APBDOtonomi Daerah dan Pemerintah DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERWALI Kota Banjarmasin No. 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Bencana Alam, Bencana Sosial Dan Kebakaran Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal
133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah,
Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dan Pasal 42 ayat
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah telah ditetapkan Peraturan Walikota
Banjarmasin Nomor 04 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Evaluasi Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin;
bahwa dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala
di lapangan, sehingga Peraturan Walikota Banjarmasin
Nomor 04 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban
dan Pelaporan serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Banjarmasin perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a
dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
perubahan kedua atas Peraturan Walikota Nomor 04
Tahun 2012;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun
2008; Peraturan Daerah kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun
2011
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Bencana Alam, Bencana Sosial Dan Kebakaran Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin dengan sistematika; Ketentuan Umum; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2015.
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 48 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2015
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dinyatakan bahwa Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, serta dalam rangka tercapainya efisiensi, efektifitas, transparansi dan tertib administrasi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, khususnya dalam penyusunan RKA-SKPD
di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu menetapkan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2015;Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota
Banjarmasin Tahun 2015.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015;Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2009;Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011.
Peraturan Walikota ini Mengatr Tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2015 dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Penetapan Analisis standar Belanja;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2015.
5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 47 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa Walikota Banjarmasin seiaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan tentang peiaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu menetapkan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, dipandang perlu
menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015;Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014.
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Standar Biaya Masukan Tahun anggaran 2016 dengan sistematika;Ketentuan Umum;standar Biaya Masukan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2015.
10 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 46 Tahun 2015
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Mengubah
PERWALI Kota Pekalongan No. 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kota Pekalongan Tahun 2015
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kota Pekalongan Tahun 2015
ABSTRAK:
bahwa syarat penerima Hibah Bansos harus
berbadan hukum; bahwa untuk lebih memacu peran forum Antar BKM Kota Pekalongan sebagai koordinator Badan
Keswadayaan Masyarakat [BKM) dalam upaya
penanggulangan kemiskinan, maka perlu ditetapkan
rincian alokasi dan penerima Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
mengubah Peraturan Walikota Nomor 50 tahun 2014
tentang Perubahan Program Daerah Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Kota Pekalongan Tahun 2015;
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah Pasal 18 ayat (6} Undang - Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Lampiran
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 50 tahun 2014.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2015.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 50 tahun 2014 diubah.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 44 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan Dan Pelatihan Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sistem penyusunan formasi ASN yang sebelumnya secara manual diubah menjadi sistem penyusunan formasi ASN secara elektronik (e-formasi ASN);bahwa untuk menindaklanjuti perihal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2014.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2003;Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
Peraturan Walikota ini mengatur Tentang perubahan atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2-14 Tentang standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2015.
5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 43 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka membahas dan menyikapi berbagai dampak dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan-^ oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, serta untuk mengantisipasi berbagai dampak dari isu nasional maupun daerah dirasa
perlu dilakukan koordinasi, kerjasama, serta keterpaduan dari berbagai unsur Lembaga terkait sesuai dengan aturan yang berlaku; bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi serta adanya
keterpaduan kerja dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu ditetapkan Forum Kordinasi Pimpinan di Daerah Kota Banjarmasin; Bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 32 Tahun 2014.
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang forum koordinasi Pimpinan di daerah Kota Banjarmasin dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Maksud dan Fungsi;Unsur forum Koordinasi;Pelaksana Forum Koordinasi;Mekanisme Penyerahan Honorarium;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2015.
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 40 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran tugas Satuan Polisi
Pamong Proja dalam melaksanakan pembinaan,pencguran
clan petundalcan untuk meningkalkan kesadamn clan
ketaatan masyarukataparm serta badan hokum terhadap
Peraturan Dttemh,Peraturan Kepaln Daerah clan
Keputusan Kepala Daerah serto penyelenggaraan
keteruban utnum dan keteruniman masyamkat, dan juga
kelancaran pelaksartaan koordinosi, integrasi dim
sinkrnnisasi proses penegalum perch,. petits menetapkan
Pcraturan Walikota yang mengatur temang Petunjuk
Teknis Standar Operasional Prosedur Satpol PP ;bahwa guns tnclaksannkan kelt-moan Pasal 6 aro 12)
Pcraturan Menteri Warn Negeri Nomor 54 Tahun 2011
tentang Standar C/perashonal Pntsedur Satuan Polisi
Pumong Mina; bahwa berdusarkiin pertimLxingan sebagaimatta dimaksud
dalam huruf u clan huruf b , perlu mcnctapkan Peraturan
Walikota tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional
Prosedur Satuan Polisi Pamong Pritja;
Undang-Undang Hamar 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tabun 2014; Peraturan Pemerintah Namur 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pernerinuah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Pemmintah Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Milan Negeri Namur 1 Tahun 2014; Peraturan Menieri Dalarn Negen Humor 54 Tahun 2011; Peraturon Mcntcri Datum Negeri Nomor 40 Tahun 2011; Peraturan DormIt Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 54 Tabun 2013; 6. Pcraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2013
Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional
Prosedur Satuan Polisi Pamong Pritja dengan sistematika; Ketentuan Umum; Petunjuk Teknis standar Operasional Prosedur; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2015.
34
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tidore Kepulauan No. 40 Tahun 2015
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA-URAIAN TUGAS DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM
2015
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 40, BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 326
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan
ABSTRAK:
bahwa uraian tugas jabatan fungsional umum perlu
ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi organisasi sehingga dapat mencapai hasil yang
optimal, efisien dan efektif; maka perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum Dinas
kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan;
Dasar hukum peraturan walikota ini adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 19
Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 15
Tahun 2009
Peraturan walikota ini mengatur tentang: a. ketentuan umum; b. kedudukan; c. maksud dan tujuan; d. ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari IV Bab dan 5 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
61
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 40 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan standar bagi Pemerintah Kota Banjarmasin dalam melaksanakan pelayanan informasi publik untuk menghasilkan pelayanan informasi publik yang berkualitas sehingga menjamin pemenuhan hak warga
negara untuk rnemperoleh akses informasi publik dan terwujudnya tujuan penyelenggaraan informasi publik secara akurat, benar, tidak menyesatkan, cepat, murah, transparan dan akuntabel perlu adanya Standar Layanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;bahwa Standar Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan Pasal 38 Peraturan
Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik diatur oleh Walikota;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf adan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 35 Tahun 2014,
Peraturan Walikota Ini Mengatur Tentang Tata Cara Layanan informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup;Jenis Informasi Publik;PPID dan PPID Pembantu;Tata Cara Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;Tata Cara Pengelolaan Keberatan;Mekanisme Penyampaian Informasi Publik;Pembiayaan;Pelaporan;Ketentuan Lain-lain;Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2015.
43 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
