Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 35, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 035
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Percepatan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome, Tuberkolosis, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur
ABSTRAK:
a. bahwa penanggulangan human immunodeficiency virus, acquired
immunodeficiency syndrome, tuberkulosis, malaria dan
penyakit menular lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur
masih jauh dari target;
b. bahwa untuk mencapai target yang telah ditetapkan perlu
upaya percepatan penanggulangan human immunodeficiency
virus, acquired immunodeficiency syndrome, tuberkulosis,
malaria dan penyakit menular lainnya;
c. bahwa upaya percepatan penanggulangan sebagaimana
dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Percepatan Penanggulangan
Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency
Syndrome, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular
Lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kesehatan Repubilik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Upaya Percepatan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya; Bab 3. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota; Bab 4. Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan; Bab 5. Koordinasi, Jejaring Kerja, Kemitraan dan Kerja Sama; Bab 6. Sumber Daya Kesehatan; Bab 7. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 8. Pembiayaan; Bab 9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2024.
21 halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 35, BD Tahun 2024 No. 35
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan pembangunan di daerah berjalan dengan baik, mencapai sasaran, serta berkesinambungan, sehingga diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah.
(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
merupakan:
a. acuan setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah untuk memfinalkan rancangan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
b. pedoman dalam penyusunan KUA serta PPAS Tahun Anggaran 2025.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2024.
1318 halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Lisensi Arsitek
ABSTRAK:
Hasil karya arsitektur dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga
memberikan perlindungan kepada masyarakat juga terhadap karya arsitektur itu sendiri. Sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, mengatur bahwa setiap Arsitek dalam penyelenggaraan bangunan gedung wajib memiliki lisensi. Diperlukan pengaturan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat penyelenggaraan Lisensi Arsitek. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Lisensi Arsitek.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2017; UU No. 10 Tahun 2022; PP No. 15 tahun 2021; UU No. 16 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018
1. Ketentuan Umum; 2. Lisensi Arsitek; 3. Tata Cara Penerbitan Lisensi; 4. Kewajiban dan Hak Pemilik Lisensi Arsitek; 5. Arsitek Asing; 6. Sanksi Administrasi; 7. Pembinaan dan Pengawasan; 8. Pembiyaan; 9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2024.
17 hlm.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 34, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 74004
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi usaha kesehatan sekolah/madrasah sesuai hasil monitoring dan evaluasi pada sekolah/madrasah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah perlu diubah dengan menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 20 Th. 2003; UU No. 29 Th. 2007; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 17 Tahun 2023
PERGUB ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018, yaitu Pasal 1 diubah; Pasal 5 diubah; Pasal 6 diubah; Pasal 7 diubah; Pasal 8 diubah; Pasal 9 diubah; Pasal 12 diubah; Pasal 14 diubah; Pasal 17 diubah; Pasal 18 diubah; Pasal 26 ayat (3) dihapus; dan Pasal 27 diubah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2024.
PERGUB ini mengubah Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018
10 hal.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Induk Pergaraman Daerah Tahun 2024-2027
ABSTRAK:
a. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan garam
sekaligus pemenuhan garam produksi dalam
negeri baik oleh petambak garam maupun
badan usaha perlu upaya percepatan
pembangunan pergaraman;
b. bahwa dalam rangka upaya percepatan
pembangunan pergaraman yang terencana
secara menyeluruh, terarah, dan
berkelanjutan maka perlu optimalisasi
pemanfaatan potensi garam dan ketersediaan
prasarana dan sarana pergaraman, serta
peningkatan konsistensi komitmen, minat,
dukungan, dan keterlibatan aktif kelompok
petambak garam sehingga diperlukan;
c. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang
Percepatan Pembangunan Pergaraman
Nasional, pemerintah daerah yang ditetapkan
sebagai sentra ekonomi garam rakyat harus
menyusun rencana induk pergaraman dalam rangka mendukung percepatan pembangunan
pergaraman nasional;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk
Pergaraman Daerah Tahun 2024 – 2027;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang–Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022;
Materi Pokok: Pendahuluan; Kondisi Umum Lokasi Pergaraman; Kondisi Eksisting Prasarana dan Sarana Pergaraman; Kebutuhan dan Pasokan; KOndisi Pasar Garam; Arah Kebijakan dan Strategi; Rencana Aksi Pembangunan Pergaraman Daerah; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2024.
Jumlah Halaman: 7 HLM; Lampiran: 203 HLM
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 34 Tahun 2024
Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi
2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 34, BD/2024/NO.34
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembentukan. Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Tipe B dan Trans Perkotaan pada Dinas Perhubungan.
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor AJ.208/1/16/DRJD/2023 hal Keberlanjutan Layanan Angkutan Umum Trans Banjarbakula tanggal 23 Oktober 2023;bahwa semakin meningkatnya penggunaan layanan angkutan umum perkotaan dan tertatanya sistem layanan angkutan sesuai standar di Aglomerasi Perkotaan Banjarbakula;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016;Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023;Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 035 Tahun 2023;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TERMINAL TIPE B DAN TRANS PERKOTAAN PADA DINAS PERHUBUNGAN,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI;TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS;TATA KERJA;JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN;PENDANAAN;KETENTUAN LAIN-LAIN;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2024.
13 Halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 34, BD Provinsi NTB Tahun 2024 (34): 4 hlm.
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024
ABSTRAK:
Menimbang:
a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024, perlu dilakukan perubahan berdasarkan evaluasi terhadap capaian Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II;
b. bahwa perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimaksud digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024;
Dasar Hukum:
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023;
Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023.
Mengubah Ketentuan pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 tentang sistematika Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan mengubah Lampiran sehingga sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur ini.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2024.
4 Halaman (tanpa lampiran)
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2024
PERGUB Prov. Jawa Timur No. 59 Tahun 2019 tentang PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 101 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN TARIF
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
UNTUK PENYERAHAN PERTAMA
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemberian Keringanan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 4 Seri E)
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 tahun 2011 tentang Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 95 Seri D)
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2011 tentang Pemberian Keringanan Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Penyerahan Pertama (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 101 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur 59 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2011 tentang Pemberian Keringanan Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Penyerahan Pertama (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 59 Seri E)
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Secara Elektronik (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 45 Seri E).
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 34, BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 34 SERI E
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5), Pasal 54, Pasal 73 ayat (5), Pasal 84, Pasal 87 ayat (7), Pasal 90 ayat (6), Pasal 100 ayat (3), Pasal 102 ayat (4), Pasal 103 ayat (11), Pasal 104 ayat (7), Pasal 105 ayat (8), dan Pasal 113 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 3 ayat (5), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (4), Pasal 10 ayat (2), Pasal 25 ayat (5), Pasal 27 ayat (6), Pasal 52 ayat (3), Pasal 56 ayat (5), Pasal 63 ayat (3), Pasal 68 ayat (4), Pasal 99 ayat (3), Pasal 105 ayat (1), Pasal 107 ayat (9), Pasal 108 ayat (4), Pasal 110 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 Tahun 2022, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023.
Materi pokok: Pengaturan terkait beberapa jenis Pajak yang terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); Pajak Alat Berat (PAB); Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); Pajak Air Permukaan (PAP); Pajak Rokok; dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2024.
Mencabut: a. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemberian Keringanan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 4 Seri E); b. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 tahun 2011 tentang Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 95 Seri D); c. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2011 tentang Pemberian Keringanan Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Penyerahan Pertama (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 101 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur 59 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2011 tentang Pemberian Keringanan Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Penyerahan Pertama (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 59 Seri E); d. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerimaan dan Penyetoran Pajak Daerah Secara Elektronik (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 5 Seri E); e. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Secara Elektronik (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 45 Seri E); f. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 13 Seri E); dan g. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 121 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 121 Seri E).
Jumlah halaman : 42 halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 34 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 34, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 034
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penanggulangan Rabies
ABSTRAK:
a. bahwa rabies merupakan salah satu penyakit zoonosis yang
disebabkan oleh virus neurotropik yang mempengaruhi
sistem saraf pusat pada mamalia;
b. bahwa peningkatan kasus dan sebaran daerah
endemis/terjangkit rabies di Pulau Flores, Lembata dan
Timor dapat meningkatkan resiko penyebaran, penularan
dan kematian yang juga berdampak pada aspek sosial,
ekonomi, keamanan dan kesejahteraan rakyat;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 7 Peraturan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Petemakan dan Kesehatan
Hewan, Pemerintah Daerah Provinsi berperan dalam
melakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit
hewan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubemur tentang Penanggulangan Rabies.
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2015.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Bab 3. Upaya Penggulangan Rabies; Bab 4. Koordinasi, Jejaring Kerja dan Kemitraan; Bab 5. Pencatatan dan Pelaporan; Bab 6. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 7. Pendanaan; Bab 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2024.
11 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 264
ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023;
Materi Pokok: Pendahuluan; Gambaran Umum Kondisi Daerah; Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota; Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2024.
Jumlah Halaman: 6 HLM; Lampiran: 1549 HLM.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
