Peraturan Bupati (PERBUP) tentang
Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menyusun
tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan dalam bentuk Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014; PeraturanPemerintah Nomor1 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; . Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2
Tahun 2022
Peraturan Bupati ini MengaturTentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; Tata Kerja; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris Kabupaten Boyolali (Hospital By Laws)
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 29 ayat (1)
huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit, maka perlu menyusun Peraturan Internal
Rumah Sakit (Hospital By Laws); bahwa rumah sakit umum daerah sebagai unit organisasi
bersifat khusus memiliki otonomi dalam pengelolaan
keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian
sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum
Daerah Waras Wiris Kabupaten Boyolali (Hospital By Laws);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Peraturan Internal Korporasi (Corporate by Laws)
Bab III Peraturan Internal Staf Medik (Medical Staff by Laws)
Bab IV Kerjasama Operasional
Bab V Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Bab VI Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Penilaian Kinerja
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2022.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 94 Tahun 2021 dicabut.
86 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 29 Tahun 2022
KEDUDUKAN – SUSUNAN – ORGANISASI – TUGAS – DAN – FUNGSI – SERTA – TATA – KERJA – DINAS – PERTANAHAN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022 NOMOR 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanahan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal; bahwa Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diganti;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 39 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022, dan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI (Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional), TATA KERJA (Umum dan Pelaporan), dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 38 Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TABANAN
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas serta meningkatkan produktivitas dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Nomor Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah,Remunerasi diatur dengan Peraturan Bupati.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Nomor 2018
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016
10. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021
11. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020
Pasal 1 KETENTUAN UMUM
Pasal 2 SISTEM REMUNERASI
Pasal 8 Remunerasi bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b
Pasal 25 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
22 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 201 7 ten tang Badan
Usaha Milik Daerah dan karena perkembangan keadaan dalam
pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah,
maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 68 Tahun 2020 perlu
ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa pada Sadan Usaha Milik
Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Kebijakan, Prinsip dan Etika; Pelaksanaan Pengadaan; Pengadaan Secara Elektronik; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 68 Tahun 2020
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPajak dan Retribusi DaerahPerpajakan
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Kendal No. 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal
Mengubah
PERBUP Kab. Kendal No. 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal
PERBUP Kab. Kendal No. 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD Tahun 2022/ No. 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemberian insentif pemungutan pajak daerah sehingga dapat meningkatkan kinerja pemungutan pajak daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai Nota Dinas Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 973/510/2022 tanggal 21 April 2022 Perihal Draft Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal, dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021;Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 62 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Ketiga atas Perbup Kendal No 76 Tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2022.
Ketentuan huruf a Pasal 5 diubah,Ketentuan huruf a Pasal 6 diubah
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 29 Tahun 2022
perubahan - atas - peraturan - bupati - ciamis - nomor - 64 - tahun - 2021 - tentang - kependudukan - tugas - fungsi - susunan - organisasi - dan - tata - kerja - perangkat - daerah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD 2022/ No.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Kependudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
bahwa Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah telah diatur dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021; maka Peraturan Bupati Ciamis sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau dan disesuaikan kembali, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021.
Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya pelantikan atau pengisian jabatan Perangkat Daerah pada unsur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini , Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Lampiran XV dan Lampiran XXIV Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dicabut dan dinyataka tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2022.
5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 29 Tahun 2022
Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
ABSTRAK PERATURAN
TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (6), Pasal 10 ayat (7), Pasal 16 ayat (5), Pasal 24 ayat (4), Pasal 29 ayat (4), Pasal 32, Pasal 36 ayat (6) dan Pasal 39 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara pernilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sehingga perlu ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan;
b. bahwa Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 22
Tahun 2021 tentang Tata Cara pernilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, belum seluruhnya mengakomodasi dinamika pemilihan Kepala Desa di Daerah, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peaturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Keuda Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang• Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
9. tentang pemilihan Kepala Desa (Berita
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Negara Republik
109 Tahun 2019
tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam admnistrasi
kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1 790);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentangTataCarapemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 5).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II
MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
BAB III
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PERHENTIAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BAB IV
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PEMBERHENTIAN KPPS PEMILIHAN KEPALA DESA BABV
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERSYARATAN BAB VI
MEKANISME DAN RUANG LINGKUP UJI KOMPETENSI BAB VII
FORMAT SURAT SUARA DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI
BAB VIII PEMUNGUTAN SUARA BAB IX PERHITUNGAN SUARA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2022.
PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 29 TAHUN 2022 KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
139
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
