Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2023

Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, penjualan kendaraan perorangan dinas, pengawasan pengendalian dan penatausahaan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Garut

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Tarogong Kidul

Tanggal Penetapan

14 Februari 2023

Tanggal Pengundangan

14 Februari 2023

Tanggal Berlaku

14 Februari 2023

Sumber

BD 2023/14

Subjek

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Garut

Bidang

Halaman ini telah diakses 309 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO 14 TH 2023 TTG TENTANG TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN DINAS PERORANGAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

tata - cara - penjualan - kendaraan - perorangan - dinas - bagi - pejabat - pimpinan - tinggi - pratama
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD 2023/14
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
ABSTRAK:	bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf f, serta Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dalam rangka optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan dan secara ekonomis lebih menguntungkan apabila dijual, Bupati mengatur pemindahtanganan Barang Milik Daerah dalam bentuk penjualan untuk Kendaraan Perorangan Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; bahwa pemindahtanganan Barang Milik Daerah dalam bentuk penjualan tanpa melalui penjualan lelang terbatas untuk Kendaraan Perorangan Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dimaksudkan untuk memberi penghargaan atas dedikasi, loyalitas, dan kinerja khususnya yang akan memasuki purna tugas dan memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut tentang Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peaturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10); Peraturan Bupati Garut Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 130 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 130); Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235); Peraturan bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, penjualan kendaraan perorangan dinas, pengawasan pengendalian dan penatausahaan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2023. 8 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2023

Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT