Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021 NOMOR 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kolaka
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Aset Desa.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74,
tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor II Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembara Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembara Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601 sebagaimana telah
diubah terakhir Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
PENGELOLAAN
BAB III
TUKAR MENUKAR
BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAAN
BAB V
PEMBIAYAAN
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2021.
29 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 52 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD Kab. Tulungagung Tahun 2021 Nomor 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SEWA TANAH PERTANIAN
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
menimbang: bahwa untuk mendukung kelancaran proses sewa tanah
pertanian milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung perlu
adanya beberapa perubahan terhadap Peraturan Bupati
Tulungagung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tata Cara Sewa
Tanah Pertanian Milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; 4 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 15
Tahun 2017; 6. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 33 Tahun 2021
Materi pokok: mengatur mengenai perubahan terhadap Peraturan Bupati
Tulungagung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tata Cara Sewa
Tanah Pertanian Milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung; memuat antara lain: perubahan ketentuan Pasal 6 ayat (7) terkait tugas dan wewenang; ketentuan pasal 10 terkait tahapan pelaksanaan lelang sewa; ketentuan pasal 17 terkait ketentuan lain-lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2021.
mengubah Peraturan Bupati
Tulungagung Nomor 33 Tahun 2021
jumlah 16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 51 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PEJABAT ATAU PEGAWAI
YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pemberian Insentif Dan/Atau Tunjangan Kepada
Pejabat Atau Pegawai Yang Melaksanakan Pengelolaan
Barang Milik Daerah, Pejabat atau pegawai yang
melaksanakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan
telah menghasilkan Penerimaan Daerah dapat diberikan
Insentif;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 6
ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun
2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan/Atau
Tunjangan Kepada Pejabat Atau Pegawai Yang
Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah,
ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Insentif diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pemberian Insentif Kepada Pejabat atau
Pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik
daerah.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun
2021;
materi pokok: mengatur mengenai Pemberian Insentif Kepada Pejabat atau
Pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik
daerah. memuat antara lain: ketentuan umum; penerima insentif; tujuan pemberian insentif; pendanaan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2021.
jumlah 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 50 Tahun 2021
PERBUP Kab. Sragen No. 48 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 50 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD Tahun 2021/No.50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 31, Pasal 48, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 60, Pasal 79, Pasal 83, pasal 87, Pasal 94, dan Pasal 100 Perda Kab Sragen Tahun 2017.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 tahun 1960; UU No 23 Tahun 2014; PP No 40 Tahun 1996; PP No 40 Tahun 1996; PP No 2 Tahun 2001; PP No 58 Tahun 2005; PP No 71 Tahun 2010; PP No 27 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2018; Perpres No 54 Tahun 2010; Permendagri No 19 Tahun 2016; PErmendagri No 19 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai:
1. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
2. Pengurus Barang;
3. Tata Cara Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan dan
Penganggaran Barang Milik Daerah;
4. Tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah;
5. Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
6. Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang
Milik Daerah;
7. Tata Cara Asuransi Barang Milik Daerah;
8. Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik
Daerah;
9. Tata Cara Pemusnahan Barang Milik Daerah;
10. Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah
11. Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Penghapusan,
Penatausahaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD
berupa Rumah Negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2020.
Peraturan Bupati No 40 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
241 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 50 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD Kabupaten Brebes Tahun 2021 No. 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
ABSTRAK:
Bahwa sejalan dengan meningkatnya kebutuhan rumah tinggal serta dalam rangka penataan kota, maka rumah susun sederhana sewa menjadi alternatif untuk pemenuhan rumah tinggal yang bermartabat, nyaman, aman, dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, khusunya masayarakat berpenghasilan rendah. Bahwa pembangunan rumah susun sederhana sewa yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes, perlu segera dikelola agar tujuan pembangunan rumah susun sederhana sewa berhasil dan berdaya guna serta mencapai sasaran yang diharapkan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sewa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan rusunawa.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Pemanfaatan Fasilitas Rusunawa; Rekomendasi Pemanfaatan Fasilitas Rusunawa; Hak, Kewajiban, dan Larangan Penghuni; Tarif Iuran Pengelolaan Rusunawa; Saknsi Administratif; Pencabutan Rekomendasi; Pelaksanaan Pembinaan, dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2021.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 49 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD Kabupaten Brebes Tahun 2021 No. 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerjadan kelancaran penyelenggaraan tugas-tugasPegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu diberikan fasilitas kendaraan dinas. Bahwa guna tertib administrasi dan tertib penggunaan ataspemberian fasilitas kendaraan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil perlu diatur pedoman tata cara penggunaan kendaraan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pedoman Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes. Meliputi : Ketentuan Umum; Jenis Kendaraan Dinas; Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional; Pinjam Pakai Kendaraan Dinas. Dalam Ketentuan Peralihan : Pemakaian kendaraan dinas yang dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2021.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 47 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 634
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjualan,Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa Barang Milik Daerah yang sudah rusak dan sudah tidak efesien lagi dalam operasional dan/ atau sudah memenuhi ketentuan dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah;
b . bahwa dalam rangka menyeragamkan langkah dan tindakan dalam penjualan, pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah, perlu diatur mengenai penjualan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 102 ayat (2), Pasal 127, dan Pasal 132 ayat (3) Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tal}un 2019 ten tang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyatakan bahwa penjualan BMD, tata cara pelaksanaan pemusnahan BMD dan tata cara penghapusan BMD diatur dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan buruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Penjualan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan" Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini terdiri dari 44 Pasal yang terdiri atas BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Penjualan BMD, BAB III tentang Prosedur Penjualan, BAB IV tentang Pemusnahan, BAB V tentang Penghapusan, BAB VI tentang Ketentutan Lain-Lain, BAB VII tentang Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2021.
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 46 Tahun 2021
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah- Bantuan, Sumbangan
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD 2021/NO.46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), Pasal 19, Pasal 24 ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 4 Tahun 2018, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 5 Tahun 2018, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Syarat Zakat mal dan Zakat fitrah, Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah, Pengelolaan Keuangan Zakat, Penyusun Laporan Keuangan, Unit Pengumpul Zakat, Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya, Mekanisme Perindustrian Zakat, Infakk, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya,Mekanisme Pengunaan Zakat, Infak, dan Sedekah, Mekanisme Pengembangan Pengelolaan Zakat, Besaran Biaya Operasional Baznas Kabupaten Yang Di Bebankan Pada Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah, Pengawas dan Pelaporan, dan ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2021.
41 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pelalawan Nomor 46 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 167 dan Pasal 169 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menyusun Sistem dan Prosedur Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kabupaten Pelalawan.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 8 Tahun 2019; Perda Kab Pelalawan No. 9 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 4 (empat) Bab dan 33 (tiga puluh tiga) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Pengamanan BMD; Pemeliharaan Barang Milik Daerah; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
