Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: tana tidung

Menemukan 1.928 peraturan dalam 0,02 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 66 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Tana Tidung; Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah; Bupati adalah Bupati Tana Tidung; ...

... Tana Tidung; Kepala Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tana Tidung adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tana Tidung; Sekretariat adalah Sekretariat ...

... Dan Desa Kabupaten Tana Tidung ...

Hal. 3, File: PB KTT 66-2020.pdf

... Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung dan Peraturan Bupati Tana Tidung ...

... Diundangkan di Tideng Pale pada tanggal : 31 Desember 2020 SEKRETA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG, RITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 66 Ditetapkan di Tideng Pale pada tanggal Al Desember ...

... 2020 Jf BUPATI TANA TIDUNG, lf {7 / UNDUNSYAH H ...

Hal. 24, File: PB KTT 66-2020.pdf

... BUPATI TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG NOMOR ©© ‘TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ...

... DAN DESA Menimbang: Mengingat : DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANA TIDUNG, a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 tentang ...

... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2. 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran ...

Hal. 1, File: PB KTT 66-2020.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Tana Tidung No. 15 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tana Tidung

Mencabut

PERBUP Kab. Tana Tidung No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung
PERBUP Kab. Tana Tidung No. 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung
PERBUP Kab. Tana Tidung No. 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung
PERBUP Kab. Tana Tidung No. 24 Tahun 2017 tentang TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANA TIDUNG

Download file:

PB KTT 66-2020.pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 66

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

ABSTRAK:

dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomopr 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi Dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten Kota Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS BAB III TUGAS DAN FUNGSI BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAB VI TATA KERJA BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VIII PEMBIAYAAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2020.
Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 53 tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tana Tidung
25 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN Menimbang Mengingat 7 a.BELANJA DAERAH ...

... TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANA TIDUNG, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 ‘Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala daerah ...

... Tidung Tahun Anggaran 2018. pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara Republik ...

Hal. 1, File: PD KTT 4-2019.pdf

... Agar setiap mulai berlaku pada orang mengetahuinya, dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung. Diundangkan di Tideng Pale pada tanggal 19 Juli 2019 ly, RETARIS DAERAH, H. ...

... SYAHRUL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG 2019 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA T PROVINSI KALIMANTAN UTARA : (24/4/2019)memerir pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penemp: g belum ...

Hal. 6, File: PD KTT 4-2019.pdf

... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG dan BUPATI TANA TIDUNG MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ...

Hal. 2, File: PD KTT 4-2019.pdf

Download file:

PD KTT 4-2019.pdf

APBD

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019 Nomor 4; Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara: (24/4/2019)

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 ‘Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, laporan operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Catatan Atas Laporan Keuangan. Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2019.
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 17 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022

Abstrak

Pendidikan

Hasil pencarian pada file:

... SDN 001 Tana Tidung Desa Tideng Pale, Desa Tideng Pale Timur 4 Rombel 88 orang | 1 Sesayap | SDN 002 Tana Tidung Desa Sedulun, dan Desa Limbu Sedulun _ 1 Rombel | 22 orang | SDN 008 Tana Tidung Desa Sebidai ...

... Tana Lia 4rombel 60 orang 3 Tana Lia SDN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung | Kecamatan Tana Lia 4 Rombel 88 orang SDN 003 Tana Tidung Desa Tengku Dacing | Rombel 22 orang | SDN 009 Tana Tidung | Desa Sambungan ...

Hal. 14, File: PB KTT 17-2021.pdf

... Zonasi Rormbel (Makstmal} No Kenn Nama Sekolah ) Desa / Kecamatan Jumlah Kuoa (a) fh) (e) (a) fe} SDN 019 Tana Tidung Desa Buong Baru 1 Rombel | 22 orang SDN 020 Tana Tidung Desa Trans Kujau, Desa Maning ...

Hal. 15, File: PB KTT 17-2021.pdf

... Ager setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung. ...

... Ditetapkan di Tideng Pale Salinan id lina pada tanggal i7 Mei 2021 KEPALA BAGIAN HUKUM BUPATI TANA TIDUNG, WMB PenatatiK.1/Ild NIP. 19810912201001 1005 IBRAHIM AL! ...

... Diundangkan di Tideng Pale pada tanggal 17 Mei 2021 ‘ KABUPATEN TANA TIDUNG, AID BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021 NOMOR 17 ...

Hal. 13, File: PB KTT 17-2021.pdf

Download file:

PB KTT 17-2021.pdf

ENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU-TAMAN KANAK-KANAK-SEKOLAH DASAR-SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD 2021/Nomor 17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022

ABSTRAK:

berdasarkan ketentuan pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, kebijakan PPDB disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam rangka menjamin ketertiban dan kelancaran penerimaan peserta didik baru serta untuk mendorong akses layanan pendidikan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas perlu mengatur tata cara penerimaan peserta didik baru pada taman kanak kanak sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama;
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk HukumDaerah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk/acuan PPDB pada jenjang TK, SD, dan SMP Tahun Pelajaran 2021/2022. BAB III TATA CARA PPDB

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2021.
15 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 61 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Daerah Kabupaten Tana Tidung dan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran dicabut atau dinyatakan tidak berlaku. ...

... Ditetapkan di pada tanggal ideng Pale 31 Desembér 2020 BUPAY TANA TIDUNG, H. ...

... UNDUNSYAH Diundangkan di Tideng Pale pada tanggal : 31 Desember 2020 t SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 61 ...

Hal. 20, File: PB KTT 61-2020.pdf

... Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung; 2. ...

... Bupati adalah Bupati Tana Tidung; . Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung; .Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tana Tidung; . ...

... Praja Kabupaten Tana Tidung; . Sekretariat adalah Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 8. Tana Tidung; .Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit 9. ...

Hal. 3, File: PB KTT 61-2020.pdf

... BUPATI TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG NOMOR %! ...

... TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANA TIDUNG, Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ...

... ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, perlu. menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, ...

Hal. 1, File: PB KTT 61-2020.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Tana Tidung No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung
PERBUP Kab. Tana Tidung No. 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung
PERBUP Kab. Tana Tidung No. 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung
PERBUP Kab. Tana Tidung No. 33 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

Download file:

PB KTT 61-2020.pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 61

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

ABSTRAK:

dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomopr 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB III TUGAS DAN FUNGSI BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAB VI TATA KERJA BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGHARGAAN, DAN PELAPORAN BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN BAB IX PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BAB X PEMBIAYAAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2020.
Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 53 tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
21 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 23 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Peta Jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi 2021 - 2024

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tana Tidung dalam pelaksaannya diperlukan motivasi yang kuat di seluruh jajaran dan stakeholders Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, mulai dari level Bupati sampai ...

... Harapannya dengan tersusunnya dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Tana Tidung akan menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan tata kelola manajerial instansi pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam ...

... BUPATI TANA TIDUNG UD ——— —a IBRAHIM ALI ...

Hal. 7, File: PB KTT 23-2021.pdf

... BUPATI TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PETA JALAN (ROAD MAP) REFORMASI BIROKRASI 2021-2024 Menimbang Mengingat BUPATI TANA TIDUNG, a. bahwa ...

... Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 20 Tahun 2019 tentang Road Map 2019-2023 sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 ...

... Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750): 1 2 ...

Hal. 1, File: PB KTT 23-2021.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung. ...

... Ditetapkan di Tideng Pale pada tanggal 31 Mei 2021 BUPATI TANA TIDUNG —— IBRAHIM ALI Ditetapkan di Tideng Pale pada tanggal 31 Mei 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG, BERITA DAERAH KABUPATEN ...

... TANA TIDUNG TAHUN 2021 NOMOR 23 ...

Hal. 5, File: PB KTT 23-2021.pdf

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 20 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2019 2023,

Download file:

PB KTT 23-2021.pdf

REFORMASI BIROKRASI

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi 2021 - 2024

ABSTRAK:

Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 20 Tahun 2019 tentang Road Map 2019-2023 sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang Peta Jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi 2021-2024
Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2020 -2024 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung
BAB I KETENTUAN BAB II ROAD MAP REFORMASI DAN BIROKRASI Peta Jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi Tana Tidung 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal memuat a. BABI Pendahuluan b. BABII Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2015-2019 yang menyajikan upaya, hasil dan dampak. c. BABIII Analisis Lingkungan Strategis Reformasi Birokrasi yang menyajikan analisis lingkungan dan isu-isu strategis d. BABIV Tujuan, Sasaran dan Stratrgi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020- 2024 di Kabupaten Tana Tidung e. BAB Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024: fi. BAB VI Penutup BAB II KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2021.
Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 20 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2019 2023,
7 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 26 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 24). ...

... Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung. Bupati adalah Bupati Tana Tidung. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung. ...

... Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung. ...

Hal. 3, File: PB KTT 26-2021.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung. ...

... Ditetapkan di Tideng Pale pada tanggal 13 Agustus 2021 BUPATI TANA TIDUNG, —65———.ovo IBRAHIM ALI Diundangkan di Tideng Pale pada tanggal 13 Agustus 2021 AZRAH KABUPATEN TANA TIDUNG, KROTARIS D/ SAID RITA ...

... DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021 NOMOR 26 ...

Hal. 5, File: PB KTT 26-2021.pdf

... LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021 SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ...

... Daerah 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Bab 4 Sasaran Dan Priortas Pembangunan Daerah 4.1 Sasaran Pembangunan Daerah 4.2 Prioritas Pembangunan Bab 5 Rencana Kerja Dan Pendanaan Bab 6 Penutup BUPATI TANA ...

... TIDUNG, IBRAHIM ALI ...

Hal. 6, File: PB KTT 26-2021.pdf

Download file:

PB KTT 26-2021.pdf

perangkat daerah

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021

ABSTRAK:

Dalam rangka Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, Rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan dan/ atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021; Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021.
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 diubah dan berbunyi sebagai berikut : Pada Bab II terdapat perubahan pasal yaitu pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2021.
6 Halaman beserta Lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 21 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

BESARAN TARIF PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2015

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI TANA TORAJA PROYINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN BT'PATI TANA TORAJA NOMOR 2I TAHUN2Ol5 TENTANG BESARAN TARIF PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADAFASILITASKESEHATANTINGKATPERTAMAMILIKPEMERINTAH ...

... KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2015 DENGAN RAHMA'T TT]HAN YANG MAHA ESA BUPATI TANA TORAJA, a. bahwa dalam rangka menjamin pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan ...

Hal. 1, File: 21.pdf

... Peratwan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor l0 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Ke{a Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja ...

... Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor l0 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja, 24. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; ...

Hal. 3, File: 21.pdf

... 4 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TARIF PELAYAIIAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAII KABUPATEN TANA TORAJA TAEUN 2015. ...

... Pasal I Jenis besaran tarif pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar di pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya dalam Kabupaten Tana Toraja sebagai berikut : a. ...

... Pemeriksaan ANC KI , PNC (KFl-KNl) dan Pemeriksaan IVA disamakan dengan tanf kunjungan baru, K2-K4.KI2-KN2,KN3 dan KF3 disamakan dengan kunjungan lama berdasarkan pasal 19 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Tana ...

Hal. 4, File: 21.pdf

Download file:

21.pdf

BESARAN TARIF PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2015

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2015/NO.21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BESARAN TARIF PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2015

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menjamin pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama serta dalam rangka tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah maka perlu mengatur mekanisme penggunaan dana kapitasi dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tarif Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822, 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5.Undang.UndangNomor15Tahun2004tentangPemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun2004Nomor66,TambahanLembaranNegaraRepublik lndonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintahPusatdanPemerintahanDaerah(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehat'an (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52s6) 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4s78); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2007 tentang Organisast Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 474r); 15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Iv1enkes/PerDU20l0 tenrang Izin dan Penyelenggaraan Prahik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 501); 17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) ; 18. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peratumn Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional; 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; 22. Perutwan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; 23. Peratwan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor l0 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Ke{a Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja, 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2015.
NOMOR 21 TAHUN 2015
5 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 31 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Formularium Obat Kabupaten

Abstrak

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung. ...

... Ditetapkan di Tideng’Pale pada tanggal 25 eptember 2019 / TIDUNG, BUPATZ TA “UNDUNSYAH Diundangkan di Tideng Pale pada tanggal 27 September 2019 AH KABUPATEN TANA TIDUNG, HARYONO Plh. ...

... SEKRETARIS DAE DAERAH UPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2019NOMOR 31 BE ...

Hal. 6, File: Perbup Tana Tidung Nomor 31 Tahun 2019.pdf

... Menimbang Mengingat BUPATI TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG FORMULARIUM OBAT KABUPATEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANA TIDUNG ...

... Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 1, File: Perbup Tana Tidung Nomor 31 Tahun 2019.pdf

... Bupati adalah Bupati Tana Tidung. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung. 3. 4, 5. ...

... Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung. 8. ...

Hal. 3, File: Perbup Tana Tidung Nomor 31 Tahun 2019.pdf

Download file:

Perbup Tana Tidung Nomor 31 Tahun 2019.pdf

FORMULARIUM OBAT

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019 Nomor 31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Formularium Obat Kabupaten

ABSTRAK:

dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan perlu menjamin aksesibilitas obat yang aman, berkhasiat, bermutu dan terjangkau dalam jenis dan jumlah yang cukup dalam rangka upaya menjamin ketersediaan obat yang aman, bermanfaat, dan bermutu dalam jumlah dan jenis yang cukup, perlu disusun daftar obat secara transparan dan akuntabel yang dituangkan dalam Formularium Obat Kabupaten
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/068/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Penerapan Formularium Nasional dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMILIHAN OBAT FORMULARIUM KABUPATEN BAB III OBAT NON FORMULARIUM KABUPATEN BAB IV REVISI FORMULARIUM OBAT KABUPATEN BAB V PENYEDIAAN OBAT BAB VI PENULISAN RESEP BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 44 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Menimbang Mengingat TAHUN ANGGARAN 2020 DENGAN RAHMAT ...

... TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANA TIDUNG, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan dengan Peraturan ...

... Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor ...

Hal. 1, File: Perbup Nomor 44 Tahun 2019.pdf

... BUPATI TANA TIDUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. ...

Hal. 2, File: Perbup Nomor 44 Tahun 2019.pdf

Download file:

Perbup Nomor 44 Tahun 2019.pdf

APBD

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD 2019/No.44

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ABSTRAK:

Untuk memenuhi Pasal 1 Perda Nomor Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020.
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (16) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung; UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Terdapat 6 Pasal

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
3 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pakaian Dinas

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Bagian Ketujuh Lambang Kabupaten Tana Tidung Pasal 17 (1) Lambang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f menggambarkan landasan filosofi Kabupaten Tana Tidung dan semangat pengabdian ...

... serta ciri khas Kabupaten Tana Tidung. (2) Lambang Daerah Kabupaten Tana Tidung dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Tana Tidung. (3) Lambang Daerah Kabupaten Tana Tidung bagi ...

... Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 1 cm di bawah tulisan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. (4) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten Tana Tidung berupa kain yang ...

Hal. 9, File: Perbup Nomor 3 Tahun 2019.pdf

... PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG BUPATI TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PAKAIAN DINAS BUPATI TANA TIDUNG, | bahwa utuk melaksanakan Peraturan Menteri Negeri Republik Indonesia ...

... Kedua Atas Peraturan Negeri Tahun Bupati Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Kepala Desa Di Lingkungan Pemrrintah Kabupaten Tana Tidung sudah tidak sesuai dengan peraturan ...

... Tidung di |! ...

Hal. 1, File: Perbup Nomor 3 Tahun 2019.pdf

... dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang berkaitan Pakaian Kepala Desa dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Petaturan perundang-Undangan yang ...

... dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku Pasal 30 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... Pratomo 800305 200904 1 001 Diundangkan di Tideng Pale pada tanggal 13 Februari 2019 H.M.YUSUF BADRUN BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2019 NOMOR 03 ...

Hal. 12, File: Perbup Nomor 3 Tahun 2019.pdf

Download file:

Perbup Nomor 3 Tahun 2019.pdf

pakaian dinas

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD Tahun 2019 / No. 3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Dan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
Peraturan Bupati ini terdiri dari : Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pakaian Dinas; Bab III Atribut Pakaian DInas; Bab IV Pemakaian Atribut; Bab V Pembinaan dan Pengawasan; Bab VI Ketentuan Lain-lain; Bab VII Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2019.
26 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: tana tidung

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT