Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2019

Pengelolaan Barang Milik Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH BAB III PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN BAB IV PENGADAAN BAB V PENGGUNAAN BAB VI PEMANFAATAN BAB VII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BAB VIII PENILAIAN BAB IX PEMINDAHTANGANAN BAB X PEMUSNAHAN BAB XI PENGHAPUSAN BAB XII PENATAUSAHAAN BAB XIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB XIV BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA BAB XV GANTI RUGI DAN SANKSI BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tana Tidung

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Tideng Pale

Tanggal Penetapan

14 Februari 2019

Tanggal Pengundangan

14 Februari 2019

Tanggal Berlaku

14 Februari 2019

Sumber

LD Tahun 2019 / No. 2

Subjek

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung

Bidang

Halaman ini telah diakses 735 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Nomor 2 Tahun 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERDA Kab. Tana Tidung No. 9 Tahun 2010 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

BARANG MILIK DAERAH

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Tahun 2019 / No. 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, maka Pengelolaan barang milik daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH BAB III PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN BAB IV PENGADAAN BAB V PENGGUNAAN BAB VI PEMANFAATAN BAB VII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BAB VIII PENILAIAN BAB IX PEMINDAHTANGANAN BAB X PEMUSNAHAN BAB XI PENGHAPUSAN BAB XII PENATAUSAHAAN BAB XIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB XIV BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA BAB XV GANTI RUGI DAN SANKSI BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2019.
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
31 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2019

Pengelolaan Barang Milik Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT