Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 65 Tahun 2017
PERBUP Kab. Tanah Laut No. 112 Tahun 2019 tentang Pengadaan Bahan, Jumlah, Bentuk Ukuran dan Warna Surat Suara, Kotak Suara, Kelengkapan Peralatan Lain Serta Pendistribusiannya Dalam Pemilihan Kepala Desa Secara Bergelombang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Bentuk Dan Dokumen Kelengkapan Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal54Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut
tentang Ketentuan Bentuk dan Dokumen Kelengkapan
Pemilihan Kepala Desa.
Dasar Hukum: Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur dan memuat bentuk serta dokumen kelengkapan
pemilihan kepala desa dari tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara
dan penetapan, sebagaimana tercantum dalamLampiran I,
Lampiran II, Lampiran III, danLampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Tanah Laut
Nomor 78 Tahun 2015 tentang Ketentuan Bentuk dan Dokumen Kelengkapan
Pemilihan Kepala Desa.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 65 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
Dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan kepada Desa, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum maupun khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur pedoman pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa. Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati .
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Banjar Nomor 68 Tahun 2014; Peraturan Bupati banjar Nomor 41 tahun 2016; Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 Tahun 2017
Peraturan Bupati Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, meliputi : Ketentuan Umum; Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan keuagan Kepada Pemerintah Desa; Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Atas Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa; Ketentuan Penutup .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2017.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 65 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD NOMOR 65 SERI G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA KABUPATEN PROBOLINGGO
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 juncto Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Probolinggo.
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam
Perencanaan Pembangunan;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2017;
Peraturan Bupati Probolinggo 57 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis dan Pertanggungjawaban, Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Probolinggo.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Maksud dan Tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
3. Ruang Lingkup Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
4. Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa;
5. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
6. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
7. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa;
8. Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa;
9. Pembayaran Prestasi;
10. Keadaan Memaksa (Force Majure);
11. Pemutusan Surat Perjanjian Kerja;
12. Penyelesaian Perselisihan;
13. Serah terima Pekerjaan;
14. Tim Asistensi Desa;
15. Pengawasan dan Sanksi;
16. Ketentuan Lain-Lain;
17. Ketentuan Peralihan;
18. Ketentuan Penutup.
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang sedang dalam proses pelaksanaan sebelum ditetapkannya Peraturan ini, tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Probolinggo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 65 Tahun 2017
PEDOMAN - PENGELOLAAN - ALOKASI - DANA - PERIMBANGAN - DESA - DI - KABUPATEN - BANDUNG
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 65, BD 2017/65
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 10 ayat (4), Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2014; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permendagri No. 112 Tahun 2014; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permendes No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 83 Tahun 2015; Permendagri No. 84 Tahun 2015; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permendagri No. 47 Tahun 2016; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2013; Perda Kab. Bandung No. 11 Tahun 2014; Perda Kab. Bandung No. 19 Tahun 2014; Perda Kab. Bandung No. 20 Tahun 2014; Perda Kab. Bandung No. 8 Tahun 2015; Perda Kab. Bandung No. 8 Tahun 2016; Perda Kab. Bandung No. 10 Tahun 2016; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung, yang meliputi: Ketentuan Umum; Sumber, Perhitungan, dan Penggunaan ADPD; Pengelolaan ADPD; Perencanaan Kegiatan; Persyaratan Pencairan; Tahap Pencairan ADPD; Pelaksanaan ADPD; Perubahan Penggunaan ADPD; Pembinaan dan Pengawasan; Pelaporan; Pertanggungjawaban dan Pemungutan Pajak ADPD; Ketentuan Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2017.
35 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 64 Tahun 2017
penetapan dan penegasan batas desa bukit peninjauan i kecamatan sukaraja kab. seluma provinsi bengkulu
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dan Pengesahan Batas Desa Peninjaun I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
a. untuk menjamin tertib adminitrasi pemerintah, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Bukti Peninjauan I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, perlu ditetapkan batas Desa Bukti Peninjauan I secara pasti di Kecamatan Sukaraja Kabupaten seluma Provinsi Bengkulu;
b.berdasarkan ketentuan Bab V Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas desa/Kelurahan
1.UU No. 9 Tahun 1967
2.UU No. 3 Tahun 2003
3.UU No. 26 Tahun 2007
4.UU No. 43 Tahun 2008
5.UU No. 6 Tahun 2014
6.UU No. 23 Tahun 2014
7.PP No. 38 Tahun 2007
8.PP No. 78 Tahun 2007
9.PERMENDAGRI No. 76 Tahun 2012
10. PERMENDAGRI No. 56 Tahun 2015
11. PERMENDAGRI No. 45 Tahun 2016
12.KEMENHUT No. SK.784/Menhut-II/2012
13.PERDA No.7 Tahun 2005
14. PERDA No.9 Tahun 2009
15. PERDA No. 2 Tahun 2013
Batas Desa dan Koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017.
Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku Keputusan Bupati Seluma Nomor 032-569 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bukit Peninjauan I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 64 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, Berita Daerah Kab. Kaur Nomor. 533 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Persiapan Dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
a. untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur dipandang perlu ditetapkan petunjuk teknis persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur Tahun 2017;
b. Berdasarkan ketentuan Pasal 86 Perda Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 28 TAHUN 1999
3. UU No. 3 Tahun 2003
4. UU No. 33 Tahun 2004
5. UU No. 6 Tahun 2014
6. UU No. 23 Tahun 2014
7. PP No. 38 Tahun 2007
8. PP No. 43 Tahun 2014
9. Permendagri No. 112 tahun 2014
10. Perda No. 13 Tahun 2016
11. Perda No. 14 Tahun 2016
12. Perda No. 16 Tahun 2016
13. Perbup No. 72 Tahun 2016
Kelengkapan Administrasi Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kaur sebagaimana yang tertera merupakan pedoman semua pihak yang berkepentingan dalam Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2017.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 64 Tahun 2017
PERBUP Kab. Banyumas No. 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa diubah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 37 dan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; Perda Kab Banyumas No 8 Tahun 2015; Perda Kab Banyumas No 8 Tahun 2016; Perda Kab Banyumas No 16 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kepanitiaan pemilihan kepala desa, pelaksanaan, pengawasan, pelantikan dan biaya pemilihan kepala desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 48 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 57 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 48 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
72 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 64 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BATAS DESA PULAU KUMBANG KECAMATAN SIMPANG HILIR DENGAN DESA PEMANGKAT DAN DESA PADU BANJAR KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Pulau Kumbang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara, perlu ditetapkan batas desa secara pasti antara Desa Pulau Kumbang Kecamatan Simpang Hilir dengan Desa Pemangkat dan Desa Padu Banjar Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara;
UU No.6 Tahun 2007, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.56 Tahun 2015, Permendagri No.45 Tahun 2016, Permendagri No.59 Tahun 2016, Perda No.4 Tahun 2015
BATAS DESA PULAU KUMBANG KECAMATAN SIMPANG HILIR DENGAN DESA PEMANGKAT DAN DESA PADU BANJAR KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA DALAM 5 PASAL
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
6 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 64 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD Kab. Pasuruan Tahun 2017 No 64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum pemberian Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Insentif Ketua Rukun Warga
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar Kepala Desa dan Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga lebih memusatkan tenaga dan pikiran kepada pelaksanaan tugas di Desa perlu memberikan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Insentif Ketua Rukun Warga;
b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Pedoman Umum Pemberian Penghasilan
Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Anggota Badan
Permusyawaratan Desa serta lnsentif Ketua Rukun Tetangga dan Insentif Ketua Rukun Warga dengan
Peraturan Bupati;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 2).
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. penghasilan tetap;
b. tunjangan;
c. insentif; dan
d. penerimaan lainnya yang sah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasuruan Nomor
6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Insentif Ketua Rukun Warga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 4 Tahun 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
