya dan perilaku, serta peningkatan kualitas generasi yang akan datang; sejalan dengan meningkatnya kebutuhan rumah tinggal maka pembangunan rumah susun sederhana sewa menjadi alternatif untuk pemenuhan kebutuhan rumah tinggal yang bermartabat, nyaman, aman dan sehat bagi
masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah khususnya yang berpenghasilan rendah; pembangunan rumah susun sederhana sewa yang telah dilaksanakan, perlu segera dikelola agar tujuan pembangunan rumah susun sederhana sewa berhasil guna dan berdaya guna serta mencapai target dan sasaran yang diharapkan
UU Nomor 50 Tahun 2008; UU Nomor 28 Tahun 2002; UU Nomor 1 Tahun 2011; UU Nomor 20 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 4 Tahun 1988; PP Nomor 36 Tahun 2005; PP Nomor 27 Tahun 2014; PERPRES Nomor 87 Tahun 2014; PERMEN-PR Nomor 14/PERMEN/M/2007; PERMEN-PR Nomor 1/PRT/M/2018; PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016; PERDA TUBABA Nomor 1 Tahun 2014; PERDA TUBABA Nomor 11 Tahun 2014; PERDA TUBABA Nomor 6 Tahun 2016; PERDA TUBABA Nomor 6 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, asas dan tujuan, ruang lingkup, pemanfaatan fisik bangunan rusunawa, kepenghunian, administrasi keuangan dan pemasaran, kelembagaan, pengembangan bangunan, dan sanksi administratif
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2019.
34 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Aset Tak Berwujud di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas
pengelolaan Barang Milik Daerah, pemusnahan dan
penghapusan aset tak berwujud perlu dilaksanakan
secara efektif, efisien dan akuntabel; bahwa dalam rangka penghapusan aset tak berwujud di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora perlu disusun
tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan
aset tak berwujud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemusnahan dan Penghapusan Aset Tak Berwujud di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Kewenangan dan Tanggung Jawab
Bab IV Pemusnahan Aset Tak Berwujud
Bab V Penghapusan Aset Tak Berwujud
Bab VI Ketentuan Peralihan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 15 Tahun 2019
PERBUP Kab. Boalemo No. 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengaturan Tanda Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo
Mengubah
PERBUP Kab. Boalemo No. 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pengaturan Tanda Nomor Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERBUP BOALEMO NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PENGATURAN NOMOR KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2019/No.756
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Perbup Boalemo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengaturan Nomor Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mningkatkan kelancaran pelaksanaan ketertiban, kemudahan identifikasi dan pengendalian penggunaan Kendaraan Dinas, perlu dilakukan pengaturan kembali tanda nomor Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Operasional Khusus dan untuk melaksanakan perubahan oerganisasi perangkat Daerah serta tata urutan Nomor Polisi pada Kendaraan Dinas jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo perlu merubah Peraturan Bupati Boalemo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengaturan Tanda Nomor Kendaraan Dinas Di Lingkungan Kabupaten Boalemo.
Dasar hukum Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo ini adalah UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No.38 Tahun 2000; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.27 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; Peraturan Presiden No.16 Taun 2018; Permendagri No.7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.11 Tahun 2007; Permendagri No.17 Tahun 2007; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Keputusan Mendagri No.49 Tahun 2001; Keputusan Mendagri No.7 Tahun 2003; Perda Kab. Boalemo No.1 Tahun 2014; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.5 Tahun 2012; Perda Kab Boalemo No.5 Tahun 2018; Perda Kab Boalemo No.64 Tahun 2018; Juklak Kapolri No.Juklak/57/II/2004; SK Kapolda Gorontalo Nopol: Skep/132/V/2006.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pengaturan Tanda Nomor Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2019.
Terdiri dari 8 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
