Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Belanja Pemrintah Kabupaten Aceh besar Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Ganun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar, perlu mengatur Standar Belanja untuk Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016;
Peraturan ini mengatur tentang rincian standar belanja pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2018.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 69 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
bahwa dalam perjalanan dinas dalam negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, DPRD, ASn dan Non ASN telah ditetapkan dengan Perbup No 43 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri; bahwa dengan berlakunya Pepres No 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, muatan materi dalam perbup sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perbup Tegal tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati, Wabup, DPRD, ASN dan Non ASN;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU no 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 33 Tahun 2020; Permenkeu No 113/PMK.05/2012; Permendagri No 80 Tahun 2015; Permendagri No 70 Tahun 2019; Permendagri No 90 Tahun 2019; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2007; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perjalanan dinas, biaya perjalanan dinas jabatan, pelaksanaan dan prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas, pengendalian internal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2020.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2019 dicabut.
30 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa
ABSTRAK:
bahwa guna pengelolaan aset Desa secara tertib, efektif, efisien, transparan dan mencerminkan keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan, maka sesuai ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Jenis Aset Desa
Bab III Pengelolaan
Bab IV Tukar Menukar
Bab V Pembinaan dan Pengawasan
Bab VI Ketentuan Lain-lain
Bab VII Ketentuan Peralihan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
72 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muaro Jambi No. 69 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan Pemerintah yang bersih (clean government) dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu diselenggaraan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan.
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah memanfaatkan sistem informasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana pengelolaan keuangan daerah agar berjalan efektif, efisien dan berhasil guna, perlu pedoman dalam pengelolaannya.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 52 Tahun 2011; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Perda No. 02 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 06 Tahun 2014; Perda No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 05 Tahun 2014; Perbup No. 64 Tahun 2014 sebagaimana telah diuban dengan Perbup No. 68 Tahun 2015;
Perbup ini mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Kabupaten Muaro Jambi, meliputi; Tim Pelayanan dan Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan; Penyusunan Anggaran; Penatausahaan Keuangan; Pertanggungjawaban Keuangan; Instalasi Sistem Informasi Keuangan Kabupaten Muaro Jambi; Pengendalian Sistem Informasi Keuangan Kabupaten Muaro Jambi; Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Kabupaten Muarao Jambi; Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Keuangan Kabupaten Muaro Jambi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015.
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 69 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Di Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Mataram Nomor 69 Tahun 2016
APBD - Pendidikan - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU DAN BERPRESTASI DI KOTA MATARAM
2016
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 69, Bagian Hukum Pemkot Mataram
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU DAN BERPRESTASI DI KOTA MATARAM
ABSTRAK:
a. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Walikota diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan;
b. Dalam rangka meningkatkan semangat dan kualitas mahasiswa berprestasi yang sedang menempuh pendidikan perlu diberikan bantuan biaya pendidikan;
c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu dan Berprestasi di Kota Mataram.
UU No. 4 Tahun 1993;
UU No. 20 Tahun 2003;
UU No. 12 Tahun 2011;
UU No. 23 Tahun 2014;
PP No. 17 Tahun 2010;
Permendgari No. 80 Tahun 2015;
PERDA Kota Mataram No. 15 Tahun 2016.
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Jenis, Kriteria dan Persyaratan; Pembiayaan; Peneglolaan dan Tata Cara Penyaluran Bantuan; Pelaksanaan Penyaluran; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
-
-
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 221 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa belum adanya kebijakan terkait mekanisme pengelolaan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang meliputi sistem pembayaran pelayanan kesehatan dengan menggunakan kuitansi bernomor seri atau bukti pembayaran lain yang sah dan pencatatannya;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan
Bupati Tanah Laut Nomor 221 Tahun 2019 tentang TarifPelayanan Pada Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011;. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Bupati Ini Mengatur tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomo 221 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan Sistematika; Tata cara Pemungutn dan Mekanisme Pencatatan Pendapatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 69 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Transfer Dana Bagi Hasil Kepada Desa di Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa, perlu membentuk Peraturan .Bupati tentang Pengalokasian, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer Dana Bagi Hasil Kepada Desa di Kabupaten Brebes.
Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014 ; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Bupati Brebes Nomor 063 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini memuat tentang ketentuan umum, jenis transfer dana bagi hasil, pengalokasian transfer dana bagi hasil, dokumen pelaksanaan transfer dana bagi hasil, pelaksanaan transfer dana bagi hasil, Pemotongan, Penundaan, Penghentian Dan/Atau Pembayaran Kembali Transfer Dana Bagi Hasil, penatausahaan dan pertanggugjawaban transfer dana bagi hasil, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 69 Tahun 2015
Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahPajak dan Retribusi DaerahDana Desa
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Sumedang No. 79 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bagi Desa Dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bagi Desa Dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur Nomor 69 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun2 015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap desa Tahun Anggaran 2018.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2017.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Penetapan Rincian Dana Desa; Bab II Penyaluran Dana Desa; Bab IV Penggunaan Dana Desa; Bab V Pelaporan Dana Desa; Bab VI Sanksi; Bab VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2017.
13 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
