Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 437 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Datar Nomor 18 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Bantuan Premi Asuransi Pertanian

Abstrak

Asuransi

Download file:

Perbup Tandat 2022-18.pdf

PEDOMAN BANTUAN PREMI ASURANSI PERTANIAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kab. Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Pertanian

ABSTRAK:

a. bahwa pertanian dan peternakan mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sehingga perlu diselenggarakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan; b. bahwa perubahan iklim yang tidak menentu menyebabkan terjadinya bencana alam dan memberikan dampak kepada hasil pertanian sehingga petani membutuhkan perlindungan; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjelaskan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan petani dalam bentuk asuransi pertanian; d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) huruf Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjelaskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap petani menjadi peserta Asuransi Pertanian dalam bentuk pembayaran premi;
UU No. 12 Tahun 1956 UU No. 17 Tahun 2003 UU No. 41 Tahun 2009 UU No. 18 Tahun 2009 UU No. 19 Tahun 2013 UU No. 23 Tahun 2014 UU No. 40 Tahun 2014 PP No. 12 Tahun 2019 Permendagri No. 77 Tahun 2020
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. Asuransi Pertanian; b. persyaratan c. tata cara pendaftaran d. besaran dan jangka waktu Asuransi Pertanian; e. tim teknis Asuransi Pertanian; f. pembinaan dan pelaporan, dan g. pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2022.
18

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tata Cara Asuransi Barang Milik Daerah Kabupaten Belitung Timur

Abstrak

Asuransi

Download file:

Peraturan Bupati Kab.Beli...ang ASURANSI BMD.pdf

TATA-CARA-ASURANSI-BMD

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timut Tahun 2022 Nomor 13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Asuransi Barang Milik Daerah Kabupaten Belitung Timur

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015.
PERBUP ini mengatur mengenai Tata Cara Asuransi Barang Milik Daerah Kabupaten Belitung Timur yaitu meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Pelaksanaan, Pendanaan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022.
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) RSUD Tanjung Batu Kundur Kabupaten Karimun

Abstrak

Asuransi Kesehatan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Karimun No. 50 Tahun 2020 tentang PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) RSUD TANJUNG BATU KUNDUR KABUPATEN KARIMUN

Download file:

PERBUP Kab. Karimun No. 8 Tahun 2022.pdf

Asuransi - Kesehatan - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) RSUD Tanjung Batu Kundur Kabupaten Karimun

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah pada tahun berjalan, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban, sehingga perlu ditetapkan dengan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 stdd Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020
PERBUP ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020, yaitu mengubah Pasal 1, Pasal 15, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022.
PERBUP ini mengubah Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020
8 hal.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tolikara Nomor 3 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Bantuan Jaminan Sosial Hari Tua (JOSHUA) di Kabupaten Tolikara

Abstrak

Asuransi

Download file:

Perbup Nomor 3 Tahun 2022.pdf

bantuan-jaminan-sosial-hari-tua

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD 2022 (3): 10 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Jaminan Sosial Hari Tua (JOSHUA) di Kabupaten Tolikara

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu mengatur Pemberian Bantuan Jaminan Sosial Hari Tua di Kabupaten Tolikara
UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 106 Tahun 2021; PP No. 107 Tahun 2021; Perpres No. 84 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 39 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2018.
Peraturan bupati ini mengatur tentang bantuan Jaminan Sosial Hari Tua (JOSHUA) dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. JOSHUA adalah bantuan sosial dari pemerintah daerah bagi penduduk lanjut usia yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini. Peraturan bupati dimaksudkan sebagai dasar hukum dan petunjuk teknis pelaksanaan pemberian JOSHUA di Kab. Tolikara. Dalam peraturan ini diatur tentang: (1) sasaran penerima, JOSHUA diberikan kepada OAP lanjut usia tidak produktif yang merupakan penduduk Kab. Tolikara yang berdomisili menetap di wilayah Kab. Tolikara; (2) kriteria penerima bantuan; (3) besaran bantuan adalah sebesar Rp750.000,00 per orang per bulan; (4) tata cara penyaluran dibuat dan ditetapkan oleh Kepala OPD terkait; (5) pelaksanaan penerimaan/pencairan bantuan, dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan/transfer dari rekening giro bantuan sosial pada OPD terkait ke rekening penerima JOSHUA setiap awal bulan berjalan; (6) penghentian penerimaan, dilakukan dalam hal penerima JOSHUA meninggal dunia, pindah tempat tinggal keluar daerah, menggunakan JOSHUA bukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan/atau tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2022.
10 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 106 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pedoman Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas

Abstrak

Asuransi Kesehatan

Status Peraturan

Mencabut

Perbup Purwakarta No. 99 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas

Download file:

Perbub Nomor 106 Tahun 20...nal Di Puskesmas.pdf

Pedoman - Pemanfaatan - Dana - Non - Kapitasi - Jaminan - Kesehatan - Nasional - di - Puskesmas

2021

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 106, BD Kab. Purwakarta Tahun 2021 No. 106

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional disediakan Dana Non Kapitasi JKN pada Puskesmas, maka agar pemanfaatan efektif, efesien dan tepat maka perlu diatur penyelenggaraannya, sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 72 Tahun 2012; Perpres No. 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 75 Tahun 2019; Permendagri No. 71 Tahun 2013; Permendagri No. 28 Tahun 2014; Permen Kesehatan No. 36 Tahun 2015; Permen Kesehatan No. 59 Tahun 2014; Permen Kesehatan No. 43 Tahun 2019; Pemendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Purwakarta No. 7 Tahun 2013
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Sumber Dana dan Mekanisme; Pemanfaatan Dana; Pengawasan dan Pembinaan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2021.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 75 Tahun 2019
6 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 101 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pedoman Pemanfaatan Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas

Abstrak

Asuransi Kesehatan

Download file:

Perbub Nomor 101 Tahun 20...KN) Di Puskesmas.pdf

Pedoman - Pemanfaatan - Alokasi - Dana - Kapitasi - Jaminan - Kesehatan - Nasional - (JKN) - di - Puskesmas

2021

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 101, BD Kab. Purwakarta Tahun 2021 No. 101

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemanfaatan Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016, perlu diatur Pedoman Pemanfaatan Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 72 Tahun 2012; Perpres No. 32 Tahun 2014; Perpres No. 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 75 Tahun 2019; Permen Kesehatan No. 71 Tahun 2013; Permen Kesehatan No. 28 Tahun 2014; Permen Kesehatan No. 36 Tahun 2015; Permen Kesehatan No. 21 Tahun 2016; Permen Kesehatan No. 43 Tahun 2019; Pemendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Purwakarta No. 7 Tahun 2013
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pemanfaatan Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Sumber Dana; Pemanfaatan Dana; Pelaporan; Pengawasan dan Pembinaan; Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2021.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 75 Tahun 2019
7 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 55 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perlindungan Asuransi Kepada Pengunjung Kolam Renang dan Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kegiatan Pariwisata Oleh Pihak Ketiga Di Kolam Renang Tirta Kenanga

Abstrak

Asuransi

Download file:

Perbup Tanah Laut Nomor 55 Tahun 2021.pdf

Perlindungan Asuransi Kepada Pengunjung Kolam Renang dan Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kegiatan Pariwisata Oleh Pihak Ketiga Di Kolam Renang Tirta Kenanga

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2021/NO.55

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan Asuransi Kepada Pengunjung Kolam Renang dan Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kegiatan Pariwisata Oleh Pihak Ketiga Di Kolam Renang Tirta Kenanga

ABSTRAK:

Bahwa pengelolaan objek wisata yang di dalamnya terdapat aset Barang Milik Daerah dan dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga harus berdasarkan atas nilai appraisal. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, menyebutkan bahwa setiap wisatawan berhak memperoleh perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan, maka perlu dilakukan pengaturan perihal perlindungan asuransi sebagai wisatawan di Kolam Renang Tirta Kenanga. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Asuransi Kepada Pengunjung Kolam Renang dan Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kegiatan Pariwisata Oleh Pihak Ketiga di Kolam Renang Tirta Kenanga.
Dasar Hukum: Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1965, Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2005, Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Perlindungan Asuransi Kepada Pengunjung Kolam Renang dan Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kegiatan Pariwisata Oleh Pihak Ketiga di Kolam Renang Tirta Kenanga, dengan sistematika: Ketentuan Umum, Tujuan, Asuransi, Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kegiatan Pariwisata Oleh Pihak Ketiga Di Kolam Renang Tiirta Kenanga, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2021.
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 49 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Fasilitasi Asuransi Pertanian di Kabupaten Musi rawas

Abstrak

Asuransi Perikanan dan Kelautan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Musi Rawas No 96 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Premi Asuransi Pertanian di Kabupaten Musi Rawas.

Download file:

Perbup Nomor 49 Tahun 2021.pdf

ASURANSI-PERTANIAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2021/NO.49

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian di Kabupaten Musi rawas

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah: a. bahwa sebagian besar usaha di bidang Pertanian merupakan usaha pertanian berskala kecil yang tidak mampu melakukan perlindungan usahanya secara mandiri dari resiko yang disebabkan oleh serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan menular, dan/atau dampak perubahan iklim sehingga perlu mendapatkan perlindungan melalui fasilitas asuransi pertanian;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No 28 Tahun 1959; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 18 Tahun 2009; UU No 41 Tahun 2009; UU No 13 Tahun 2010; UU No 18 Tahun 2012; UU No 19 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014; UU No 39 Tahun 2014; UU No 40 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/2015; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas No 10 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini diatur tentang Fasilitas Asuransi Pertanian di Kabupaten Musi Rawas, fasilitas asuransi pertanian adalah kemudahan dalam meringankan kerugian melalui perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko usaha tani. Diatur mengenai ketentuan umum, jenis dan fasilitas asuransi pertanian, pembinaan dan pelaporan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Musi Rawas No 96 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Premi Asuransi Pertanian di Kabupaten Musi Rawas.
14 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 45 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2021

Abstrak

Asuransi Kesehatan

Download file:

PERBUP Nomor 45 Tahun 2021.pdf

Kesehatan - ASURANSI

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 933

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

a. Bahwa Kab Kaur menerima DAK non-fisik Jampersal TA 2021 dari Kemenkes RI; dan b. Bahwa berdasarkan Permenkes RI No 12 Th 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non-Fisik Bidang Kesehatan TA 2021, Bupati/Walikota dalam rangka mendukung pelaksanaan Jampersal dapat menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Jampersal.
1. UU No 9 Th 1967; 2. UU No 28 Th 1999; 3. UU No 30 Th 2002; 4. UU No 3 Th 2003; 5. UU No 17 Th 2003; 6. UU No 1 Th 2004; 7. UU No 15 Th 2004; 8. UU No 33 Th 2004; 9. UU No 40 Th 2004; 10. UU No 36 Th 2009; 11. UU No 23 Th 2014; 12. PP No 23 Th 2005; 13. PP No 12 Th 2019; 14. Permendagri No 77 Th 2020; 15. Permendagri No 61 Th 2007; 16. Permenkes RI No 2562/MENKES/PER/XII/2011; 17. Permenkes RI No 2581/MENKES/PER/XII/2011; 18. Permenkes RI No 12 Th 2021; dan 19. Perda Kab Kaur No 14 Th 2016.
PENGELOLAAN PENDAPATAN/PENERIMAAN JASA LAYANAN; BESARAN JASA PELAYANAN.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2021.
Perbup No 38 Th 2019 tentang Pelaksanaan DAK Non-Fisik Jaminan Persalinan
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 45 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

Abstrak

Asuransi

Download file:

PERBUP NOMOR 45 TAHUN 202...INAN DI KAB T.AG.pdf

jampersal

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD Kab. Tulungagung Tahun 2021 Nomor 46

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

ABSTRAK:

Menimbang: bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir serta untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi berasal dari masyarakat miskin yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan/atau tidak/belum mendapat jaminan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Persalinan di Kabupaten Tulungagung;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ; 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; 9 . Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; 15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 ; 16. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 17. Peraturan Menteri Kesehatan 52 Tahun 2016; 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; 20. Peraturan Men teri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 21 . Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2019;
Materi pokok: mengatur mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Persalinan di Kabupaten Tulungagung; memuat antara lain: ketentuan umum; tujuan, sasaran dan manfaat; kepesertaan dan pembiayaan; besaran tarif dan jasa pelayanan kesehatan; pemanfaatan dana; tata laksana pelayanan jaminan persalinan; prosedur dan tata cara pencairan dana; pembinaan dan pengawasan; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2021.
jumlah 10 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT