Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD Kabupaten Madiun Tahun 2021 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2020 TENTANG PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN TATA CARA
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan terjadinya dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengakibatkan penurunan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan, sehingga besaran Anggaran Alokasi Dana Desa kepada Desa di Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2021 perlu dilakukan penyesuaian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pengalokasian, Pembagian, dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2021.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang; 2. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa; 7. Peraturan Bupati Madiun Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Madiun sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Madiun.
Jumlah ADD yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp173.934.169.000,00 (seratus tujuh puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana terdapat dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2021.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2020
PERBUP Kab. Wonosobo No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49
Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa
Tahun 2020
PERBUP Kab. Wonosobo No. 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49
Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa
Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019
tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4)
dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, dan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Da1.l Relanja N gara
perlu menyusun pedoman pelaksanaan dana transfer ke
desa;
b. bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf i
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem
Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan
penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) dan Bantuan Langsung Tunai;
c. bahwa Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019
tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa
Tahun 2019 sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika
pemerintahan dan ketentuan peraturan perundangundangan
sehingga perlu melakukan perubahan dan
penyesuaian;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2020.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Un angUndang
Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Terti ggal
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019.
Peraturan ini mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019 ten tang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke
Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Wonosobo Nomor
49 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke
Desa
45 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan di Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan diatur oleh Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Di Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2019; dan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 64 Tahun 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mengatur tentang Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Jumlah DAU Tambahan Pendanaan Kelurahan, Rincian DAU Tambahan, Mekanisme Penganggaran DAU Tambahan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban, serta Penganggaran Kembali Sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2020.
10 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari Kelompok Transfer
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 97 ayat (4), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dan bahwa pendapatan desa yang bersumber dari kelompok transfer telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari Kelompok Transfer, tetapi dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian, Sehingga berdasarkan pertimbanganperlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari Kelompok Transfer.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015,Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 64 Tahun 2018, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2019.
Beberapa Ketentuan Diubah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
Mengubah Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2019
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sikka Nomor 17 Tahun 2020
Peraturan Bupati Sikka Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 /PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/ 2019 tentang Pengalokasian Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/ PMK.07 / 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020
Dasar hukum Peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 6 Tahun 2014; PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2020; Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2019; Peraturan Presiden No. 54 tahun 2020; PMK No. 50 / PMK. 07 / 2017; Permendagri No. 20 Tahun 2018; PMK No. 205 / PMK. 07 / 2019; PMK N0. 35/PMK.07 / 2020; Perda Kabupaten Sikka No. 11 Tahun 2019; Perbup Kabupaten Sikka No. 51 Tahun 2019; Perbup Kabupaten Sikka No. 4 Tahun 2020;
Peraturan tersebut berisi tentang perubahan ketentuan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020 yaitu Ketentuan Pasal 1 ditambahkan satu angka yaitu angka 18; Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 ditambahkan satu pasal yakni Pasal 3A; Ketentuan ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c Pasal 8 diubah; Ketentuan ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (3) Pasal 9 diubah; Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 ditambahkan satu pasal yakni Pasal 9A; Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah;Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 ditambahkan satu pasal yakni Pasal 10A; Ketentuan Pasal 12 ditambahkan satu ayat yakni ayat (1A);Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 ditambahkan satu pasal yakni Pasal 12A; Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah; Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 ditambahkan satu pasal yakni Pasal 15A; Ketentuan Pasal 17 diubah;Di antara Ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20; Di antara Bab VI dan Bab VII, ditambahkan satu bab yakni Bab VIA; Di antara Pasal 20 dan Pasal 21, ditambahkan satu pasal yakni Pasal 20A
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Sikka Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020
18 halaman; 3 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 37 Tahun 2003; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden No 130 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 8 Tahun 2022; Peraturan Menteri Keuangan No 201/PMK.07 /2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 73 Tahun 2020; Peraturan Bupati No 41 Tahun 2018; Peraturan Bupati No 2 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Diatur mengenai ketentuan umum, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan, penggunaan dana desa, pemantauan dan evaluasi, peghentian dan/atau penundaan penyaluran dana desa, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2023.
34 hlm, Lampiran : 3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan
pemberdayaan masyarakat perlu mengembangkan sistem pendanaan
langsung ke desa melalui pola Alokasi Dana Desa (ADD) yang
memungkinkan keleluasaan pernerintah dan masyarakat desa dalam
pengelolaannya; bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a perlu menetapkan Besaran
Alokasi Dana Desa (ADD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran
Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Dacrah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Bcsaran ADD Tahun 2009 dan nilai bobot tiap desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2009.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2008 dicabut.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD Tahun 2010 No. 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Dana Akses Peserta Sosial di Puskesmas Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas) Kabupaten Temanggung disebutkan peserta
Askes dilayani dan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Guna meningkatkan ketertiban administrasi dan
pelayanan kesehatan bagi Peserta PT. ASKES (Persero) dan
anggota keluarganya di Puskesmas perlu adanya pedoman
pelaksanaan sistem pembiayaan dan penggunaan dana Askes
peserta sosial di Puskesmas Kabupaten Temanggung.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah :Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun
2009; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam
Negeri Republik Nomor 688/Menkes/PBN/2005 dan Nomor 24
tahun 2005
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Peraturan Bupati Temanggung ini mengatur pedoman pelaksanaan sistem pembiayaan dan penggunaan dana Askes Peserta Sosial di Puskesmas. Termasuk dalam ketentuan umum adalah definisi Pemerintah Kabupaten, Bupati, Dinas Kesehatan, PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (PT. Askes), peserta, keluarga, Kartu Askes, Pemberi Pelayanan Kesehatan, dan lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2010.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahu Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (4) Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Disease Virus 2019 (COVID-19) dan / atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, Bupati melakukan perubahan Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa yang telah ditetapkan; bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabuapten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020; Peretaruan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2020;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabuapten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 3) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan ayat (4) Pasal 11 diubah;
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah;
3. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 12A;
4. Ketentuan Pasal 16 ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3);
5. Ketentuan Pasal 18 diubah;
6. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 18A;
7. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 30A;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2020.
22 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
