Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: tana tidung

Menemukan 1.928 peraturan dalam 0,03 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG Dan BUPATI TANA TIDUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BAB I KETENTUAN ...

... Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung. Pemerintah Daaerah adalah Bupati dan Perangkat Daerahsebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung. Bupati adalah Bupati Tana Tidung. ...

... APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tana Tidung. ...

Hal. 3, File: Perda Nomor 2 Tahun 2019.pdf

... Tana Tidung. ME NGESAHKAN su dengan Aslinya ide IAN HUI SE ataf Arif Pratomo 3800305 200904 1 001 Diundangkan di Tideng Pale pada tanggal14 Februari 2019 SEKRETARIS DAERAH H. M. ...

... YUSUF BADRUN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG, KALIMANTAN UTARA: (22/2/2019) NOMOR 2 PROVINSI ...

Hal. 30, File: Perda Nomor 2 Tahun 2019.pdf

... Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA # es BUPATI TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH ...

... BUPATI TANA TIDUNG, a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, maka Pengelolaan barang milik daerah perlu ...

Hal. 1, File: Perda Nomor 2 Tahun 2019.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Tana Tidung No. 9 Tahun 2010 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

Download file:

Perda Nomor 2 Tahun 2019.pdf

BARANG MILIK DAERAH

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Tahun 2019 / No. 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, maka Pengelolaan barang milik daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH BAB III PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN BAB IV PENGADAAN BAB V PENGGUNAAN BAB VI PEMANFAATAN BAB VII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BAB VIII PENILAIAN BAB IX PEMINDAHTANGANAN BAB X PEMUSNAHAN BAB XI PENGHAPUSAN BAB XII PENATAUSAHAAN BAB XIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB XIV BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA BAB XV GANTI RUGI DAN SANKSI BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2019.
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
31 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 63 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Bupati adalah Bupati Tana Tidung; . Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung; 6. ...

... Dinas Prindustrian, Perdagangan Dan UKM Kabupaten Tana Tidung adalah Dinas Prindustrian, Perdagangan Dan UKM Kabupaten Tana Tidung Pemukiman Kabupaten Tana Tidung; 7.Kepala Dinas Prindustrian, Perdagangan ...

... Dan UKM Kabupaten Tana Tidung adalah Kepala Dinas Prindustrian, Perdagangan Dan UKM Kabupaten Tana Tidung; 8.Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Prindustrian, Perdagangan Dan UKM Kabupaten Tana Tidung ...

Hal. 3, File: PB KTT 63-2020.pdf

... Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung dan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dicabut atau dinyatakan ...

... Diundangkan di Tideng Pale pada tanggal : 31 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG, BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR Ditetapkan dyTideng Pale pada tangg 31 Desember ...

... 2020 A BUPATY TANA TIDUNG, H. ...

Hal. 19, File: PB KTT 63-2020.pdf

... BUPATI TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG NOMOR 63 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PRINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ...

... UKM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANA TIDUNG, Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan ...

... Dan Susunan Perangkat Daerah, perlu. menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Prindustrian, Perdagangan Dan UKM Kabupaten Tana Tidung; ...

Hal. 1, File: PB KTT 63-2020.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Tana Tidung No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung
PERBUP Kab. Tana Tidung No. 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung
PERBUP Kab. Tana Tidung No. 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung
PERBUP Kab. Tana Tidung No. 18 Tahun 2017 tentang TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

Download file:

PB KTT 63-2020.pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 63

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM

ABSTRAK:

dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Prindustrian, Perdagangan Dan UKM Kabupaten Tana Tidung
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomopr 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, Dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.Kukm/X/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB III TUGAS DAN FUNGSI BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BAB v KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAB VI TATA KERJA BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VIII PEMBIAYAAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2020.
Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 53 tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
20 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 35 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Anggota Badan Permusyarawatan Desa

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung. ...

... Ditetapkan di Tideng Pale Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM pada tanggal 04 Oktober 2021 BUPATI TANA TIDUNG, : Buntar Arif Pratomo, S.H. ...

... Penata TK.I/TlId NIP. 19800305 200904 1 001 IBRAHIM ALI Diundangkan di Tideng Pale pada tanggal 04 Oktober 2021 DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG SEKRET Oo A DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021 NOMOR 35 ...

Hal. 10, File: PB KTT 35-2021.pdf

... 4 BUPATI TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA BADAN Menimbang : Mengingat PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN ...

... RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANA TIDUNG, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peratutan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2021 tentang badan Permusyawaratan Desa, maka perlu ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor ...

Hal. 1, File: PB KTT 35-2021.pdf

... Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM BUPATI TANA ...

... TIDUNG, Buntar Arif Pratomo, S.H. ...

... Penata TK.V/IId IBRAHIM ALI NIP. 19800305 200904 1 001 TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021 NOMOR ...

Hal. 12, File: PB KTT 35-2021.pdf

Download file:

PB KTT 35-2021.pdf

BADAN PERMUSYARAWATAN DESA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD 2021/Nomor 35

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Anggota Badan Permusyarawatan Desa

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peratutan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2021 tentang badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Anggota Badan Pemusyawaratan Desa
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGISIAAN ANGGOTA BAB III PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERWAKILAN BAB IV PENYELESAIAN PERMASALAHAN PEMILIHAN ANGGOTA BPD BAB V BIAYA PEMILIHAN ANGGOTA BPD BAB VI KETENTUAN PERALIHAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2021.
14 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

RETRIBUSI JASA UMUM

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG dan BUPATI TANA TIDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 ...

... Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung. ...

... Bupati adalah Bupati Tana Tidung. 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. ...

Hal. 2, File: Perda Nomor 7 Tahun 2019 Retribusi Jasa Umum.pdf

... Menimbang Mengingat : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan € . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai . ...

... Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 te BUPATI TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM BUPATI TANA TIDUNG, Pasal 149 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1), Un Undang ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara htang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

Hal. 1, File: Perda Nomor 7 Tahun 2019 Retribusi Jasa Umum.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung. | GESAHKAN : sesuai dengan Aslinya 5193 AN HUKUM P4 K3 ...

... Diundangkan di Tideng Pale pada tanggal 23 Oktober 2019 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG, PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (25/5/2019) ...

Hal. 32, File: Perda Nomor 7 Tahun 2019 Retribusi Jasa Umum.pdf

Status Peraturan

Mencabut

Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Download file:

Perda Nomor 7 Tahun 2019 Retribusi Jasa Umum.pdf

RETRIBUSI JASA UMUM

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD 2019/NOMOR 7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI JASA UMUM

ABSTRAK:

Melaksanakan ketentuan dalam Pasal 149 ayat (3) dan pasal 156 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga perlu membentuk Perda tentang Retribusi Jasa Umum
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur; UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Perda ini terdiri dari : Bab I Ketentuan Umum; Bab II Jenis Retribusi Jasa Umum; Bab III Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi; Bab V Masa Retribusi; Bab VI Pemungutan Retribusi; Bab VII Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi serta Sanksi; Bab VIII Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Bab IX Kedaluwarsa Penagihan; Bab X Pemeriksaaan; Bab XI Insentif Pemunguta; Bab XII Ketentuan Penyidikan; Bab XIII Ketentuan Pidana; XIV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2019.
Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
71 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu

Hasil pencarian pada file:

... Agar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung. ...

... Ditetapkan di Tideng Pale nber 2020 WA pada tanggal Dese BUPATI PANA TIDUNG UNDUNSYAH Diundangkan di Tideng Pale pada tanggal 28 Desember 2020 SEKRETABIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG, MBARAN DAERAH KABUPATEN ...

... TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG, PROVINSI KALIMANTAN UTARA : (32/3/2 ...

Hal. 23, File: PD KTT 3-2020.pdf

... PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUN( PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SER Menimbang :a. Mengingat :1. ...

... BUPATI TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANA TIDUNG, Q -ENTAK bahwa dalam rangka terlaksananya demokrasi yang mencirikan nilai-nilai ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rx Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Nega Pembe ra Reepublik ntukan epublik Indonesia Tahun 2007 ...

Hal. 1, File: PD KTT 3-2020.pdf

... Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung. ...

... Bupati adalah Bupati Tana Tidung. 3. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di: lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Tana Tidung. 4. ...

... Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Tana Tidung. 5. ...

Hal. 3, File: PD KTT 3-2020.pdf

Download file:

PD KTT 3-2020.pdf

Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan demokrasi yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang berkeadilan, serta mendukung Kepala Desa sebagai pemimpin yang mampu meningkatkan kesejahteraan desa, sesuai dengan ketentuan Pasal 31 hingga Pasal 47 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.34 Tahun 2007; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; Permendagri No.112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.65 Tahun 2017; Permendagri No.82 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.66 Tahun 2017;
Perda ini mengatur tentang ketentuan umum, asas, tujuan, dan ruang lingkup, jenis pemilihan kepala desa, penyelenggaraan, pelaksanaan, masa jabatan, penyelesaian sengketa, pemberian penghargaan, pembiayaan, serta ketentuan peralihan dan penutup, dengan fokus pada sistem penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan transparan, serta proses pemilihan kepala desa secara langsung, antar waktu, dan serentak.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Peraturan Bupati tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan perangkat desa Peraturan Bupati tentang efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya dalam tahapan Pemilihan Kepala Desa antar waktu Peraturan Bupati tentang penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Peraturan pelaksanaan atas disahkannya Peraturan Daerah ini
36 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Abstrak

Desa

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung. ...

... UNDUNSYAH Diundangkan di Tideng Pale pada tanggal 3 September 2020 SEKRETARIS DAERAH, | 40) Lo CEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2019 NOMOR 01 TAHUN 2020 | Mt NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ...

... TANA TIDUNG, PROVINSI KALIMANTAN UTARA : (30/1/2020) ...

Hal. 7, File: PD KTT 1-2020.pdf

... PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG BUPATI TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN Menimbang Mengingat BELANJA DAERAH ...

... TAHUN ANGGARAN 2019 a.DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANA TIDUNG, | bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala daerah ...

... Tidung Tahun Anggaran 2019. ...

Hal. 1, File: PD KTT 1-2020.pdf

... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG | | Dan | BUPATI TANA TIDUNG MEMUTUSKAN : | Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN ...

Hal. 3, File: PD KTT 1-2020.pdf

Download file:

PD KTT 1-2020.pdf

alokasi dana desa

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD 2020/No.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK:

Pengelolaan Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan.
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Peraturan Bupati ini terdiri dari : Ketentuan Pasal 22 diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020
PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020
6 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung. ...

... TANA TIDUNG, PROVINSI KALIMANTAN UTARA : (30/1/2020) ...

Hal. 7, File: PD KTT 1-2020.pdf

... Tidung Tahun Anggaran 2019. ...

Hal. 1, File: PD KTT 1-2020.pdf

Hal. 3, File: PD KTT 1-2020.pdf

Download file:

PD KTT 1-2020.pdf

Pertanggungjawaban – APBD – 2019

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, yang dilampiri laporan keuangan hasil pemeriksaan BPK, kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga perlu ditetapkan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2019.
UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.34 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.56 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.30 Tahun 2010; PP No.18 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.64 Tahun 2013;
Perda ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2019, yang meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2020.
Akan diatur lebih lanjut tentang Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.
9 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 51 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung. ...

... Ditetapkan di Tideng Pale pada tanggal 26 November 2021 BUPATI TANA TIDUNG, IBRAHIM ALI Diundangkan di Tideng Pale, pada tanggal 26 November 2021 SEKRETARI$ ABUPATEN TANA TIDUNG , DAERAH oO LST,MT BERITA ...

... DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021 NOMOR 51 ...

Hal. 8, File: PB KTT 51-2021.pdf

... Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 Nomor 2); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati Tana Tidung ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 10. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung. ...

... Bupati adalah Bupati Tana Tidung. ...

Hal. 2, File: PB KTT 51-2021.pdf

... BUPATI TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG NOMOR 51 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH ...

... TANGGA Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANA TIDUNG , bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi ...

Hal. 1, File: PB KTT 51-2021.pdf

Download file:

PB KTT 51-2021.pdf

SAMPAH RUMAH TANGGA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD 2021/Nomor 51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ARAH JAKSTRADA BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA BAB IV PENDANAAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2021.
33 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 46 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Hasil pencarian pada file:

... alokasi Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung. ...

... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG, BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2019 NOMOR 46 ...

Hal. 17, File: Perbup Nomor 46 Tahun 2019.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor Tana Tidung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019 Nomor 9) ...

... Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung. Bupati adalah Bupati Tana Tidung. ...

... Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Tana Tidung. ...

Hal. 2, File: Perbup Nomor 46 Tahun 2019.pdf

... Menimbang Mengingat TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2) PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG ALOKASI ...

... DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020 BUPATI TANA TIDUNG, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan ...

... Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750): . ...

Hal. 1, File: Perbup Nomor 46 Tahun 2019.pdf

Download file:

Perbup Nomor 46 Tahun 2019.pdf

dana desa

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD 2019/No.46

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan (7) PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur; UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun Pemerintahan Daerah; PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Perda Kabupaten Tana Tidung Nomor 9 Tahun 2019 tentang APBD TA 2020.
Perbup ini terdiri dari : Bab I Ketentuan Umum; Bab II Penetapan Besaran ADD; Bab III Pengorganisasian; Bab IV Tata Cara Perhitungan Pembagian ADD setiap Desa; Bab V Mekanisme dan Tahap Penyaluran ADD; Bab VI Prioritas Penggunaan ADD; Bab VII Penyusunan dan Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan ADD; VIII Sanksi Administratif; Bab IX Ketentuan Umum.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
19 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 28 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL DAN STANDAR HARGA BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2023

Abstrak

APBD Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Tana Toraja Nomor 19). ...

... Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja. 2. ...

... Bupati adalah Bupati Tana Toraja. 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tana Toraja. 5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja. 6. ...

Hal. 4, File: 28 TAHUN 2022 PERBUP.pdf

... - 36 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja. ...

... Ditetapkan di Makale pada tanggal, 24 Nopember 2022 BUPATI TANA TORAJA, THEOFILUS ALLORERUNG Diundangkan di Makale pada tanggal, 24 Nopember 2022 Pj. ...

... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA, SULAIMAN MALIA BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2022 NOMOR 28 ...

Hal. 37, File: 28 TAHUN 2022 PERBUP.pdf

... - 1 - BUPATI TANA TORAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL DAN STANDAR HARGA BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ...

... KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANA TORAJA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja anggaran dan pelaksanaan anggaran ...

... Toraja tentang Standar Harga Satuan Regional dan Standar Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. ...

Hal. 2, File: 28 TAHUN 2022 PERBUP.pdf

Download file:

28 TAHUN 2022 PERBUP.pdf

STANDAR-HARGA-SATUAN-REGIONAL-DAN-STANDAR-HARGA-BARANG/JASA-DI-LINGKUNGAN-PEMERINTAH-KABUPATEN-TANA-TORAJA-TAHUN-ANGGARAN-2023

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD Kab. Tana Toraja 2022 No.28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL DAN STANDAR HARGA BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

Dalam rangka penyusunan rencana kerja anggaran dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya pedoman penyusunan dan pelaksanaan; Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis standar biaya, standar harga satuan dan/atau standar teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja anggaran dalam penyususnan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Standar Harga Satuan Regional dan Standar Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2023;
UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Perpres Nomor 33 Tahun 2020; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; PMK Nomor 83/PMK.02/2022; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permendagri Nomor 84 Tahun 2022;Perda Kab Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008; Perda Kab. Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016.
BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Asisten, Pejabat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Narasumber, Instruktur, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perjalanan Dinas, Lumpsum, Biaya riil (at cost), Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Tempat kedudukan, Tempat bertolak, Tempat tujuan, Detasering, Tim Pelaksana Kegiatan, Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan, Standar Biaya Khusus, Majalah, . Buletin. BAB II RUANG LINGKUP. BAB III SATUAN BIAYA HONORARIUM Bagian Kesatu Honorarium Pengadaan Barang/Jasa. Bagian Kedua Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ). Bagian Ketiga Honorarium Narasumber atau Pembahas, ModeratorPembawa Acara, dan Panitia. Bagian Keempat Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan. Bagian Kelima Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara. Bagian Keenam Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan. Bagian Ketujuh Honorarium Rohaniwan. Bagian Kedelapan Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah,Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website. Bagian Kesembilan Honorarium Penyelenggara Ujian. Bagian Kesebelas Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan. Bagian Kedua Belas Honorarium Tenaga Ahli/Staf Ahli/Staf Khusus. Bagian Ketiga Belas Tambahan Penghasilan Pegawai. Bagian Keempat Belas Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bagian Kelima Belas Honorarium/Upah Non PNS, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan Pramusaji. BAB IV SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS. Bagian Kesatu Ruang Lingkup Perjalanan Dinas. Bagian Kedua Perjalanan Dinas Dalam Negeri Paragraf 1 Umum Paragraf 2 Komponen Biaya Paragraf 3 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Paragraf 4 Uang Representasi Perjalanan Dinas Paragraf 5 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Paragraf 6 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Paragraf 7 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Paragraf 8 Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Kabupaten ke Provinsi dalam Provinsi yang Sama (One Way) Paragraf 9 Satuan Biaya Transport Kegiatan dalam Kabupaten Pergi Pulang (PP) Paragraf 10 Pembayaran Perjalanan Dinas Paragraf 11 Kewenangan Penetapan Perintah Perjalanan Dinas Paragraf 12 Efisiensi Perjalanan Dinas. Bagian Ketiga Perjalanan Dinas Luar Negeri. Bagian Keempat Pertanggungjawaban. BAB V SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN DI DALAM DAN DI LUAR KANTOR Bagian Kesatu Satuan Biaya Konsumsi Rapat di Dalam Kantor. Bagian Kedua Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor. Bagian Ketiga Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor. Bagian Keempat Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh. BAB VI SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS. BAB VII SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN. Bagian Kesatu Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri. Bagian Kedua Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas. Bagian Ketiga Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor. BAB VIII STANDAR HARGA BARANG DAN JASA. BAB IX STANDAR BIAYA LAIN-LAIN Bagian Kesatu. Bagian Kedua Satuan Biaya Makanan dan Minuman Rumah Jabatan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD. Bagian Ketiga Satuan Biaya Pemeliharaan Jaminan Kesehatan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD. Bagian Keempat Satuan Biaya Sewa. Bagian Kelima Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya. Bagian Keenam Satuan Biaya Operasional Pemeriksaan. Bagian Ketujuh Satuan Biaya Pendidikan dan Pelatihan. Bagian Kedelapan Satuan Biaya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN. BAB XI KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2022.
XI Bab, 76 Pasal (37 Hlm.) dan II Lampiran.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: tana tidung

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT