Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu antar Desa Kabupaten Sampang TA 2016
ABSTRAK:
bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD) di Kabupaten Sampang, maka dipandang perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016 dengan Peraturan Bupati Sampang
1. Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 9 Tahun 2016 tentang APBD TA 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Sampang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD TA 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 57);
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Teknis Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016.
Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud disusun dengan sistematika sebagai berikut :
I. PENDAHULUAN;
II. DASAR HUKUM;
III. PERSYARATAN LAYANAN;
IV. PRINSIP LAYANAN;
V. PRODUK LAYANAN;
VI. MEKANISME PELAYANAN;
VII. PROSEDUR PELAYANAN;
VIII. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN LAYANAN;
IX. KOMPETENSI PENGELOLA PROGRAM/KEGIATAN;
X. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN;
XI. PENGAWASAN INTERNAL;
XII. EVALUASI KINERJA PELAKSANA;
XIII. PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2016.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 34 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Pengalokasian Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2017, dengan menetpakan Peraturan Bupati Tapin.
Dasar Hukum : UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 43 Tahun 2014; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 113 Tahun 2014; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Perda Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Perda Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2016; Perbup Tapin Nomor 25 Tahun 2016; Perbup Tapin Nomor 29 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini menetapkan tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2017, meliputi Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, dan Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa; Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa; Pengalokasian Alokasi Dana Desa; Penganggaran; Penyaluran; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi; dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2016.
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 34 Tahun 2016
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MALINAU TAHUN ANGGARAN 2016
2016
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BD 2016/NO.34
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MALINAU TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016,maka perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2016 dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000; Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluaran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa; Peraturan Bupati Malinau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2016
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2016
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2016.
2 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri No. 33 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Baraang/Jasa di Desa dan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang diubah dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 40 Tahun 2015 yang masih perlu disempurnakan untuk lebih mempermudah dalam tertibnya Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Nomor 141/1225/418.63/2016 tanggal 26 April 2016 perihal Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Berita Acara Rapat Koordinasi Membahas Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Brang/Jasa di Desa yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 40 Tahun 2015, Nomor 141/2566/418.63/2016 tanggal 9 Agustus 2016, perlu adanya penyempumaan terhadap Peraturan Bupati Kediri tentang Pengadaan Barang /Jasa di Desa ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Tata Nilai Pengadaan;
3. Pengelolaan Kegiatan;
4. Kegiatan Swakelola;
5. Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa;
6. Pengawasan dan Sanksi;
7. Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Pengadaan;
8. Ketentuan Lain-Lain;
9. Ketentuan Peralihan;
10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 40 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
33 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 33 Tahun 2016
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaDesa
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Rembang No. 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa
Mengubah
PERBUP Kab. Rembang No. 23 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD Tahun 2016/No.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa pemberian bantuan keuangan Pemerintah
Daerah kepada Pemerintah Desa telah diatur dalam
Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2015
tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang
Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan
Keuangan Kepada Pemerintah Desa; bahwa berdasarkan realitas kebutuhan Pemerintah
Desa dan pengendalian Pemerintah Kabupaten, perlu
melakukan penyesuaian peruntukan dan mekanisme
pemberian bantuan keuangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimkasud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2015
tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014; Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), dan penambahan ayat (6), penambahan Pasal 7A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2016.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2015 diubah.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 33 Tahun 2016
PERBUP Kab. Blora No. 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora
PERBUP Kab. Blora No. 43 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora
Mengubah
PERBUP Kab. Blora No. 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora
Mengubah sebagian
Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Blora
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa agar pengelolaan keuangan Desa berjalan
efektif dan efisien maka, Peraturan Bupati Blora
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa Di Kabupaten Blora sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan dengan
Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2016, perlu
diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten
Blora;
Undang – UndangNomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2016.
Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2015 diubah.
36 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 33 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu diatur pedoman teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA;
BAB III PANITIA PEMILIHAN TINGKAT KABUPATEN;
BAB IV PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA;
BAB V TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PENDAFTARAN PEMILIH DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA;
BAB VI KAMPANYE;
BAB VII PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN CALON TERPILIH;
BAB VIII KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, STAF DESA, ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA, PENGURUS BADAN USAHA DESA, DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA;
BAB IX SAKSI CALON KEPALA DESA;
BAB X PENUNDAAN PEMILIHAN KEPALA DESA;
BAB XI PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DESA;
BAB XII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2016.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 33 Tahun 2016
a. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu mengatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa;
b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pemerintahan desa perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemerintah Desa;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhantian Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 2);
Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud adalah Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat Desa.
Selain itu, Perbup ini mengatur tentang Susunan Pemerintahan Desa; Pengangkatan, pemberhentian, dan pelantikan perangkat desa; kekosongan jabatan perangkat desa; unsur staf perangkat desa; pembiayaan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2016.
32 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 33 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (7) PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, perlu menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2017.
Dasar Hukum : UU Nomor 8 Tahun 1965, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahum 2004, UU Nomor 12 Tahum 2011, UU Nomor 6 Tahum 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, UU Nomor 18 Tahun 2016, PP Nomor 55 Tahun 2005, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 79 Tahun 2005, PP Nomor 39 Tahun 2007, PP Nomor 45 Tahun 2013, PP Nomor 43 Tahun 2014, PP Nomor 60 Tahun 2014, PP Nomor 97 Tahun 2016, Permendagri Nomor 13 Tahum 2006, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016, Permenkeu Nomor 49/PMK.07/2016, Perda Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012, Perda Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016, Perda Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2016, Perbup Tapin Nomor 25 Tahun 2016, Perbup Tapin Nomor 29 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini menetapkan tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2017, meliputi Ketentuan Umum, PenetapanRincian Dana Desa, Penyaluran Dana Desa, Penggunaan Dana Desa, Pelaporan Dana Desa, Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2016.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim No. 33 Tahun 2016
- PENETAPAN- DAN - PENEGASAN- BATAS- WILAYAH DESA -PERSIAPAN UJAN MAS ULU -
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, LD.2016/NO.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Desa Persiapan Ujan Mas Ulu Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 8 Huruf F Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentarg pemerintahan Daerah, batas wilayah
Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta, berdasarkan Berita Acara pelacakan lokasi-lokasi batas pemekaran Desa Uja.rr Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim I2.r,ggal 25 Juli 2016, telah ditetapkan titik koordinat batas Desa Ujan Mas Lama dengan Desa Persiapan Ujan Mas Ulu Kecamatan Ujan Mas, untuk tertib administrasi dan memberikan kepastian
hukum dalam penyelengaraan urusan Pemerintahan yang meqjadi kewenangan desa, perlu dilalukan penetapan wilayah desa hasil pemekaran, dipandang perlu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Persiapan Ujan Mas Ulu Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim.
Dasar hukum dalam Peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 2A Tahun 1959, UU No 6 Tahun 2O14, UU No 23 Tahun 2014,sebagaimara telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015, PP No 43 Tahun 2014, PermendagriDalam Negeri No 27 "tahun 2006.
Materi pokok dalam Peraturan ini adalah: Penegasan Batas Wilayah Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
