Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Kebumen No. 73 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengadaan Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
Mengubah
PERBUP Kab. Kebumen No. 75 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 18 Tahun 2022 tentang Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Peraturan Bupati Kebumen Nomor 18 Tahun 2022 tentang Petugas
Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 18 Tahun 2022 tentang Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka upaya untuk memenuhi
kebutuhan menyambut hari raya keagamaan bagi
Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen,
Pemerintah Daerah memberikan tambahan jasa sebagai
penghasilan lain yang sah bagi Petugas Penunjang
Kegiatan Kantor/Lapangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 18 Tahun 2022 tentang Petugas
Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 14.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2023.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 18 Tahun 2022 diubah.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023
PERBUP Kab. Karanganyar No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas
ABSTRAK:
bahwa guna menunjang kelancaran operasional khususnya bagi para pejabat di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan tugasnya, maka perlu diberikan bahan bakar minyak kendaraan dinas; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, jabatan fungsional dapat diberikan kegiatan tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sehingga Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II AADB
Bab III Alokasi Biaya Operasional
Bab IV Tata Cara Pemberian Biaya Operasional
Bab V Ketentuan Penutup
Bab VI
Bab VII
Bab VIII
Bab IX
Bab X
Bab XI
Bab XII
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2023.
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas dicabut.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 17 Tahun 2023
PENGELOLAAN MASJID AGUNG BAITURRAHMAN KABUPATEN GORONTALO
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD 2023 (17)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Masjid Agung Baiturrahman Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dikarenakan Pemerintah Kabupaten Gorontalo memiliki aset berupa Masjid Agung Baiturrahman Kabupaten Gorontalo dan Fasilitas Pendukungnya yang dimanfaatkan untuk Syiar Islam untuk membangun masyarakat Kabupaten Gorontalo yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta lam rangka optimalisasi Masjid Agung Baiturrahman Kabupaten Gorontalo sebagai pusat kegiatan ibadah dan muamalah perlu dilakukan penataan kelembagaan masjid.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Padal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 29 Tahun 1959, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Masjid Agung Baiturrahman Kabupaten Gorontalo termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, pembentukan dan kelembagaan, badan pengelola masjid agung baiturrahman, badan pelaksana masjid agung baiturrahman, tata kerja, aset, pembiayaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2023.
Terdiri dari 10 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2023
BARANG - MILIK - DAERAH - YANG - BERSIFAT - KHUSUS - ATAU - BARANG - SPESIFIK
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Kabupaten Bogor Tahun 2023 No 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Barang Milik Daerah yang Bersifat Khusus atau Barang Spesifik
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (3) dan Pasal 332 ayat (4) Perda Kab. Bogor No. 1 Tahun 2018 maka perlu menetapkan Perbup tentang BMD yang Bersifat Khusus atau Barang Spesifik.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 84 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 20 Tahun 2022; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 108 Tahun 2016; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 47 Tahun 2021; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 1 Tahun 2018; Perda Kab. Bogor No. 5 Tahun 2022; Perbup Bogor No. 69 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bogor No. 96 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Barang Milik Daerah Yang Bersifat Khusus Atau Barang Spesifik, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 16 Tahun 2023
Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Manggarai BaraT
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD/2023/ No 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Manggarai Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (11),
Pasal 48 ayat (4), Pasal 52 ayat (7), Pasal 54 ayat (7| dan
Pasal 63 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai
Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati
Manggarai Barat tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Manggarai
Barat,
UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (16), UU Nomor 8 Tahun 2003, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 71 Tahun 2010, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Perda Kabupaten Manggarai Barat Nomor 11 Tahun 2017.
Bahwa Peraturan ini mengatur tentang Tata cara dan prosedur Sewa, prosedur Pinjam Pakai, prosedur KSP: prosedur BOS atau BSG, dan tata cara dan prosedur KSPI.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2023.
Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 68 Tahun 2017
74 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asahan Nomor 16 Tahun 2023
TATA - CARA - PENYERTAAN - MODAL - DAERAH - KEPADA - PERUSAHAAN - UMUM - DAERAH - AIR - MINUM - TIRTA - SILAUPIASA - DALAM - RANGKA - PENYELESAIAN - HUTANG - KEPADA - PEMERINTAH - DAERAH - SECARA - NON - KA
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2023 NOMOR 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa dalam Rangka Penyelesaian Hutang kepada Pemerintah Daerah secara Non Kas
ABSTRAK:
Penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah, terdapat Badan Usaha Milik Daerah yang tidak mampu untuk melunasi hutang kepada Pemerintah Daerah sehingga hutang dan bunganya semakin membengkak, dalam rangka tranparansi dan tertib hukum penyelesaian hutang Badan Usaha Milik Daerah kepada Pemerintah Daerah diperlukan suatu panduan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun
2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (7), Pasal 25
ayat 3 Pasal 57 ayat 2, Pasal 3 ayat 7 , Pasal 67 ayat 12. Pasal
115 ayat (3), Pasal 120 ayat (3), Pasal 120 ayat (3), Pasal 136
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2021
tentang Pengelolaan barang Milik daerah perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik
Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah ;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan
Daerah;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 6 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
1.Ketentuan Umum;
2.Wewenang dan Tanggung Jawab Pejabat Pengelola BMD;
3.Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan BMD;
4.Pengadaan;
5.Pengunaan;
6.Penilaian;
7.BMD Berupa Rumah Negara; dan
8.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2023.
117 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Inventarisasi Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa Inventarisasi Barang Milik Daerah diperlukan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian serta meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah; bahwa Inventarisasi Barang Milik Daerah dilakukan untuk mengetahui jumlah, nilai, dan kondisi barang serta mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah; bahwa Peraturan Bupati Sleman Nomor 8 Tahun 2013 tentang Sensus Barang Daerah sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inventarisasi Barang Milik Daerah;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Objek dan Tahapan Inventarisasi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2023.
Peraturan ini mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 8 Tahun 2013 tentang Sensus Barang Daerah.
Jumlah Halaman: 6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu
Sungai Tengah tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang
Milik Daerah.
Dasar Hukum: Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan sistematika: Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Pemanfaatan Barang Milik Daerah; Sewa; Pinjam Pakai; Kerjasama Pemanfaatan; BGS Dan BSG; KSPI; Evaluasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2023.
138 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2023
tata - cara - penjualan - kendaraan - perorangan - dinas - bagi - pejabat - pimpinan - tinggi - pratama
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD 2023/14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
ABSTRAK:
Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf f, serta Pasal 54 PP No. 27 Tahun 2014 Dan pemindahtanganan BMD dalam bentuk penjualan tanpa melalui penjualan lelang terbatas untuk KPD bagi PNS yang memangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dimaksudkan untuk memberi penghargaan atas dedikasi, loyalitas, dan kinerja khususnya yang akan memasuki purna tugas dan memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun maka perlu menetapkan Perbup Garut tentang Tata Cara Penjualan KPD bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kab. Garut No. 2 Tahun 2015; Perda Kab. Garut No. 6 Tahun 2016; Perda Kab. Garut No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Garut No. 10 Tahun 2021; Perbup Garut No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perbup Garut No. 130 Tahun 2019; Perbup Garut No. 27 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perbup Garut No. 235 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas, Pengawasan Pengendalian Dan Penatausahaan, Ketentuan Peralihan, Dan ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2023.
8 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
