Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (6), Pasal 15 ayat (7), Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018.
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019.
14 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 UU No. 28 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Perda kab. Solok No. 9 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Solok No. 1 Tahun 2014 perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2004, PP No. 6 Tahun 2006, Perda Kab. Solok No. 9 Tahun 2011
Mengubah tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Perda Kab. Solok No. 9 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Solok No. 1 Tahun 2014 yang dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi dan tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih sampai dengan jangka waktu tertentu merupakan beban pada neraca keuangan daerah sehingga perlu dilaksanakan penghapusan;
Bahwa uuntuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu diatur Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No 27 Tahun 1959, UU No 6 Tahun 1983, UU No 19 Tahun 1997, UU No 14 Tahun 2002, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU No 28 Tahun 2009, UU No 12 Tahu 2011, PP No 31 tahun 1986, PP No 135 Tahun 2000, PP No 14 Tahun 2005, PP No 45 Tahun 2008, PP No 69 Tahun 2010, PP No 91 Tahun 2010, PP No 12 tahun 2019, Perda Kapuas Hulu No 8 Tahun 2011, Perbup Kapus Hulu No 68 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur ketentuan umum; ruang lingkup dan syarat penghapusan; penatausahaan piutag pajak; kewenangan; tata cara penghapusan piutang; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2019.
Perbup ini terdiri dari 15 hlm peraturan dan 3 hlm lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 32 Tahun 2017
perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2017.
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, BD.2017/NO.32
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor & Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017 Di Wilayah Provinsi Gorontalo Yang Tidak Diatur Dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor & Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017
ABSTRAK:
Peraturan Gubernur ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) danayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2017ntentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; Permendagri No.28 Tahun 2017; Perda No.9 Tahun 2014; Pergub No.67 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Perhitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2017.
Peraturan Gubernur ini terdiri atas 9 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sorong Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
Bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditetapkan sebagai bencana nasional non alam berdasarkan Keputusan presiden Nomor 12 tahun 2020 telah berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan penerimaan pajak daerah, sehingga diperlukan upaya untuk membantu pemulihan ekonomi serta stabilitas penerimaan pajak daerah. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, penanganan dampak ekonomi antara lain pemberian insentif berupa pengurangan atau pembebasan pajak daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah di ubah berapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Bupati Sorong Nomor 38 tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai penetapan, tata cara penghapusan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dalam masa penanganan pandemi corona virus disease 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 32 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Dan Pengalokasian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Dan
Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum dan Pengalokasian Dana
Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun
2018.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Murung Raya Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Daerah Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Murung Raya Nomor 5 Tahun 2017
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH;
BAB III
PENGHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI;
BAB IV
MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN,
DAN PENGAWASAN DBH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH;
BAB V
KETENTUAN LAIN;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2018.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 32 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Perda Kabupaten Paser No.2 Tahun 2011 Pasal 89 ayat (7) tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Perda No.6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Paser No.2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013 Nomor 6), perlu menetapkan
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.16 Tahun 2009; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2015; Perda Kabupaten Paser No.2 Tahun 2011; Perbup Paser No.38 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketentuan Umum, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Penatausahaan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2015.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 32 Tahun 2018
Pajak dan Retribusi DaerahPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Katingan No. 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol Di Kabupaten Katingan
Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, LD.2018/429
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Tempat penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
a. Bahwa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman
diselenggarakan dan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah yang
berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan
memperhatikan potensi daerah ;
b. Bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2012 dan
perubahan Peraturan Bupati Katingan Nomor 74 Tahun 2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Tempat Penjualan
Minuman Di Kabupaten Katingan sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan usaha masyarakat saat ini sehingga perlu untuk
dilakukan penyesuaian;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Katingan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 06/MDag/Per/1/2015;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
NAMA, OBJEK dan SUBJEK;
BAB III
IZIN TEMPAT PENJUALAN DAN MASA BERLAKUNYA;
BAB IV
PENGGOLONGAN MINUMAN;
BAB V
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN;
BAB VI
LARANGAN, KEWAJIBAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN MINUMAN;
BAB VII
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN
BAB VIII
IZIN KHUSUS MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL;
BAB IX
PRINSIP PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI;
BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN;
BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI;
BAB XII
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN;
BAB XIII
SANKSI;
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2018.
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati
Katingan Nomor 27 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 102 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, guna pedoman pelaksanaan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Daerah dan pemungutan Retribusi pelayanan Tempat Pelelangan Ikan agar dapat terselenggara dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, perlu diubah dan disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 102 Tahun 2017; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 49 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang asas pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan; kedudukan dan fungsi Tempat Pelelangan Ikan; pengelolaan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan; tata cara pemungutan retribusi pelayanan Tempat Pelelangan Ikan; kerja sama pelayanan lelang di Tempat Pelelangan Ikan; pembinaan, dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2019.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.
22 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 32 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 43 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu maka perlu pengaturan mengenai Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan retribusi Izin Gangguan di Kecamatan Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2016
Materi Pokok: Insentif diberikan apabila dalam melakukan pemungutan retribusi mencapai kinerja tertentu. Insentif sebagaimana dimaksud bersumber pada penerimaan retribusi yang meliputi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan Retribusi Izin Gangguan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2017.
Jumlah Halaman: 5 HLM;
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
